Dalam sistem kapitalisme, kemiskinan memang sering diukur menggunakan indikator relatif (seperti garis kemiskinan berdasarkan median pendapatan nasional atau kemampuan distribusi materi)
Oleh : Ummu Mirza
WacanaMuslim-Keluhan terkait desil ramai di media sosial karena banyak yang merasa nilai kesejahteraannya melambung tinggi menjadi desil 9 bahkan 10 sehingga terancam kehilangan akses bantuan sosial dari pemerintah.
Kejadian itu dari warga Sragen, bernama Ipeh mengaku kaget dirinya masuk desil 9 setelah mengecek statusnya di laman DTSEN.
“Padahal gaji masih UMR dan rumah saya bahkan hanya memiliki daya listrik 900 VA,” ujar perempuan 27 tahun yang tinggal bersama empat anggota keluarga lainnya, yakni ayah, ibu, kakak, dan adik.
Kisah serupa juga dialami seorang tukang becak di Kulon Progo, Yogyakarta, bernama Timbul, 49 tahun.
Desil miliknya melonjak dari 1 ke 9. Bahkan, kata dia, desilnya lebih tinggi dari lurah di lingkungannya yang masuk kategori 8.
Polemik desil juga muncul di media sosial Threads. Banyak akun yang menceritakan tentang ketidakakuratan data milik mereka.
Sebuah akun mengaku kaget masuk desil 9, padahal dirinya tak pernah disurvei petugas BPS dan tinggal di rumah sewaan tipe 36.
Di sisi lain, sebuah akun mengaku masuk dalam desil 2 dan anaknya terdaftar sebagai penerima Program Indonesia Pintar.
Padahal dirinya bergaji Rp20 juta perbulan, memiliki dua mobil, dua motor, dan rumah. Dikutip melalui BBC.com
Masyarakat dengan penghasilan pas-pasan seperti buruh harian mengeluh diklasifikasikan di desil atas dianggap orang kaya. Sehingga berakibat pada hilangnya hak masyarakat atas berbagai program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) , Kartu Indonesia Pintar (KIP) hingga bantuan BPJS kesehatan. Akhirnya banyak masyarakat dirugikan karena peringkat desil yang tidak tepat.
Pemerintah melalui BPS dan Kementerian Sosial menyatakan bahwa desil yang tidak sesuai bisa diperbarui atau disanggah. Akhirnya masyarakat merasa lelah karena harus mengurus sanggahan data keberbagai instansi yang dianggap membingungkan karena prosedur pengaduan yang rumit.
Maka tidak heran jika sistem desil menimbulkan polemik karena tidak sesuai dengan realitas ekonomi masyarakat. Karena Peringkat desil digunakan untuk menentukan hak subsidi, desil 9 dan 10 juga akan terkena imbas pembatasan BBM bersubsidi.
Dalam sistem kapitalisme, kemiskinan memang sering diukur menggunakan indikator relatif (seperti garis kemiskinan berdasarkan median pendapatan nasional atau kemampuan distribusi materi). Namun, realitasnya, kemiskinan adalah fakta yang mudah diindra (dilihat dan dirasakan langsung di lapangan) berupa kelaparan, ketiadaan tempat tinggal, dan busung lapar.
Kapitalis menilai kemiskinan berdasarkan kesenjangan pendapatan antar-kelompok masyarakat. Dimana Garis kemiskinan terus bergeser naik seiring meningkatnya standar hidup suatu negara. Untuk mengaburkan fakta, ukuran relatif sering kali membuat angka kemiskinan di atas kertas terlihat menurun, meski di lapangan masih banyak orang kesulitan memenuhi kebutuhan pokok. Maka ketika kapitalis gagal mendefinisikan kemiskinan dapat berakibat pada gagalnya program pemberantasan kemiskinan.
Kemiskinan di Indonesia merupakan problem sistemis/ kemiskinan struktural dimana rendahnya kualitas pendidikan dan layanan kesehatan membuat masyarakat sulit mendapatkan pekerjaan layak, upah stagnan kenaikan harga kebutuhan pokok tidak sebanding dengan peningkatan pendapatan kerja, dan perbedaan standar garis kemiskinan antara BPS dan Bank Dunia. Hal ini terjadi karena tata kelola ekonomi kapitalistik yang memprivatisasi SDA milik umum dan kebijakan penguasa berpihak pada kapitalis.
Definisi miskin di dalam Islam sangat jelas dan mudah diindra, secara umum miskin diukur dari ketidakcukupan materi untuk memenuhi standar kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.
Negara dalam kepemimpinan Islam berfungsi sebagai pengurus rakyat yang menjamin kebutuhan publik menyediakan sandang, pangan, papan, kesehatan maupun pendidikan yang layak bagi rakyat. Mampu menjaga keamanan dan keadilan tanpa pandang bulu. Penerapan sistem ekonomi Islam mewujudkan kesejahteraan dimana salah satu wujud penerapannya dalam mengelola dan mengembangkan SDA dan hasilnya untuk kemaslahatan rakyat. Wallahu a’lam bisshawab[] Sumber Foto : Canva