Islam menempatkan jabatan sebagai amanah, bukan untuk berebut proyek dan mengorupsi uang negara
Oleh: Esnaini Sholkhah,S.Pd
(Penulis dan Pengamat Kebijakan Sosial)
WacanaMuslim-Korupsi yang terjadi di Indonesia masif, sistematis, terstruktur, dalam arti merajalela dan mengena hampir semua kementerian, lembaga negara, BUMN dan terjadi hampir di semua eselon. Kasus penggeledahan Cafede’Clan Signature di Cipete, Jakarta Selatan, pada Rabu, 8 Juli 2026 dan rumah milik Jampidsus, menghasilkan temuan tumpukan uang dan emas mencengangkan. Penggeledahan serentak oleh penyidik gabungan Polri di Cafe de’Clan Signature (Cipete) dan belasan lokasi lainnya, termasuk kediaman Jampidsus, menyita uang tunai hampir Rp60 miliar serta barang bukti masif berupa 74 kg emas batangan bernilai sekitar Rp543 miliar. Temuan yang dikemas dalam bentuk mata uang asing tersebut disita terkait penyidikan kasus suap, gratifikasi, dan pencucian uang (TPPU). (DetikNews,10/7/2026)
Sebelumnya terungkap kasus korupsi Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), 2 wakil Kepala Badan, dan menyeret puluhan nama yang lain. Kasus korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN) telah menjerat eks Kepala BGN Dadan Hindayana, dua eks wakil kepala, serta sejumlah pejabat/pihak swasta. Hasil penyelidikan itu menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran program MBG yang mencapai triliun rupiah. Secara mengejutkan, pada awal Juni 2026 pemerintah resmi mencopot Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua wakilnya, yakni Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung. Modusnya meliputi rekrutmen mitra, dugaan penyuapan titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga mark-up pengadaan barang. (BloombergTechnos, 20/6/2026)
Korupsi pejabat di lembaga negara berulang kali terjadi, menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya kasus kerusakan individual tapi kerusakan yang bersifat sistemik. Korupsi terus menggurita dan sulit diberantas karena negara tidak memberikan efek jera kepada koruptor, sementara para pemimpin gagal menunjukkan keteladanan, sehingga korupsi seolah menjadi budaya yang makin merajalela. Budaya korupsi lahir sebagai dampak paham kapitalisme sekuler yang melekat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Halal-haram dan syariat Islam tidak dijadikan sebagai landasan hukum dan perundang-undangan, hingga moral pejabat dan masyarakat rusak. Praktik korupsi berlangsung secara berjenjang karena setiap tingkatan birokrasi melihat dan meniru perilaku pejabat di atasnya. Akibatnya, korupsi tidak lagi dipandang sebagai penyimpangan individu, melainkan menjadi kebiasaan yang diwariskan dalam sistem. Level atas berani ketika level yang atas lagi tahu bahwa mereka juga korupsi. Jadi tingkat dirjen melakukan karena menteri melakukan. Menteri melakukan karena dia atasannya menteri juga melakukan, meskipun dengan pola-pola yang tentu saja lebih cantik.
Suasana koruptif yang telah mengakar membuat berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang menjadi sesuatu yang lazim dan diketahui banyak pihak. Praktik markup, gratifikasi hingga kickback pun berlangsung seolah menjadi bagian normal dari birokrasi. Kemunculan korupsi sebagai akibat dari sistem politik demokrasi berbiaya tinggi, yang akhirnya juga berdampak pada normalisasi korupsi untuk mengembalikan modal politik.
Terkait maraknya kasus korupsi yang menjerat pejabat publik, Cendekiawan Muslim Ustadz Muhammad Ismail Yusanto (UIY) menekankan pentingnya perbaikan akar masalah secara menyeluruh, baik dalam hal rusaknya moral individu lebih-lebih sistem yang tidak kondusif, karena memperbaiki moral individu tidaklah cukup jika lingkungan sistemnya koruptif. Maknanya, individu yang baik sekalipun, cepat atau lambat bakal terpengaruh menjadi buruk jika berada di dalam sistem yang rusak. Kalau negara itu sistemnya sangat baik, ketat dan mencegah korupsi maka individu tidak akan berdaya. Individu yang nakal akan mengikuti sistem dan masyarakat juga akan terbentuk masyarakat yang bersih dan baik. Sebaliknya, jika sistem yang digunakan itu memberikan peluang untuk praktik korupsi maka ia pun akan membentuk individu dan budaya masyarakat yang buruk dan kotor.
Paradigma berpikir kapitalisme sekular yang berorientasi pada materi harus diubah dengan paradigma berpikir Islam, dimana orientasi aktivitas kehidupan untuk meraih ridho Allah. Islam menempatkan jabatan sebagai amanah, bukan untuk berebut proyek dan mengorupsi uang negara. Syariat Islam mengatur sanksi yang tegas pada koruptor. Solusi Islam dalam memberantas korupsi justru bermula dari sistem hukum yang diterapkan. Dengan tegaknya hukum Islam maka akan terbentuk individu bertakwa yang sangat takut melanggar hukum Allah, juga takut korupsi. Dengan hukum Islam akan terbentuk lingkungan masyarakat bertakwa yang saling menjaga dan saling koreksi antar masyarakat. Pemberantasan korupsi adalah langkah terakhir setelah sistem pencegahan.
