Islam memandang jabatan sebagai amanah, bukan untuk berebut proyek dan mengorupsi uang negara
Oleh: Ummu Alfath Akmal
WacanaMuslim-Dua kasus korupsi menjadi sorotan publik dalam beberapa hari terakhir. Keduanya sama-sama mengungkap temuan barang bukti bernilai fantastis. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini mendalami asal-usul berbagai aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan pencucian uang.
Salah satu kasus yang terungkap adalah kasus korupsi yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Febrie telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Dari Kafe de’Clan Signature, penyidik menyita sejumlah dokumen, barang elektronik, telepon genggam, serta uang tunai dalam berbagai mata uang. Uang yang diamankan terdiri atas 3.130.000 dolar Singapura, 889.965 dolar Amerika Serikat, dan Rp 259.159.000. Jika dikonversi ke rupiah, nilainya diperkirakan mendekati Rp 60 miliar.
Sementara dari Koin Money Changer, penyidik menyita 71 barang bukti dan 16 jenis mata uang asing dengan nilai sekitar Rp 7,2 miliar. Penggeledahan kemudian berlanjut ke sebuah rumah di kawasan Sentul. Di lokasi itu, penyidik menemukan brankas berisi tujuh koper yang menyimpan 74 kilogram emas batangan. (Liputan6.com)
Sebelumnya juga terungkap kasus korupsi Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), 2 wakil Kepala Badan, dan menyeret puluhan nama yang lain.
Kasus korupsi pejabat di lembaga negara berulang kali terjadi, hal ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya kasus kerusakan individual tapi kerusakan yang bersifat sistemik. Ketika kursi jabatan berpindah tangan, yang ada bukanlah perbaikan sistem, tapi hanya ganti pelaku kejahatan korupsi saja.
Lemahnya penegakan hukum di Indonesia terhadap kasus korupsi, membuat para pelaku tidak pernah jera, bahkan kejahatan korupsi seolah menjadi budaya yang makin merajalela. Tidak ada rasa takut terhadap hukuman, mereka tetap tertawa di balik penjara. Hukum bisa dibeli dan setelah mendapat hukuman pun tetap bisa mendapatkan jabatan kembali.
Budaya korupsi ini lahir sebagai dampak paham Kapitalisme sekular yang melekat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam paham Kapitalisme ini yang menjadi tujuan adalah materi. Walaupun negara kita mayoritas masyarakatnya adalah muslim, tetapi halal-haram dan syari’at Islam tidak dijadikan sebagai landasan hukum dan perundang-undangan, hingga moral pejabat dan masyarakat rusak.
Negara kita juga memberlakukan sistem politik demokrasi yang berbiaya tinggi. berakibat pada normalisasi korupsi untuk mengembalikan modal politik. Jabatan juga bisa dibeli sesuai keinginan. Kerap kali kita juga menyaksikan politik balas budi, pendukung akan mendapatkan imbalan sesusi kadar keloyalaannya.
Solusi Islam
Paradigma berpikir Kapitalisme Sekuler yang melekat pada seluruh masyarakat, baik itu para pejabat atau masyarakat sipil, yang hanya berorientasi pada materi harus dirubah dengan paradigma berpikir Islam, dimana orientasi aktivitas kehidupan untuk meraih ridho Allah. Menanamkan nilai-nilai tauhid dan akhlak sedini mungkin melalui pendidikan keluarga dan lingkungan untuk menyadarkan manusia akan pengawasan Allah SWT .
Islam memandang jabatan sebagai amanah, bukan untuk berebut proyek dan mengorupsi uang negara. Tujuan ketika seseorang menduduki sebuah jabatan adalah untuk menerapkan syari’at. Syariat Islam mengatur sanksi yang tegas pada koruptor. Islam mewajibkan prinsip good governance dalam mengelola kekayaan negara, serta menuntut para pejabat untuk amanah dan profesional. Negara juga harus memastikan kebutuhan dasar aparatur negara terpenuhi agar tidak mudah tergoda untuk berbuat curang.
