Dalam perspektif Islam, negara tidak hanya berfungsi sebagai regulator yang mengawasi pasar, tetapi juga sebagai pengelola amanah publik
Lensa Rosdiana Safitri, S.Stat., M.Si.
Dosen
Aktivis
Konsultan statistika
WacanaMuslim-Indonesia kembali dihadapkan pada potret ketimpangan ekonomi yang memprihatinkan. Laporan CELIOS dalam Republik Oligarki: Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026 menunjukkan bahwa total kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia mencapai sekitar Rp4.651 triliun, bahkan melampaui nilai APBN Indonesia. Di sisi lain, jutaan masyarakat masih bergelut dengan kenaikan biaya hidup, upah yang bertumbuh sangat lambat, serta akses terhadap kesejahteraan yang belum merata.
Yang lebih mengkhawatirkan, sekitar 58% kekayaan kelompok elite tersebut berasal dari sektor ekstraktif, seperti pertambangan, minyak dan gas, serta pengelolaan sumber daya alam. Pada saat yang sama, pertumbuhan kekayaan mereka berlangsung sangat cepat, sementara peningkatan pendapatan pekerja berlangsung jauh lebih lambat. Gambaran ini memperlihatkan bahwa manfaat pengelolaan kekayaan alam belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat luas.
Fenomena ini sering dijelaskan sebagai akibat lemahnya regulasi, pengawasan yang kurang efektif, atau kebijakan fiskal yang belum optimal. Berbagai solusi pun bermunculan, mulai dari peningkatan pajak progresif, penguatan tata kelola, hingga pembatasan praktik monopoli.
Namun, apabila dicermati dari perspektif Islam, persoalan tersebut tidak berhenti pada aspek teknis kebijakan. Ketimpangan yang terus berulang menunjukkan adanya persoalan yang lebih mendasar, yaitu bagaimana sistem mengatur kepemilikan dan distribusi kekayaan.
Islam memandang bahwa harta bukan sekadar instrumen ekonomi, melainkan amanah yang pengelolaannya diatur oleh syariat. Karena itu, Islam tidak hanya mengajarkan etika berbagi melalui zakat, infak, dan sedekah, tetapi juga menetapkan aturan mengenai jenis-jenis kepemilikan agar kekayaan tidak berputar di kalangan tertentu saja.
Allah Swt. berfirman:
«”…agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu…” (QS. Al-Hasyr: 7).»
Ayat ini menjadi salah satu prinsip penting dalam sistem ekonomi Islam, yaitu mencegah terjadinya konsentrasi kekayaan pada segelintir kelompok.
Dalam literatur fikih siyasah dan ekonomi Islam, kepemilikan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu kepemilikan individu (milkiyah fardiyah), kepemilikan negara (milkiyah daulah), dan kepemilikan umum (milkiyah ‘ammah). Masing-masing memiliki aturan pengelolaan yang berbeda sesuai dengan ketentuan syariat.
Khusus kepemilikan umum, Rasulullah ﷺ bersabda:
«”Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).»
Para ulama menjelaskan bahwa hadis tersebut menunjukkan adanya kategori harta yang menjadi kebutuhan publik sehingga tidak boleh dimonopoli oleh individu atau kelompok tertentu. Dalam konteks saat ini, prinsip tersebut menjadi dasar pembahasan mengenai pengelolaan sumber daya strategis seperti tambang, minyak dan gas, sumber air, energi, serta berbagai fasilitas yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas.
Jika data CELIOS menunjukkan bahwa lebih dari separuh kekayaan kelompok elite berasal dari sektor ekstraktif, maka dari sudut pandang ekonomi Islam muncul pertanyaan mendasar: apakah pengelolaan sumber daya yang menjadi kebutuhan masyarakat telah sesuai dengan prinsip kepemilikan umum yang diajarkan syariat?
Demikian pula ketika kekayaan segelintir orang terus meningkat jauh lebih cepat dibandingkan peningkatan kesejahteraan pekerja, persoalannya tidak hanya berkaitan dengan besarnya pajak atau lemahnya pengawasan. Yang perlu dikaji adalah apakah mekanisme distribusi kekayaan telah berjalan sesuai dengan prinsip keadilan yang ditetapkan Islam.
Dalam perspektif Islam, negara tidak hanya berfungsi sebagai regulator yang mengawasi pasar, tetapi juga sebagai pengelola amanah publik. Pengelolaan sumber daya alam diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat melalui penyediaan layanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai kebutuhan dasar rakyat.
Oleh karena itu, diskusi mengenai ketimpangan ekonomi semestinya tidak berhenti pada perdebatan mengenai tarif pajak, bantuan sosial, ataupun tanggung jawab sosial perusahaan. Islam menawarkan perspektif yang lebih mendasar, yaitu penataan kembali sistem kepemilikan sesuai ketentuan syariat agar distribusi kekayaan berlangsung lebih adil dan tidak terkonsentrasi pada segelintir pihak.
Pada akhirnya, data mengenai meningkatnya ketimpangan ekonomi bukan sekadar angka statistik. Ia menjadi bahan refleksi mengenai bagaimana sebuah sistem mengelola kekayaan yang Allah titipkan kepada manusia. Islam menawarkan seperangkat aturan yang tidak hanya menekankan moralitas individu, tetapi juga mengatur mekanisme kepemilikan, pengelolaan, dan distribusi harta agar tujuan syariat berupa keadilan dan kemaslahatan masyarakat dapat diwujudkan.[] Sumber Foto : Canva