Dalam sistem kapitalisme, perawatan jalan sering kali bergantung pada anggaran proyek yang bertahap, tender yang panjang, hingga kepentingan politik daerah, padahal keselamatan rakyat tidak boleh bergantung pada urusan administratif semata.
Oleh. Hanny N
WacanaMuslim-Tradisi mudik telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Setiap tahun, jutaan orang meninggalkan kota-kota besar untuk pulang ke kampung halaman. Jalanan penuh sesak, terminal dipadati pemudik, sementara jalur-jalur utama menjadi lautan kendaraan. Namun di balik suasana penuh harap itu, selalu ada kisah kelam yang mengikuti kecelakaan maut, kemacetan parah, dan korban jiwa yang terus berulang dari tahun ke tahun.
Setiap musim mudik, berita tentang tabrakan beruntun, bus yang terguling, mobil terbakar, hingga kemacetan berjam-jam ibarat agenda tahunan yang selalu mengisi layar televisi dan media daring. Masyarakat hanya bisa mengelus dada, sementara keluarga korban harus menerima kenyataan pahit kehilangan orang terkasih.
Sampai kapan tragedi tahunan ini terus berulang tanpa penyelesaian yang serius?
Permasalahan yang Terus Berulang: Fakta yang Tak Terbantahkan
Pertama, kecelakaan dan kemacetan parah selalu terjadi setiap arus mudik dan arus balik. Tidak hanya pada satu titik, tetapi hampir di berbagai jalur utama, baik di jalan tol maupun jalur non-tol. Bahkan ketika proyek jalan tol terus diperluas, jumlah kendaraan justru meningkat jauh lebih cepat sehingga kepadatan tetap tidak terhindarkan.
Kedua, permasalahan ini bukan fenomena baru. Sudah berpuluh-puluh tahun masyarakat Indonesia menghadapi kekacauan mudik. Artinya, ini bukan sekadar masalah teknis sederhana, tetapi persoalan struktural yang tidak ditangani dengan keseriusan dan visi jangka panjang.
Ketiga, korban jiwa akibat kecelakaan saat mudik tidak sedikit. Setiap tahun angka kematian mencapai ratusan orang. Ada yang meninggal karena tabrakan, kelelahan, pecah ban, jalan rusak, hingga kelalaian pengemudi. Tragisnya, sebagian besar tragedi ini sebenarnya bisa dicegah jika negara mengambil tanggung jawab secara sungguh-sungguh.
Mengapa Negara Tidak Serius Menangani?
Setiap tahun pemerintah sibuk dengan rekayasa lalu lintas, one way, contra flow, perluasan rest area, dan imbauan “hati-hati berkendara”. Namun solusi teknis seperti ini hanya penanganan permukaan, bukan penyelesaian akar masalah. Setelah arus mudik selesai, semua kembali seperti semula. Tidak ada perubahan kebijakan transportasi massal yang signifikan, tidak ada penataan infrastrukur nasional secara total, dan tidak ada transformasi besar yang menyentuh kebutuhan rakyat. Inilah yang membuat masalah mudik terulang seperti siklus tanpa akhir.
Di negara maju, pergerakan jutaan orang bisa dilayani dengan kereta cepat, kereta antarkota yang aman dan murah, bus massal terintegrasi, hingga transportasi publik yang melimpah. Akibatnya, warga tidak harus menggunakan kendaraan pribadi.
Namun di Indonesia, angkutan umum, apalagi antarkota, jumlahnya sangat terbatas. Kereta tak mencukupi, bus tidak nyaman, jadwal tidak pasti, sementara pesawat terlalu mahal bagi sebagian besar masyarakat. Alhasil, rakyat dipaksa menggunakan kendaraan pribadi, sehingga jumlah kendaraan yang melintasi jalan jauh melampaui kapasitas.
Setiap tahun ada laporan long list jalan nasional yang berlubang, bergelombang, atau minim penerangan. Jalan-jalan lama dipaksakan menanggung volume kendaraan yang terus meningkat.
Dalam sistem kapitalisme, perawatan jalan sering kali bergantung pada anggaran proyek yang bertahap, tender yang panjang, hingga kepentingan politik daerah, padahal keselamatan rakyat tidak boleh bergantung pada urusan administratif semata.
Dalam sistem kapitalisme ini pula, negara lebih berperan sebagai regulator dan fasilitator ekonomi, bukan pelayan rakyat. Keamanan, kenyamanan, dan keselamatan rakyat sering kali bukan prioritas utama. Fokus anggaran cenderung pada pembangunan proyek mercusuar, bukan kebutuhan riil rakyat seperti transportasi massal murah, perbaikan jalan, atau peningkatan keselamatan.
