Semestinya negara lebih sigap dan peka, karena bencana melahirkan persoalan lanjutan: munculnya berbagai penyakit, trauma psikis, hingga putusnya obat bagi penderita kronis
Oleh : Mila Ummu Azzam
WacanaMuslim-Beberapa waktu telah berlalu, gempa Nusa Tenggara Timur (NTT) masih menyisakan duka mendalam. Guncangan mungkin telah berhenti, tetapi kesedihan masyarakat tak serta merta hilang. Penderitaan justru datang setelahnya, ketika kematian terus menghampiri korban di tenda-tenda pengungsian.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sebanyak 94 pengungsi gempa NTT meninggal dunia di pengungsian. Jumlah ini hampir dua kali lipat dari korban meninggal akibat gempa langsung yang berjumlah 48 orang. Mirisnya, 94 korban tersebut bukan meninggal karena tertimpa reruntuhan, melainkan karena penyakit kronis yang kambuh tanpa penanganan medis yang tepat. Sebagian besar dari mereka adalah kelompok lansia.
Ini adalah fakta serius. Tak heran jika DPR RI mendesak dilakukannya audit terhadap kondisi pengungsian pascagempa besar di NTT. Audit harus memastikan kondisi riil di lapangan, terutama terkait pelayanan kesehatan. Faktanya, kelompok rentan dibiarkan tanpa perlindungan medis yang layak di pengungsian.
Jelas, ini bukan lagi sekadar musibah alam, melainkan musibah tata kelola negara yang abai. Mengapa bisa demikian?
Karena terbatasnya fasilitas kesehatan dan minimnya layanan medis yang mendesak, diperparah cuaca ekstrem NTT yang sangat panas di siang hari dan sangat dingin di malam hari. Tingginya angka kematian di pengungsian, terutama pada kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan anak-anak, adalah konsekuensinya. Dengan tenda seadanya, tanpa dokter jaga, tanpa obat-obatan yang memadai, tanpa air bersih dan pangan yang cukup, para pengungsi dibiarkan berjuang sendiri untuk bertahan hidup.
Ini adalah bukti lemahnya kapasitas negara dalam menanggulangi bencana. Bantuan yang ada belum cukup membebaskan rakyat dari penderitaan. Semestinya negara lebih sigap dan peka, karena bencana melahirkan persoalan lanjutan: munculnya berbagai penyakit, trauma psikis, hingga putusnya obat bagi penderita kronis.
Namun, dalam sistem kapitalisme, negara tidak berperan maksimal. Negara hanya bertindak sebagai regulator yang menghitung untung rugi, bukan sebagai penanggung jawab penuh atas keselamatan nyawa rakyat. Kesehatan dipandang sebagai layanan komersial, bukan hak dasar yang wajib dijamin. Anggaran untuk rakyat dipangkas, sementara kekayaan alam diserahkan kepada korporasi. Maka ketika bencana datang, rakyatlah yang paling menderita.
Padahal, dampak kesehatan pascabencana seharusnya ditangani maksimal, karena penjagaan atas kehidupan adalah tanggung jawab negara. Berbeda dengan Islam yang mewajibkan negara menjamin hak dasar kesehatan setiap individu. Dalam Islam, satu nyawa sangat berharga. Rasulullah saw. bersabda, “Sungguh, hilangnya dunia lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.” (HR. An-Nasa’i)
Dalam Islam, layanan kesehatan diberikan secara gratis, mulai dari dokter dan tenaga medis yang ahli, hingga obat-obatan yang tepat dan memadai. Kesehatan bukanlah ajang bisnis. Negara menyediakan dana yang cukup dari Baitul Mal untuk menjamin seluruh penanganan dan pemulihan. Pembiayaannya ditopang oleh sistem ekonomi dan keuangan Islam yang menjamin pemenuhan kebutuhan individu rakyat secara optimal.
Sejarah mencatat bukti tangguhnya sistem kesehatan Islam. Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik membangun Bimaristan (rumah sakit) gratis pertama di Damaskus pada 88 H/707 M dan memberikan tunjangan khusus bagi penderita kusta dan tunanetra. Kebijakan ini dilanjutkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang menginstruksikan dokter-dokter berkeliling ke pelosok negeri agar tidak ada rakyat yang luput dari layanan kesehatan. Khilafah membangun rumah sakit di setiap kota, menggaji dokter dengan layak, menyediakan obat gratis, serta membangun infrastruktur air bersih dan hunian layak bahkan sebelum bencana datang.
Karena dalam Islam, pemimpin adalah raa’in (pengurus) rakyat yang wajib menerapkan Islam secara kaffah. Ini adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Dengan mekanisme baku Khilafah, negara akan melakukan penyelamatan nyawa secara tepat, mulai dari mitigasi, penanggulangan cepat dengan pengerahan seluruh dokter dan logistik negara, hingga pemulihan total sampai rakyat benar-benar pulih, bukan sekadar dibiarkan bertahan hidup di tenda seadanya.
Wallahu’alam bishawab.[] Sumber Foto : Canva