Sistem sekular kapitalisme yang batil telah menjadikan negara tidak memiliki visi melayani (riayah) sehingga negara tidak mencari solusi tuntas atas masalah keselamatan transportasi laut yang telah banyak menelan korban jiwa manusia.
Oleh : Leni Andriyanti,S.Pi
(Aktivis Muslimah Literasi)
WacanaMuslim-Di kutip dari Pusiknas.polri.go.id bahwa berdasarkan data Pusiknas periode Januari hingga 17 Februari 2026, tercatat sebanyak 16.259 kasus kecelakaan dengan total 24.733 korban secara nasional. Ini terjadi dari adanya lubang jalan yang belum tertangani alias lambat di tindak lanjuti dengan perbaikan oleh pemerintah. Sebab lubang di jalan raya bukan sekadar persoalan infrastruktur. Lubang bisa menjadi ancaman nyata bagi pengendara. Saat hujan turun dan genangan menutup permukaan aspal, lubang-lubang itu seolah menghilang, namun risikonya tetap ada. Dalam hitungan detik, kendaraan bisa kehilangan kendali dan berujung tragedi.
Pergerakan transportasi dari jaman ke jaman mengalami peningkatan pada semua moda transportasi, baik darat, laut, udara, maupun kereta api. Pemerintah mencanangkan sejumlah hal yang diusulkan untuk mengurai kepadatan pergerakan masyarakat, antara lain melalui penyelenggaraan mudik gratis, pemberlakuan Work From Anywhere (WFA). Namun hal ini tidak ada efek menuntaskan kemacetan dan kecelakaan transportasi di sejumlah wilayah kota di Indonesia.
Berbagai persoalan dalam sarana transportasi terlebih pada masa mudik (mulai dari kemacetan hingga kecelakaan) tidak bisa dilepaskan dari buruknya tata kelola transportasi yang berasakan Kapitalisme-sekulerisme. Dalam sistem ini, transportasi menjadi jasa komersil karena pengelolaannya diserahkan kepada pihak swasta. Negara hanya sebagai regulator yang lebih banyak berpihak kepada pengusaha.
Sistem sekular kapitalisme yang batil telah menjadikan negara tidak memiliki visi melayani (riayah) sehingga negara tidak mencari solusi tuntas atas masalah keselamatan transportasi laut yang telah banyak menelan korban jiwa manusia.
Konsep good governance (tata kelola yang baik) yang dilahirkan dari sistem ini pun menghendaki negara melepaskan tanggung jawabnya melayani publik, khsusnya memberikan jaminan keselamatan transportasi kepada publik. Konsep ini menghendaki negara hanya sebagai regulator pelayan korporasi, bukan melayani publik.
Model negara semacam ini dapat dikatakan sebagai negara yang telah mati fungsi. Oleh karena itu, konsep ini mengizinkan tata kelola transportasi laut diserahkan kepada operator/korporasi. Padahal, pendirian korporasi bertujuan meraih keuntungan materi semata. Adapun masalah menjamin keselamatan publik dalam bertransportasi bukan merupakan tujuan korporasi.
Bagi korporasi, yang penting mereka untung walau harus mengorbankan publik, entah dengan memperbanyak jumlah penumpang melebihi kapasitas standar, ataupun membiarkan transportasi tidak dirawat, yang penting bisa jalan dan bahkan navigasi pun tidak menjadi suatu yang diperhatikan. Masalah keselamatan penumpang bukanlah prioritas utama bagi korporasi, yang penting korporasi bisa meraih keuntungan yang besar dari penumpang.
Sementara itu, di sisi lain nya tidak meratanya infrastruktur dan fasilitas umum menjadikan rakyat menggantungkan hidupnya di perkotaan. Akibatnya banyak yang mencari kerja di kota, sehingga tradisi mudik pun tak terelakkan di lakukan oleh rakyat yang merantau dari kota.
Islam memandang transportasi sebagai fasilitas publik yang tidak boleh dikomersialkan. Meski pembangunan infrastruktur mahal dan rumit, haram bagi negara menyerahkan pengelolaannya kepada swasta. Negara wajib membangun hajat transportasi publik yang aman, nyaman, murah, dan tepat waktu, serta memiliki fasilitas penunjang yang memadai sesuai dengan perkembangan teknologi. Anggaran untuk mewujudkan semua ini adalah anggaran yang bersifat mutlak karena transportasi merupakan kebutuhan publik.
Negara Islam memiliki sumber pemasukan yang banyak dan beragam, sehingga mampu untuk membangun infrastruktur termasuk dalam transportasi yang baik, aman dan nyaman, sehingga rakyat mendapatkan layanan dengan mudah dan kualitas terbaik
Di sisi lain, Islam memandang bahwa kemajuan dan pembangunan adalah hak semua rakyat dan merupakan kewajiban negara. Oleh karena itu, Negara akan membangun infrastruktur merata sehingga potensi ekonomi terbuka lebar di semua wilayah, bukan hanya di perkotaan.
Islam memandang bahwa tata kelola transportasi yang baik dan aman merupakan kewajiban negara untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat.
Pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan publik yakni dengan membangunan infrastruktur transportasi harus merata sehingga potensi ekonomi terbuka lebar di semua wilayah. Penyediaan moda transportasi dan kelengkapannya tidak diserahkan kepada operator yang hanya berhitung untung rugi. Pemerintah memiliki kemampuan mengatasi pembiayaan transportasi untuk publik sehingga dharar dapat dicegah.
Penerapan tata kelola transportasi menurut Islam misalnya membangun infrastruktur transportasi yang baik, aman, dan nyaman, memberikan kemudahan kepada masyarakat umum dalam mendapatkan layanan transportasi, membangun infrastruktur transportasi yang menjamin keselamatan masyarakat.
Tata kelola transportasi umum dalam Sistem Islam dilandasi akidah Islam, sejatinya Islam memandang tranportasi sebagai fasilitas umum yang merupakan urat nadi kehidupan dan kebutuhan dasar bagi kelangsungan hidup manusia yang harus dipenuhi oleh Negara. Wallohu a’lam bishowab[] Sumber Foto : Canva