Kejadian yang terjadi saat ini semakin menunjukkan bahwa beban biaya pendidikan sulit terjangkau oleh rakyat kecil
Oleh: Asri Prasasti, SE.I
WacanaMuslim-Sungguh pilu, kejadian yang baru-baru ini terjadi. Masyarakat Indonesia dihebohkan dengan tragedi bunuh diri yang dilakukan oleh anak yang menduduki Sekolah Dasar (SD) di NTT. Kejadian tersebut telah dilansir oleh media bahwa Siswa kelas IV sekolah dasar (SD) di Kecamatan Jerebuu, Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), YBR (10), tewas gantung diri lantaran orang tuanya tak mampu membelikan buku tulis dan pulpen. Sebelum tragedi tersebut, YBR dan siswa lainnya berkali-kali ditagih uang oleh sekolah sebesar Rp 1,2 juta. (www.News.detik.com 05/02/2026).
Sebelum kejadian tersebut, anak yang bersangkutan sempat menulis surat untuk ibu yang berisi bahwa sang ibu jangan menyesali apa yang diperbuatnya. Dugaan penyebab kematian sang anak terus bermunculan, salah satunya tentang bagaimana anak tersebut nekat gantung diri karena permintaannya tidak dipenuhi ibunya. Di dalam surat tersebut juga digambar bahwa sang ibu memiliki sifat pelit. Disisi lain sang ibu mengalami kesulitan ekonomi karena harus menghidupi 5 anaknya semenjak berpisah dengan suaminya. Penemuan lain, ananda mengalami gejala depresi lantaran sering dinasehati ibunya.
Seharusnya kejadian tersebut perlu ditilik lebih dalam. Apa akar masalahnya dan bagaimana solusinya? Apakah kejadian tersebut sebatas masalah individu ataukah struktural?
Dalam kejadian tersebut menggambarkan bahwa hak anak Indonesia belum terpenuhi secara baik. Sebagaimana di dalam UUD 45 pasal 31 ayat 1. “Tiap- tiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak”. Pasal ini mengamanatkan bahwa semua warga negara, termasuk anak-anak yang memiliki keterbatasan atau yang berada dalam kondisi kurang beruntung, berhak mendapatkan pendidikan.
Sebagaimana yang disampaikan oleh Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia mengatakan pemerintah harus mengevaluasi program kebijakannya dan memastikan adanya program yang memadai untuk menanggulangi kemiskinan secara nyata. “Apa yang terjadi di NTT adalah produk kemiskinan struktural,” ujar Usman. (www. Abc.net.au 05/02/2026)
Kejadian yang terjadi saat ini semakin menunjukkan bahwa beban biaya pendidikan sulit terjangkau oleh rakyat kecil. Dalam waktu yang bersamaan gap antara si kaya dan si miskin semakin menganga karena tingginya sikap individualis. Hal tersebut menjadi pemantik putusnya harapan seseorang khususnya rakyat kecil dalam menjalani kehidupannya.
Di sinilah negara perlu hadir dalam setiap urusan warganya. Namun dalam kenyataannya, negara abai terhadap kebutuhan dasar warganya mulai dari kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan maupun keamanan. Semua ini karena sistem kapitalisme yang tertancap kuat.
Berbeda halnya dalam negara yang menerapkan Islam secara Kaffah. Negara bertanggung jawab penuh terhadap pendidikan warganya. Sehingga biaya pendidikan anak tidak dibebankan kepada orang tuanya seperti saat ini. Melainkan ditanggung oleh negara.
Dalam menjalankan sistem pendidikannya, negara yang menerapkan Islam senantiasa memperhatikan kualitas maupun kuantitas pendidikan yang diberikan. Sehingga mulai dari pengasuhan sejak dini, porsi pengajaran sampai pada kontrol sosial maka negara bertanggung jawab penuh. Sehingga jaminan pendidikan, keamanan dan kesejahteraan menjadi keniscayaan. Selain itu negara memiliki mekanisme khusus dalam pengelolaan ekonominya di dalam Baitul Maal. Negara senantiasa menerapkan tauzi’ul tsarwah (distribusi kekayaan) sesuai dengan syari’at. Sehingga gap antara si kaya dengan si miskin dapat diminimalisir.
Untuk itu perlu kiranya, negara menerapkan Islam secara Kaffah supaya menjadi berkah dan sejahtera.
Wallahu’alam bish showab.[] Sumber Foto: Canva