Islam memandang kemiskinan adalah sesuatu yang jelas dan sebenarnya, yang mudah di indera, tidak bersifat relatif yang harus diselesaikan dengan tuntas
Oleh : Mila Ummu Azzam
WacanaMuslim-Indonesia, negeri kaya raya dengan segudang masalah. Masalah demi masalah yang rumit terus bermunculan dan belum juga terurai. Apalagi, masalah krusial yang saat ini tengah di hadapi oleh sebagian besar masyarakatnya, yaitu kemiskinan. Namun, saat kemiskinan melanda, penguasa malah melihatnya dengan sudut pandang yang relatif melalui sistem desil.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widya santi, menjelaskan arti desil masyarakat dalam Data Tunggal sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menjadi rujukan untuk pengelompokan keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraannya. Terdiri dari desil 1 dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah hingga desil 10 dengan kesejahteraan relatif tinggi. Ia mengatakan angka desil ini tidak serta merta menjadi ukuran ekonomi suatu keluarga. Artinya, desil bukan ukuran absolut kemiskinan pada suatu keluarga. (Detikfinance, 22-8-2026)
Sistem desil ini sontak mendapat protes dari masyarakat, yang mengelompokan keluarga berdasarkan posisi tingkat kesejahteraannya, namun tidak sesuai dengan realitas ekonomi masyarakat. Sejumlah warga ramai mempertanyakan hasil pengecekan desil pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Keluhan itu muncul di salah satu media sosial setelah warga mengetahui dirinya tercatat dalam desil 9 atau 10, walaupun dirinya merasa kondisi ekonominya tidak tergolong tinggi, yang hanya mengandalkan penghasilan suami 3 juta perbulan dengan rumah yang masih mengontrak.
Di tengah polemik ini, pemerintah malah menambah wacana pembatasan BBM bersubsidi bagi rakyat yang masuk desil 9 dan 10 alias 20% penduduk dengan pengeluaran teratas. Data demografi ekonomi menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak hanya akan menyasar kelompok kelas atas atau kaya. Artinya ada sekitar 51 juta penduduk kelas menengah dan calon kelas menengah juga akan terkena dampak kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
Realitas kemiskinan yang sedang terjadi sebenarnya mudah sekali di indera. Saat ini, banyak disekeliling kita yang terPHK dari pekerjaannya, dimana ia merupakan kepala rumah tangga yang menanggung beberapa orang keluarganya, sehingga mengalami penurunan tingkat ekonomi. Ditambah angka pengangguran yang semakin tinggi. Namun, dalam sistem kapitalisme ukuran kemiskinan bersifat relatif. Kemiskinan dalam sistem ini hanya tentang angka, bukan jalannya kehidupan manusia yang sedang kesulitan, kelaparan, sakit, hutang, putus asa, pendidikan, dan lainnya. Semua hal itu tidak bisa dihilangkan hanya dengan persentase angka.
Kapitalisme telah gagal dalam mengartikan kemiskinan yang terjadi. Selama kemiskinan dilihat hanya sekedar angka, maka program-program pemerintah untuk memberantas kemiskinan akan dipastikan gagal, seperti bansos, PKH dan BLT. Karena angka bisa saja dan sangat mudah direkayasa dan diubah-ubah. Yang ditampakkan hanya persentase diatas kertas dengan strategi pencitraan untuk menutupi kemiskinan, sementara penyakit yang menyebabkan kemiskinan dibiarkan begitu saja.
Masalah kemiskinan di Indonesia adalah masalah sistematis yang terjadi secara struktural, dimana sumber daya alam milik umum yang seharusnya di kelola negara, diserahkan dan diprivatisasi segelintir orang penguasa dan pengusaha. Negara hanya bertindak sebagai regulator, yang membuat kebijakan sesuai dengan permintaan dan selalu berpihak pada kapitalis. Akibatnya, kemiskinan tetap menjadi problem yang tak kunjung selesai.
Salah pandang dalam memaknai kemiskinan seharusnya diluruskan. Islam memandang kemiskinan adalah sesuatu yang jelas dan sebenarnya, yang mudah di indera, tidak bersifat relatif yang harus diselesaikan dengan tuntas.. Dalam sistem Islam, jaminan pemenuhan kebutuhan pokok (primer) dapat dirasakan setiap individu, artinya bukan sebatas kepada kelompok yang miskin saja dan kelompok yang berhak mendapat bantuan, tapi semua warga negara. Negara juga akan menciptakan mekanisme dan memberikan kesempatan kepada rakyatnya untuk memperoleh kekayaan sesuai dengan jalan yang dibenarkan Islam, untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier sesuai keinginan dan kemampuan masing-masing.
Dalam memenuhi dan mewujudkan kesejahteraan, negara akan menerapkan sistem ekonomi Islam. Dimana semua sumber daya alam yang sejatinya adalah milik Allah Swt., akan dikelola oleh negara dan hasilnya dikembalikan untuk kemaslahatan rakyat, bukan diserahkan kepada pihak swasta. Dan Islam menetapkan tiga jenis kepemilikan, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara, sehingga akan mewujudkan keadilan dan menghilangkan ketimpangan sosial, karena tidak ada pihak yang mengambil dan menguasai harta yang bukan miliknya, seperti yang terjadi dalam sistem kapitalisme hari ini, hampir semua sumber daya alam dikuasai oleh segelintir orang.
Allah Swt. berfirman,
” …agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja diantara kamu.” (QS. Al Hasyr : 7)
Itulah fungsi negara dalam sistem Islam, yaitu sebagai pengurus (raa’in) bagi semua rakyatnya. Sehingga, semua lapisan masyarakat merasakan terjaminnya kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan serta keamanan. Di samping itu, negara juga mewujudkan kemampuan pada rakyat untuk memenuhi pelengkapnya. Dengan penerapan sistem Islam secara keseluruhan, kemiskinan akan terselesaikan secara merata individu per individu dan memastikan setiap orang mendapatkan kesejahteraan yang sebenarnya. Wallahu’alam bishawab.[] Sumber Foto : Canva