Islam juga memberikan hukuman sangat berat bagi koruptor. Bahkan bisa sampai hukuman mati. Masalahnya sekarang, kalau kita usulkan untuk diterapkan hukum-hukum Allah, maka para politisi dan pejabat yang tercipta dari pesta demokrasi itu menolak. Justru mereka yang khawatir dan takut jika hukum Allah diterapkan. Islam sudah mengharamkan terjadinya suap-menyuap. Islam juga menutup pintu-pintu maupun celah untuk korupsi. Sumber terjadinya korupsi adalah biaya meraih jabatan publik yang mahal. Islam sudah menutup celah itu. Sistem hukum dalam Islam sudah sejak dini dirancang mencegah terjadinya korupsi. Sebagai contoh, dalam hal pengisian jabatan publik, Islam menggunakan sistem yang sangat murah. Jabatan khalifah tidak harus dipilih setiap 5 tahun, ini saja sangat murah. Selain itu, pengisian jabatan gubernur (wali) juga tidak harus ada pemilihan. Cukup diusulkan oleh majelis umat atau majelis wilayah di daerah itu kemudian disahkan oleh khalifah. Model ini tentu sangat murah, jika dibandingkan dengan pemilihan kepala daerah saat ini yang sangat mahal namun menghasilkan pemimpin yang tidak dijamin berkualitas bahkan tidak dijamin bebas korupsi. Ini yang membedakan dengan sistem demokrasi.
Sistem pendidikan, sistem ekonomi dan sistem politik Islam dalam institusi Khilafah mencegah korupsi pejabat dan lembaga negara. Konsep Khilafah mencegah korupsi melalui integrasi tiga pilar utama: politik (siyasah), ekonomi, dan pendidikan. Pendekatan ini memadukan pengawasan institusional, jaminan kesejahteraan sosial, dan internalisasi akidah individu, diantaranya: Pertama, sistem Politik (Siyasah), pemisahan Kekuasaan dan pengawasan: Institusi peradilan independen seperti Mahkamah Mazhalim berwenang mengadili pejabat negara (termasuk Khalifah) yang menyalahgunakan wewenang atau menzalimi rakyat. Akuntabilitas (Muhasabah): Pejabat dan lembaga negara wajib transparan. Terdapat lembaga legislatif (Majelis Umat) yang berfungsi menampung aspirasi masyarakat dan mengoreksi kebijakan penguasa agar tetap sesuai syariat. Pembuktian Terbalik: Kebijakan man Ayna laka Hadza (dari mana kamu mendapatkan harta itu?) diterapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Harta pejabat yang meningkat secara tidak wajar di luar gaji resmi negara akan disita atau diperiksa.
Kedua, sistem ekonomi, jaminan Kebutuhan Pokok: Negara bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dasar individu (sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan). Hal ini mengurangi motif ekonomi yang sering memicu penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Pengelolaan Kepemilikan Umum: Sumber daya alam vital yang menguasai hajat hidup orang banyak (seperti tambang, minyak, air) dikelola oleh negara dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat, meminimalkan ruang monopoli dan rente politik. Larangan Transaksi Batil: Pelarangan tegas terhadap riba, suap (risywah), dan kecurangan bisnis atau monopoli memastikan distribusi kekayaan yang adil.
Ketiga, sistem pendidikan, penanaman akidah dan akhl. Kurikulum pendidikan berfokus pada pembentukan kepribadian Islam (syakhsiyyah Islamiyah), di mana kejujuran, amanah, dan ketakwaan ditanamkan sejak dini. Kesadaran Makna Kekuasaan: Jabatan dianggap sebagai amanah yang kelak harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, bukan sekadar hak istimewa atau sarana memperkaya diri. Pembangunan Moral Publik: Sistem ini melahirkan masyarakat yang peduli dan memiliki keberanian moral untuk menegur atau mengontrol penguasa yang menyimpang (amar makruf nahi mungkar).
Alhasil, setidaknya solusi untuk mengatasi korupsi di negeri ini bisa terwujud yaitu dengan, pertama: mengubah sistem demokrasi yang sangat mahal ini dengan sistem yang lebih efisien. Itulah sistem Islam. Sistem Islam mampu mencetak SDM yang karakternya baik, profesional, amanah dan bertakwa sehingga orang takut untuk melakukan korupsi. Bukan karena diawasi manusia, tetapi karena merasa diawasi oleh Allah yang menciptakan mereka. Kedua: harus menegakkan hukum yang adil, yaitu menerapkan hukum yang bersumber dari Zat Yang Maha adil. Itulah hukum syariah Islam. Lalu, bagaimana menerapkannya? Telah dicontohkan oleh orang yang terbaik di muka bumi yaitu Nabi Muhammad saw. Ikuti teladan beliau. Tak perlu tergoda yang lain. Wallahu a’lam bisshowab.[] Sumber Foto : Canva