Kapitalisme menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai indikator utama keberhasilan, sementara negara lebih banyak berfungsi sebagai regulator pasar daripada pengurus rakyat
Lensa Rosdiana Safitri,S.Stat.,M.Si.
DosenAktivis Pemerhati GenerasiKonsultan Statistika
WacanaMuslim-Mengapa masih banyak rakyat miskin di negeri yang kaya sumber daya alam? Mengapa pendidikan belum mampu mengangkat kualitas hidup masyarakat secara merata? Mengapa guru dan dosen masih harus mencari pekerjaan sampingan demi memenuhi kebutuhan hidup?Pertanyaan-pertanyaan tersebut mengantarkan kita pada satu kesadaran bahwa kebodohan dan kemiskinan bukanlah sekadar persoalan individu ataupun takdir yang harus diterima. Keduanya merupakan persoalan struktural yang berkaitan dengan bagaimana negara mengelola urusan rakyat.
Negara memiliki tanggung jawab sebagai duty bearer (pengemban amanah) untuk memenuhi hak-hak dasar warga, seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan. Karena itu, kemiskinan tidak boleh dinormalisasi sebagai nasib, tetapi harus dipandang sebagai persoalan yang menuntut hadirnya sistem yang berpihak kepada rakyat.
Realitas yang kita saksikan hari ini menunjukkan masih banyak persoalan mendasar, mulai dari anggaran pendidikan yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran, kesejahteraan guru dan dosen yang masih memprihatinkan, fasilitas pendidikan yang belum merata, hingga kebijakan yang kerap berubah tanpa memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Persoalan-persoalan tersebut menunjukkan bahwa perbaikan teknis semata belum mampu menyelesaikan akar masalah.
Namun, apabila persoalan ini dibaca dari perspektif Islam ideologis, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: apakah yang gagal hanya tata kelolanya, atau justru sistem yang melandasinya?Dalam pandangan Islam, akar persoalan tidak berhenti pada lemahnya implementasi kebijakan, tetapi terletak pada sistem kehidupan yang memisahkan agama dari pengaturan urusan publik.
Kapitalisme menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai indikator utama keberhasilan, sementara negara lebih banyak berfungsi sebagai regulator pasar daripada pengurus rakyat. Akibatnya, pendidikan, kesehatan, bahkan kebutuhan dasar lainnya semakin dipandang sebagai komoditas yang mengikuti mekanisme pasar, bukan sebagai hak yang wajib dijamin negara.
Padahal Islam hadir bukan hanya sebagai agama yang mengatur ibadah ritual, tetapi sebagai sistem hidup yang sempurna. Allah Swt. berfirman:
«”Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agamamu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku kepadamu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu.” (QS. Al-Ma’idah: 3).»
Ayat ini menegaskan bahwa Islam adalah agama yang kaffah, memberikan pedoman dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk tata kelola pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan hubungan sosial.Dalam sistem Islam, negara bukanlah institusi yang harus dilayani oleh rakyat, melainkan institusi yang bertugas melayani rakyat. Rasulullah ﷺ bersabda:
«”Imam adalah rā’in (pengurus) dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).»
Hadis ini menunjukkan bahwa kepemimpinan merupakan amanah pelayanan (ri’ayah syu’un al-ummah), yaitu mengurus seluruh kebutuhan masyarakat sesuai syariat. Karena itu, penguasa bukanlah pihak yang menikmati kekuasaan, melainkan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas kesejahteraan rakyatnya. Dalam perspektif ini, pejabat negara sejatinya adalah pelayan umat yang diberi amanah dan dibiayai oleh harta publik untuk mengurus kepentingan masyarakat, bukan untuk dilayani atau memperoleh berbagai keistimewaan.Islam juga menetapkan mekanisme distribusi kekayaan agar tidak terjadi penumpukan harta pada kelompok tertentu. Allah Swt. berfirman:
«”…agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (QS. Al-Hasyr: 7).»
Atas dasar itu, Islam membagi kepemilikan menjadi kepemilikan individu, kepemilikan negara, dan kepemilikan umum. Sumber daya strategis seperti tambang, minyak, gas, air, dan berbagai kekayaan alam yang menjadi hajat hidup masyarakat termasuk dalam kepemilikan umum yang hasil pengelolaannya harus dikembalikan untuk memenuhi kebutuhan rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya.
Dengan cara pandang tersebut, persoalan guru yang belum sejahtera, sekolah yang rusak, akses pendidikan yang timpang, maupun kemiskinan yang terus berulang tidak dipahami sebagai masalah yang berdiri sendiri. Semuanya merupakan konsekuensi dari cara sebuah sistem mengelola kekayaan, menetapkan prioritas kebijakan, dan menjalankan fungsi negara.
Oleh sebab itu, penyelesaian kemiskinan tidak cukup melalui bantuan sosial sesaat, perubahan kurikulum yang berulang, ataupun kebijakan yang bersifat tambal sulam. Yang dibutuhkan adalah sistem yang mampu menjamin terpenuhinya hak-hak dasar rakyat, mengelola sumber daya alam sebagai amanah umat, serta menempatkan negara sebagai rā’in yang benar-benar mengurus urusan rakyat.
Pada akhirnya, kebodohan dan kemiskinan memang bukan takdir yang harus diterima begitu saja. Keduanya merupakan persoalan yang menuntut perubahan mendasar. Islam menawarkan seperangkat aturan yang utuh dalam mengatur kepemimpinan, kepemilikan, distribusi kekayaan, dan tanggung jawab negara.
Dengan sistem yang berlandaskan syariat, kesejahteraan tidak sekadar menjadi janji politik, melainkan menjadi tujuan yang diupayakan melalui tata kelola kehidupan yang adil, amanah, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Sumber Foto : Canva