Salah satu penyebab utama persoalan ini adalah sistem kapitalisme yang mendominasi kebijakan negara. Kapitalisme mendorong kapitalisasi di hampir semua sektor, termasuk pendidikan dan kesehatan.
Oleh: Hanny N.
WacanaMuslim-Dari laman presidenri.go.id (10-12-2024), Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama dalam alokasi anggaran tahun 2025. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam sambutannya pada acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) secara digital, serta peluncuran Katalog Elektronik versi 6.0, di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 10 Desember 2024.
“Indonesia alokasi terbesar adalah pendidikan. Demikian kita menempatkan pendidikan sebagai prioritas dan kita yakin melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan inilah jalan keluar sesungguhnya dari kemiskinan,” tegas Presiden Prabowo.
Pernyataan bahwa pendidikan dan kesehatan memiliki peran penting dalam mengentaskan kemiskinan adalah fakta yang tidak terbantahkan. Akses yang layak terhadap pendidikan berkualitas membuka peluang bagi individu untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Sementara itu, layanan kesehatan yang memadai membantu masyarakat tetap produktif, sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi. Tidak heran jika banyak pihak menggantungkan harapan besar pada janji peningkatan anggaran di dua sektor tersebut.
Namun, kenyataan di lapangan seringkali jauh dari harapan. Banyak kebijakan yang justru kontradiktif dengan komitmen tersebut. Misalnya, meskipun alokasi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan mengalami kenaikan, dampaknya belum dirasakan secara signifikan oleh masyarakat. Sebaliknya, berbagai kebijakan seperti kenaikan pajak dan berkurangnya anggaran untuk program-program subsidi rakyat seperti Bantuan Makan Gratis (MBG) justru memperburuk beban ekonomi rakyat. Semua ini menunjukkan ketidakselarasan antara retorika dan realitas.
Kapitalisasi Pendidikan dan Kesehatan dalam Sistem Kapitalisme
Salah satu penyebab utama persoalan ini adalah sistem kapitalisme yang mendominasi kebijakan negara. Kapitalisme mendorong kapitalisasi di hampir semua sektor, termasuk pendidikan dan kesehatan. Dalam sistem ini, pendidikan tidak lagi dipandang sebagai hak dasar rakyat, melainkan sebagai komoditas yang harus dibeli. Akibatnya, biaya pendidikan semakin mahal dan tidak terjangkau oleh masyarakat miskin. Kondisi serupa terjadi pada sektor kesehatan, dimana fasilitas kesehatan berkualitas sering kali hanya dapat diakses oleh mereka yang mampu membayar.
Konsekuensi dari kapitalisasi ini sangat nyata. Banyak anak dari keluarga miskin yang tidak mampu melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Di sisi lain, masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan sering kali harus memilih antara membayar biaya medis yang tinggi atau mengorbankan kebutuhan pokok lainnya. Dalam situasi seperti ini, janji-janji populis dari para pemimpin sering kali hanya menjadi alat pencitraan tanpa memberikan solusi nyata.
Islam: Menjamin Pendidikan dan Kesehatan Sebagai Hak Dasar
Berbeda dengan kapitalisme, Islam memandang pendidikan dan kesehatan sebagai kebutuhan pokok rakyat yang wajib dipenuhi oleh negara. Dalam sistem Islam, penguasa memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa seluruh rakyat mendapatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan tanpa diskriminasi. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW: “Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Dalam Islam, pendidikan dipandang sebagai sarana membangun peradaban yang mulia. Oleh karena itu, negara wajib menyediakan fasilitas pendidikan yang berkualitas dan gratis untuk seluruh rakyat, baik di tingkat dasar maupun lanjutan. Demikian pula dalam sektor kesehatan, negara harus menjamin ketersediaan layanan kesehatan yang mudah diakses dan bebas biaya, sehingga rakyat tidak perlu khawatir akan mahalnya pengobatan.
Mekanisme Pemenuhan Kebutuhan Pokok dalam Islam
Pertanyaan yang sering muncul adalah, bagaimana Islam membiayai semua kebutuhan ini tanpa membebani rakyat? Sistem ekonomi Islam memiliki mekanisme yang jelas dan kokoh untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Negara mengandalkan sumber pendapatan yang halal dan berkeadilan, seperti zakat, kharaj, dan fai. Pendapatan dari sumber ini digunakan untuk membiayai berbagai layanan publik, termasuk pendidikan dan kesehatan.
Selain itu, Islam melarang segala bentuk kapitalisasi di sektor-sektor strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dengan demikian, pendidikan dan kesehatan tidak akan dipengaruhi oleh kepentingan pasar atau segelintir elit yang mencari keuntungan semata. Negara berperan sebagai pelindung rakyat, bukan sebagai pelayan korporasi besar.
Kebijakan Nyata, Bukan Sekadar Retorika
Jika kita ingin benar-benar mengentaskan kemiskinan, maka peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang nyata, bukan sekadar retorika. Pemerintah harus berkomitmen untuk menghentikan kapitalisasi di kedua sektor ini dan memastikan bahwa rakyat mendapatkan akses yang adil dan setara. Kebijakan populis yang hanya mengutamakan citra tanpa hasil nyata harus ditinggalkan.
Islam telah memberikan contoh bagaimana pendidikan dan kesehatan dapat dikelola dengan baik untuk kepentingan rakyat. Dalam sejarah, Daulah Islamiyah berhasil menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan secara gratis untuk seluruh rakyatnya, baik Muslim maupun non-Muslim. Keberhasilan ini dapat terwujud karena sistem Islam dirancang untuk melayani kepentingan umat, bukan untuk menguntungkan segelintir pihak.
Oleh karena itu, sudah saatnya kita kembali pada solusi Islam sebagai alternatif untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi saat ini. Dengan menerapkan sistem Islam secara kafah, pendidikan dan kesehatan akan kembali menjadi hak dasar rakyat yang dijamin oleh negara, sehingga kemiskinan dapat diberantas secara efektif.
Masyarakat harus mulai menyadari bahwa permasalahan yang mereka hadapi saat ini bukanlah akibat dari kurangnya sumber daya, melainkan karena penerapan sistem yang salah. Islam memberikan solusi yang komprehensif dan telah terbukti berhasil dalam sejarah. Kini, tinggal bagaimana kita sebagai umat bersatu untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik demi kesejahteraan bersama dan rida Sang Pencipta, Allah swt.
Wallahu’alam bish shawab[]
Sumber Foto : http://www.canva.com