Sistem Pendidikan Islami Pondasi Generasi
Sistem pendidikan dalam Islam/Khilafah akan membentuk generasi yang berkarakter islami (syahsyiyah islamiyah). Aqidah menjadi landasan dalam sistem pendidikan dan seluruh pembelajarannya. Penanaman Aqidah islam pada generasi dan seluruh masyarakat mempunyai porsi yang besar dalam menentukan pola pikir dan pola sikap (syahsyiyah islamiyah).
Aqidah islam harus dipahami dengan benar sebagai landasan berpikir, karena tingkah lakunya mengikuti apa yang dipahaminya. Keimanan akan menuntutnya terikat dengan hukum syara’, sesuai dengan firman Allah SWT yang artinya:
“Wahai orang-orang yang beriman, Masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS; Al-Baqarah : 208)
Sistem Ekonomi yang Adil dan Merata
Sistem ekonomi Khilafah akan mencegah korupsi, karena tata kelola kepemilikan umum yang ketat, larangan keras terhadap pajak eksploitatif (sehingga menutup ruang penggelapan),
Pengelolaan kepemilikan umum dengan benar sesuai syariah. Sumber daya alam yang termasuk ke dalam kepemilikan umum adalah sumber daya alam vital (seperti tambang, minyak, air) adalah milik umum dan dilarang untuk diprivatisasi. Pengelolaannya secara penuh dilakukan oleh negara untuk kemakmuran rakyat, sehingga meminimalisir celah suap antara swasta dan penguasa.
Dalam khilafah juga ada larangan pajak yang berberlebihan. Beberapa sumber pendapatan negara didapat dari pos seperti Fai’, Kharaj, dan Ghanimah. Dengan demikian beban pajak langsung diminimalkan atau dihilangkan pada sektor-sektor tertentu agar tidak membebani rakyat.
Sistem Politik Islam Mencegah Korupsi
Sistem politik dalam Islam dalam institusi Khilafah mampu mencegah korupsi melalui mekanisme struktural dan sanksi tegas. Menurut pandangan Islam, korupsi dikategorikan sebagai perbuatan haram yang mencakup kejahatan seperti ghulul (khianat/penggelapan), risywah (suap), dan akl al-mal bil-bathil (memakan harta orang lain secara batil). Islam memandangnya sebagai dosa besar yang akan merusak tatanan sosial, moral, dan ekonomi umat.
Lembaga Al-Hisbah/Qadli Hisbah dipimpin oleh seorang Muhtasib yang bertindak sebagai pengawas preventif dan represif di ruang publik. Dalam Khilfah lembaga ini bertindak sebagai lembaga khusus yang berfungsi untuk mengawasi pasar, mengontrol harga, dan mencegah kecurangan atau penyelewengan dana umat.
Negara khilafah juga memberlakukan pengawasan publik melalui lembaga peradilan khusus yang independen yang disebut Mahkamah Madzalim. Mahkamah madzalim ini merupakan lembaga peradilan tertinggi yang berfungsi mengadili kasus-kasus penyalahgunaan wewenang oleh penguasa atau aparatur Negara, bahkan Khalifah pun sebagai kepala negara tidak akan luput dari pengawasannya.
Pencegahan Koripsi dengan Sanksi Islam
Islam mewajibkan penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku korupsi, mulai dari sanksi sosial (pengasingan), ta’zir (hukuman yang bentuk dan kadarnya ditetapkan oleh hakim/pemerintah sesuai tingkat kejahatan), hingga pemiskinan harta koruptor untuk memberikan efek jera
Negara khilafah akan melakukan pembuktian terbalik (Ihtisab) secara berkala. Dengan memeriksa dan membandingkan kekayaan pejabat sebelum dan selama menjabat. Jika terjadi lonjakan kekayaan yang tidak wajar, maka pejabat tersebut wajib membuktikan asal-usulnya secara syar’i. Jika mereka gagal, harta tersebut disita untuk kas negara (Baitul Mal).
Selain itu khilafah melarang keras terhadap pemberian hadiah dan suap kepada pejabat dan pegawai negara terkait dengan jabatan mereka, yang dikategorikan sebagai ghulul (pengkhianatan) atau riswah. Wallahu a’lam bish-shawab[] Sumber Foto : Canva