Pemerintahan dalam sistem kapitalisme tidak berjalan sesuai dengan fungsinya, sebab dalam sistem kapitalisme pemimpin diangkat bukan berdasarkan kemampuan dan tidak memenuhi syarat tertentu sebagaimana di dalam Islam.
Oleh Teti Ummu Azka
Aktivis Muslimah
WacanaMuslim-Hari raya Idulfitri adalah momen yang paling dinantikan oleh setiap kaum muslim. Istilah mudik atau pulang kampung menjadi aktivitas rutin di setiap tahunnya. Para pemudik pun menyambutnya dengan antusias serta melakukan berbagai persiapan agar bisa merayakannya bersama keluarga.
Namun sayang perjalanan para pemudik masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yakni jauh dari rasa aman dan nyaman. Selain Kondisi jalan rusak yang menyebabkan rawan kecelakaan hingga mengganggu kelancaran arus lalu lintas, minimnya penyediaan transportasi serta biaya yang
kian mahal. Inilah yang menyebabkan pemudik lebih memilih membawa kendaraan pribadi dibanding kendaraan umum. Sehingga menimbulkan kemacetan yang lebih parah di setiap titik.
Seperti yang terjadi di Jalur Selatan Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, kemacetan terjadi hingga lima kilometer pada hari kedua lebaran 2026. Dengan demikian persoalan ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pemudik. (Metrotvnews.com, 22-3-2026)
Fenomena tahunan ini seharusnya menjadi cermin bagi negara agar lebih serius lagi dalam mengurusi persoalan tersebut, supaya masyarakat mendapatkan haknya selama perjalanan mudiknya yakni aman dan nyaman. Namun, penguasa negeri ini justru terkesan tidak serius dalam menyikapi persoalan tersebut. Selama ini mereka hanya berupaya melakukan teknis yang jelas-jelas tidak akan pernah mampu menyelesaikan persoalan kemacetan yang terjadi berulang. Hal ini tidak luput karena kelalaian negara yang membiarkan individu atau swasta menguasai pengelolaan tranportasi publik sehingga menjadi ruang bisnis yang menguntungkan bagi origarki dan justru merugikan rakyatnya. padahal penyediaan sarana dan prasarana adalah tanggung jawab negara.
Persoalan ini menjadi bukti bahwa pemerintah dalam sistem kapitalisme tidak mampu dan telah abai dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai raa’in (pengurus/pemelihara) bagi kepentingan seluruh rakyatnya dengan baik. Maka masyarakat akan tetap berada di posisi yang sama yakni jauh dari rasa aman dan nyaman, selama masih berada dalam sistem yang berkuasa pada saat ini. Pemerintahan dalam sistem kapitalisme tidak berjalan sesuai dengan fungsinya. Sebab dalam sistem kapitalisme pemimpin diangkat bukan berdasarkan kemampuan dan tidak memenuhi syarat tertentu sebagaimana di dalam pemerintahan Islam.
Islam memiliki aturan yang khas dan menyeluruh, yang dipimpin oleh seorang khalifah yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Diantaranya mampu melaksanakan tugas khalifah.
Rasulullah saw. bersabda :
“Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR Bukhari)
Oleh karena itu memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyrakat adalah tugas yang harus dipenuhi seorang pemimpin. Maka pemimpin dalam Islam benar-benar berusaha memberikan yang terbaik bagi seluruh rakyatnya. Termasuk penyediaan ruang publik seperti transportasi dan infrastruktur agar seluruh pengguna jalan merasa aman dan nyaman.
Khalifah menggunakan fasilitas yang ada seperti sumber daya alam yang menjadi milik umum.
Rasulullah saw. bersabda:
“Kaum muslim bersekutu dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).
Negara memanfaatkan kepemilikan yang bersifat umum untuk kepentingan umat dan mengelolanya. Hasilnya dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas- fasilitas umum diantaranya pembangunan jalan raya. Sehingga dengan fasilitas tersebut masyarakat dapat merasakan perjalanan dengan akses yang mudah serta aman dan nyaman. Dengan demikian masyarakat dapat hidup sejahtera dibawah naungan khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah yang adil dan amanah dalam mengemban tanggung jawabnya. Allahu’alam bissawab[] Sumber Foto : Canva