INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) menilai bahwa pemerintah seolah enggan untuk mengambil resiko menyelamatkan industri tekstil Indonesia. Pemerintah lebih mementingkan hilirisasi dalam sektor pertambangan ketimbang industri tekstil dan industri pakaian jadi di Indonesia.
Oleh : Desi Melza, S.Hum
WacanaMuslim- Industri tekstil Indonesia pernah mengalami masa kejayaannya, bahkan menjadi soko guru perekonomian yang menopang pendapatan negara. Industri tekstil juga menjadi salah satu sektor yang banyak menyerap tenaga kerja dan menjadi sektor industri tertua di tanah air. Namun seiring berjalannya waktu industri ini mengalami pasang surut apalagi disaat krisis yang terjadi di tahun 1988. Kondisi kian membaik satu dekade setelahnya dan terus menyerap tenaga kerja bahkan di masa pandemi covid-19. Namun gempuran produk impor yang akhir-akhir ini membanjiri pasar Indonesia yang membuat industri tekstil mulai terguncang.
Banjirnya pakaian impor murah asal china terpampang di kios-kios grosir Tanah Abang termasuk baju bayi dan anak-anak. Sayangnya baju anak-anak itu tidak terdapat label SNI dan metode mencucinya pun berbahasa china. Umumnya pakaian bayi dan anak-anak ini banyak di pasaran dikarenakan harga yang super murah dan model serta bentuk yang unik sehingga menarik minat untuk membeli. (cnbcindonesia.com,10/08/2024)
Terbuka lebarnya keran impor membuat produk dari luar terutama China dengan mudahnya masuk pasar Indonesia baik yang legal mapun illegal. Regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai impor membuat adanya kelonggaran dalam impor barang termasuk tekstil. Sejatinya tekstil merupakan barang kebutuhan pokok yang bisa menunjang perekonomian. Tetapi apa jadinya ketika impor lebih besar dari produksi dalam negeri.
Aturan Buatan Manusia
Keuntungan yang berlipat ganda merupakan keniscayaan dalam sistem ekonomi kapitalisme. Adanya liberalisasi dalam mekanisme pasar merupakan ciri dari sistem ini. Ketika yang memiliki modal terbesar maka ialah yang terkuat. Begitu juga dengan bisnis importir ini yang dijalani oleh pengusaha yang akan memperoleh keuntungan yang besar bahkan penguasa pun akan mendapatkan keuntungan juga. Mereka tak mampu melihat bagaimana kondisi industri tekstil dalam negeri yang terseok-seok bersaing dengan barang impor.
Lemahnya industri tekstil nasional tidak terjadi begitu saja. Banyak faktor yang melatarbelakangi hal tersebut. Kondisi ini dimulai ketika pandemi covid-19 yang memicu inflasi diseluruh dunia. Hal ini berdampak terhadap daya beli masyarakat yang menurun dan pastinya lebih memilih membeli bahan pokok makanan dibanding pakaian. Ditambah lagi bahan baku dalam bisnis tekstil ini masih mengandalkan impor. Dengan harga bahan baku yang tinggi karena nilai tukar rupiah tergadap dolar AS pun melenah. Bahan baku yang mahal akan mempengaruhi biaya produksi dan berimbas terhadap harga jual di pasaran. Ini jauh berbeda dengan barang impor yang super murah.
Selain itu industri tekstil juga sulit untuk mengembangkan berbagai teknologi yang ada. Adapaun keinginan dalam merestrukturisasi mesin memakan biaya yang tidak sedikit. Ditambah juga dengan pajak yang tinggi untuk pajak pertambahan nilai (PPN). Jikalau hendak mengajukan pinjaman modal akan dikenakan bunga yang tinggi. Inilah kesulitan yang dialami industri tekstil nasional. Hal ini menambah deretan panjang permasalahan yang dihadapinya ketika tidak mampu memiliki daya saing di tengah pasar. Termasuk lemah dalam inovasi produk dan analisa terhadap preferensi pasar. Akhirnya kalah dengan produk impor yang berbahan standar hanya karena lebih murah saja.
Pemerintah Enggan Untuk Menyelamatkan
INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) menilai bahwa pemerintah seolah enggan untuk mengambil resiko menyelamatkan industri tekstil Indonesia. Pemerintah lebih mementingkan hilirisasi dalam sektor pertambangan ketimbang industri tekstil dan industri pakaian jadi di Indonesia. (cnnindonesia.com,09-08-2024)
Kondisi ini memperlihatkan bahwa pemerintah lebih mengutamakan yang satu dibanding yang lain. Padahal apapun industri yang ada sebaiknya pemerintah mengelola dengan baik demi kesejahteraan rakyat. Namun apakah kesejahteraan rakyat bisa tercapai dalam sistem kapitalisme liberal ini. Dengan adanya kebolehan impor barang dari luar saja tentunya akan mengguncang perindustrian dalam negeri. Inilah yang pemerintah lakukan demi mengikuti sistem yang memang sudah merusak segala lini kehidupan.
Sejatinya pemerintah adalah pengurus rakyatnya. Sudah sepatutnya apapun kebijakannya berpihak kepada rakyat bukan kepada korporasi. Pemerintah tidak menilai bahwa kesejahteraan rakyat adalah tujuan utamanya. Dengan terbuka lebarnya pintu impor akan semakin menumbangkan industri tekstil yang memang hampir tumbang.
Hanya Islam Solusi Pasti
Semua ini menunjukkan kegagalan kapitalisme dalam menjamin keberlangsungan bianis rakyat serta memperbaiki kehidupan ekonomi. Disamping daya beli masyarakat yang rendah akhirnya memilih barang impor yang murah. Rakyat saat ini membutuhkan negara yang memang memberikan jaminan kehidupan ekonomi yang kondusif. Negara mengatur segala kebutuhan industri yang menopang perekonomian melalui iklim bisnis yang aman, ketersediaan teknologi bahkan bantuan modal untuk pengembangan produknya.
Negara akan memberikan regulasi perihal pengadaan bahan baku produksi dan membatasi masuknya produk impor. Semua ini akan terwujud ketika sistem Islam diterapkan dalam setiap aspek kehidupan termasuk indistri dan perdagangan. Negara akan menjalankan setiap kegiatan sesuai dengan hukum syariat. Melalui sistem ekonomi Islam maka segala regulasinya harus berdasarkan syariat.
Demikianlah seharusnya negara menjalankan kewajibannya sebagai pengurus rakyatnya. Negara tidak akan menbiarkan rakyatnya mengurus diri sendiri termasuk industri tekstil tidak akan ditunggu tumbang dulu baru diselesaikan. Karena negara memiliki perencanaan dalam memajukan ekonomi rakyatnya dan ini hanya bisa diwujudkan dalam sistem ekonomi Islam demi kesejahteraan yang diimpikan.
Wallahu ‘alam bhi shawabh[]
Sumber Foto Canva