Ketika hutan kehilangan fungsinya, banjir bandang, longsor, kekeringan, dan kabut asap menjadi ancaman nyata. Rakyat harus menanggung kerugian, kehilangan tempat tinggal, terganggu kesehatannya, bahkan kehilangan nyawa
Oleh : Ummu Mirza
Hutan merupakan kekayaan alam yang sangat berharga bagi kehidupan. Keberadaannya bukan sekadar menghasilkan kayu atau keuntungan ekonomi, melainkan juga menjadi penyangga kehidupan, sumber air, pengatur iklim, dan tempat tinggal berbagai makhluk hidup. Namun, bagaimana jika kekayaan alam yang seharusnya dinikmati seluruh rakyat justru dikuasai segelintir pemilik modal?
Persoalan inilah yang kembali disuarakan mahasiswa dalam aksi demonstrasi di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Rabu (28/10/2026). Sebuah spanduk besar bertuliskan “Hutan Bukan Milik Oligarki, Alam Harus Dilindungi, Perusak Harus Diadili” dibentangkan di hadapan aparat di Jalan UOB. Pesan tersebut menjadi bentuk protes terhadap kerusakan lingkungan sekaligus tuntutan agar negara lebih serius melindungi hutan.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya menetapkan status bencana nasional atas karhutla, mengadili korporasi yang bertanggung jawab, serta menuntaskan integrasi tata kelola lahan (IDN Times, 28/10/2026; JawaPos, 28/10/2026).
Hutan Rusak, Siapa yang Diuntungkan?
Kerusakan hutan bukan sekadar persoalan pohon yang ditebang atau lahan yang terbakar. Ada kehidupan masyarakat yang dipertaruhkan. Ketika hutan kehilangan fungsinya, banjir bandang, longsor, kekeringan, dan kabut asap menjadi ancaman nyata. Rakyat harus menanggung kerugian, kehilangan tempat tinggal, terganggu kesehatannya, bahkan kehilangan nyawa.
Ironisnya, keuntungan ekonomi dari pengelolaan lahan dalam skala besar justru dapat terkonsentrasi pada segelintir pihak. Sementara itu, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan sering kali menjadi kelompok yang paling terdampak kerusakan lingkungan.
Persoalannya bukan semata-mata keserakahan individu atau lemahnya pengawasan. Ada akar masalah yang lebih mendasar, yaitu sistem politik ekonomi kapitalisme sekuler yang memberikan ruang besar bagi kepentingan pemilik modal.
Dalam sistem ini, sumber daya alam sering dipandang sebagai komoditas yang dapat menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya. Hutan yang semestinya dijaga demi kepentingan bersama justru berpotensi menjadi objek bisnis melalui pemberian konsesi dan izin pengelolaan dalam skala luas.
Ketika kebijakan lebih berpihak pada kepentingan investasi daripada keselamatan rakyat, pengawasan menjadi lemah dan penegakan hukum berisiko tumpul di hadapan pemilik modal. Akibatnya, keuntungan dapat dinikmati segelintir pihak, sedangkan kerugian ekologis dan sosial ditanggung masyarakat luas.
Inilah persoalan mendasar yang tidak cukup diselesaikan hanya dengan mencabut beberapa izin atau menghukum pelaku setelah bencana terjadi. Negara harus membenahi paradigma pengelolaan sumber daya alam agar tidak menjadikan keuntungan ekonomi sebagai tujuan utama.
Islam Menjaga Hutan sebagai Kepemilikan Umum
Islam memiliki aturan yang jelas mengenai kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam. Hutan yang termasuk sumber daya alam dengan manfaat luas bagi masyarakat merupakan bagian dari kepemilikan umum (milkiyah ammah). Artinya, kekayaan tersebut menjadi hak bersama seluruh rakyat dan tidak boleh dikuasai atau dimonopoli oleh individu maupun oligarki.
Rasulullah ﷺ bersabda:
الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ
“Kaum muslimin berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud).
Hadis ini menunjukkan bahwa sumber daya yang menjadi kebutuhan bersama tidak boleh dimonopoli oleh pihak tertentu.
Dalam sistem Islam, negara bertindak sebagai pengelola kepemilikan umum untuk kepentingan seluruh rakyat, bukan sebagai pemilik yang bebas menyerahkan kekayaan tersebut kepada swasta atau oligarki. Hasil pengelolaannya dikembalikan untuk kemaslahatan masyarakat.
Selain mengatur kepemilikan, Islam juga melarang segala bentuk kerusakan lingkungan. Allah Swt. berfirman:
وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا
“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik.” (QS. Al-A’raf: 56).
Ayat ini menjadi landasan bahwa manusia tidak boleh mengeksploitasi alam secara serampangan. Pengelolaan hutan harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan keberlangsungan hidup generasi mendatang.
Negara juga berkewajiban melakukan pengawasan, mencegah pembalakan liar, menghentikan pembakaran hutan, memulihkan kawasan yang rusak, serta memberikan sanksi tegas kepada siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran, tanpa pandang bulu.
Lebih dari itu, negara dalam Islam berfungsi sebagai ra’in (pengurus urusan rakyat) sekaligus junnah (pelindung rakyat). Rasulullah ﷺ bersabda:
“Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Dengan demikian, keselamatan rakyat harus menjadi prioritas negara. Bukan justru membiarkan rakyat menghadapi bencana akibat kerusakan lingkungan yang seharusnya dapat dicegah.
Saatnya Mengembalikan Fungsi Negara sebagai Pelindung
Hutan bukan sekadar aset ekonomi yang bisa dipertukarkan dengan keuntungan investasi. Hutan adalah bagian dari kehidupan yang harus dijaga. Selama pengelolaan sumber daya alam masih berorientasi pada keuntungan segelintir pemilik modal, persoalan kerusakan lingkungan akan terus berulang.
Karena itu, dibutuhkan perubahan mendasar dalam paradigma pengelolaan kekayaan alam. Islam menawarkan aturan yang menempatkan sumber daya alam sebagai amanah yang harus dikelola sesuai hukum Allah, bukan sebagai komoditas yang bebas diperebutkan.
Sudah saatnya keselamatan rakyat dan kelestarian alam ditempatkan di atas kepentingan oligarki. Sebab, kekayaan alam seharusnya menjadi sumber kesejahteraan bersama, bukan sumber keuntungan segelintir orang yang dibayar mahal dengan penderitaan rakyat.
Hanya dengan penerapan aturan Islam secara menyeluruh, pengelolaan hutan dapat benar-benar diarahkan untuk kemaslahatan rakyat dan kelestarian alam.
Wallahu a’lam bisshawab