Padahal negara seharusnya menjadi pengurus (rā’in) yang memperhatikan nasib warganya. Rasulullah ﷺ bersabda, “Imam (pemimpin) adalah ra’in dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya. ” (HR. Bukhari dan Muslim)
Jika negara gagal menjalankan fungsi ini, maka rakyat akan terus menjadi korban.
Perspektif Islam: Bagaimana Seharusnya Negara Mengurus Mudik dan Mobilitas Rakyat?
Islam menawarkan solusi komprehensif dalam pengelolaan transportasi, infrastruktur, dan keselamatan publik. Dalam sistem Khilafah, negara wajib menjamin kemudahan mobilitas rakyat, keamanan perjalanan, dan kesejahteraan mereka.
Berikut konstruksi Islam dalam menyelesaikan masalah tahunan ini.
- Negara Menjalankan Fungsi Raa’in
Pemimpin dalam Islam berkewajiban mengurus seluruh urusan rakyat, termasuk aspek perjalanan, transportasi, dan keselamatan. Negara tidak boleh hanya memberikan solusi teknis jangka pendek, tetapi wajib memberi jaminan keamanan secara menyeluruh.
Khalifah Umar bin Khaththab radhiyallahu ‘anhu pernah berkata, “Seandainya seekor keledai mati di Irak karena jalan yang rusak, maka aku takut Allah akan meminta pertanggungjawaban kepadaku.”
Ini menunjukkan betapa seriusnya negara dalam Islam menjaga infrastruktur demi keselamatan rakyat—bahkan hewan pun diperhatikan, apalagi manusia!
- Negara Menyediakan Transportasi Massal yang Memadai
Dalam sistem Islam, negara tidak membiarkan rakyat berebut jalan dengan kendaraan pribadi tanpa alternatif. Negara wajib menyediakan kereta antarkota cepat dan aman, bus massal modern yang terintegrasi, transportasi umum murah dan mudah diakses, layanan perjalanan dalam jumlah besar yang mencukupi kebutuhan rakyat.
Karena dalam Islam, transportasi publik termasuk kebutuhan umum yang tidak boleh diswastakan apalagi dijadikan komoditas profit.
- Negara Memperbaiki dan Memperluas Jalan Secara Serius
Infrastruktur dalam Islam dikelola negara dengan prinsip amanah. Jalan, jembatan, terowongan, dan fasilitas publik lainnya merupakan bagian dari layanan wajib negara kepada rakyat. Jika jalan rusak, negara wajib memperbaikinya segera—bukan menunggu anggaran cair atau tender disetujui.
Negara dalam Islam tidak membiarkan jalan nasional rusak bertahun-tahun, karena keselamatan rakyat adalah prioritas mutlak.
Sejarah Islam: Bukti Nyata Pengurusan Negara
Dalam sejarah Khilafah, pembangunan infrastruktur bukan proyek simbolik. Pada masa Khalifah Umar, dibangun jalan-jalan panjang yang aman, rest area (manāzil) untuk musafir, pos keamanan di titik-titik rawan, bahkan penyediaan makanan dan air gratis bagi pelintas perjalanan.
Pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Umar bin Abdul Aziz, negara membangun jaringan jalan lintas wilayah yang menyatukan ribuan kilometer wilayah Islam. Semuanya gratis, aman, dan terawat.
Inilah bukti bahwa negara yang menerapkan syariat Islam mampu memberikan pelayanan terbaik, bahkan pada masa tanpa teknologi modern.
Penutup: Sampai Kapan Rakyat Menjadi Korban Tanpa Perubahan Serius?
Kecelakaan dan kemacetan parah saat mudik bukan sekadar takdir atau nasib buruk. Ia adalah akumulasi dari ketidakseriusan negara dalam mengelola transportasi, menyediakan layanan publik, dan menjamin keselamatan rakyat.
Selama negara berjalan dengan paradigma kapitalisme, kepentingan rakyat akan selalu menjadi nomor dua setelah kepentingan ekonomi dan proyek-proyek keuntungan.
Islam menawarkan solusi yang komprehensif, humanis, dan terbukti dalam sejarah. Dengan negara yang benar-benar menjadi rā’in, rakyat akan mendapatkan pelayanan terbaik, termasuk dalam hal mobilitas dan perjalanan mudik.
Karena hakikatnya, tugas negara adalah melindungi rakyat, bukan membiarkan mereka mempertaruhkan nyawa di jalan raya setiap tahun. Wallahu’alam bish shawab.[] Sumber Foto : Canva