Apa beda fardhu kifayah dan fardhu ‘ain dalam menegakkan Khilafah? Mengapa diam berdosa? Simak analisis mendalam dari kitab Mafahim Islam & Takatul Syaikh An-Nabhani, lengkap dengan dalil Qur’an, Hadits, dan peta jalan strategis.
Oleh. Hanny N
WacanaMuslim-Mari kita bayangkan bersama, sebuah desa terbakar. Api menjilat rumah demi rumah, anak-anak menangis, wanita berhamburan, dan laki-laki berteriak minta tolong. Di tengah kekacauan itu, ada sekelompok orang yang berkumpul di masjid. Mereka saling pandang, lalu berkata, “ Biarkan saja. Ada pemadam kebakaran. Itu tugas mereka, bukan tugas kita.”
Api pun melahap seluruh desa. Semuanya hangus. Termasuk masjid tempat mereka berkumpul.
Inilah analogi sederhana yang menggambarkan fardhu kifayah, kewajiban kolektif yang jika ditinggalkan oleh seluruh umat, maka seluruh umat berdosa. Dan inilah yang terjadi pada umat Islam hari ini dalam menegakkan Khilafah. Kita diam. Kita menyerahkan pada “kelompok tertentu.” Kita lupa bahwa api tidak hanya membakar rumah orang lain, suatu hari, api itu akan sampai ke rumah kita.
Fakta Pahit: 100 Tahun Tanpa Khilafah
Sejak 3 Maret 1924, ketika Mustafa Kemal Atatürk secara resmi membubarkan Khilafah Utsmaniyah, umat Islam telah hidup tanpa kepemimpinan Islam selama lebih dari satu abad. Bukan hanya tanpa khalifah, tetapi tanpa sistem politik yang melindungi jiwa, harta, dan kehormatan umat secara kolektif.
Tanpa Khilafah, Palestina dirampas. Tanpa Khilafah, anak-anak Gaza dibantai. Tanpa Khilafah, umat terpecah menjadi 57 negara nasionalis yang saling berebut kepentingan. Tanpa Khilafah, ribuan Muslim Rohingya diusir, Uighur ditindas, dan Kashmir diduduki, tanpa ada kekuatan Islam yang benar-benar bergerak.
Dan yang paling menyedihkan, sebagian besar umat tidak sadar bahwa ini adalah masalah fardhu kifayah yang mereka tinggalkan. Mereka menganggap menegakkan Khilafah adalah “urusan kelompok tertentu,” “urusan politik yang terlalu rumit,” atau bahkan “bukan bagian dari agama.”
Padahal, Khilafah adalah wajah politik Islam. Tanpanya, Islam tidak lengkap.
Membedah Fardhu Kifayah: Bukan Sekadar “Kalau Ada yang Melakukan, Gugur bagi yang Lain”
Mayoritas umat memahami fardhu kifayah secara dangkal, “Kalau sudah ada yang mengerjakan, maka gugur kewajiban bagi yang lain.” Benar, itu definisi dasarnya. Tetapi maknanya jauh lebih dalam dan mengikat.
Imam Az-Zarkasyi, ulama tafsir dan fikih terkemuka, menjelaskan bahwa fardhu kifayah tidak berbeda dengan fardhu ‘ain dari segi jenis kewajibannya. Keduanya mutlak harus ditunaikan. Bedanya, fardhu ‘ain wajib dilakukan oleh setiap individu (seperti shalat dan puasa), sedangkan fardhu kifayah wajib dilakukan oleh sebagian umat hingga terpenuhi sempurna.
Artinya apa? Pertama, fardhu kifayah bersifat mutlak. Tidak bisa ditunda, tidak bisa dikompromikan, dan tidak bisa dianggap remeh. Jika seluruh umat meninggalkannya, seluruh umat berdosa di hadapan Allah. Seperti desa yang terbakar tadi, jika semua orang berpikir “biarkan orang lain,” maka semua berdosa atas kehancuran desa itu.
Kedua, syarat mutlak menuntut kemampuan maksimal dan segera. Tidak boleh ada sikap “nanti saja” atau “tunggu kondisi lebih baik.” Kewajiban harus ditunaikan dengan segera sesuai kemampuan terbaik yang dimiliki. Jika umat memiliki potensi untuk bergerak tetapi memilih diam, itu adalah pelanggaran.
Ketiga, sifatnya mengikat seluruh umat hingga tercapai sempurna. Fardhu kifayah tidak gugur hanya karena satu atau dua orang bergerak. Ia gugur ketika kewajiban itu benar-benar terpenuhi sempurna. Menegakkan Khilafah bukan sekadar “ada yang berdemo” atau “ada yang berdakwah”, tetapi Khilafah benar-benar teregak, berfungsi, dan melindungi umat. Selama belum tercapai, kewajiban masih mengikat seluruh umat.
Bukan Pilihan, Tetapi Fardhu Mutlak
Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani, menegaskan bahwa menegakkan Khilafah adalah fardhu mutlak tanpa kompromi. Bukan fardhu kifayah yang bisa dianggap “urusan siapa saja,” tetapi kewajiban yang harus dipahami, dihayati, dan diperjuangkan oleh seluruh umat dengan segala potensinya.
Karena Khilafah bukan sekadar pemerintahan. Ia adalah sistem yang mewujudkan syariat Allah secara kolektif. Tanpa Khilafah, banyak hukum Islam tidak bisa diterapkan secara sempurna, hudud tidak bisa ditegakkan, jihad tidak bisa dilaksanakan secara terorganisir, zakat tidak bisa dikelola secara optimal, dan perlindungan umat tidak bisa terjamin.
Allah SWT berfirman, “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali ‘Imran: 104)
Ayat ini menggunakan kata “li yakun” (hendaklah ada), bukan pilihan, bukan anjuran, tetapi perintah mutlak bahwa harus ada kelompok yang melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar secara kolektif. Dan dalam konteks politik, amar ma’ruf nahi munkar tertinggi adalah menegakkan kepemimpinan Islam yang mengurusi seluruh urusan rakyat. Sumber Foto : Canva