Sikap negara yang tidak mau mempidanakan pelaku LGBT karena HAM, menegaskan bahwa Indonesia negara sekular, landasan norma hukum yang diambil jelas bukan islam atau agama manapun tapi HAM.
Oleh:Esnaini Sholikhah,S.Pd
(Penuis dan Pengamat Kebijakan Sosial)
WacanaMuslim-Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 mencantumkan penyebaran budaya Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer (LGBTQ) sebagai ancaman non militer terhadap pertahanan negara. LGBTQ juga bagian dari proyek besar yang dirancang dan dibantu negara-negara Barat liberal macam AS, Inggris, dll. Juga dibantu lembaga-lembaga dunia seperti PBB. Oleh karena itu, Cendekiawan Muslim Ustadz Muhammad Ismail Yusanto (UIY) mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap fenomena Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) yang telah berkembang pesat menjadi gerakan masif di tingkat internasional. LGBT ini sudah menjadi sebuah gerakan. Kita harus sangat waspada. Bukan hanya gerakan nasional apalagi lokal, tapi ini sudah merupakan gerakan global,” ujarnya dalam Fokus: Pro Kontra Sanksi Keras terhadap L96T, Ahad (5/7/2026) di kanal YouTube UIY Official.
MUI menggodok naskah akademik draft Rancangan Undang Undang Pidana LGBT. UIY menilai upaya MUI ini dipicu oleh adanya kegamangan hukum di Indonesia, salah satunya terlihat saat pasal pemidanaan LGBT dihapus dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan akibat tekanan internasional. Menurut UIY, gerakan global ini memiliki target jangka panjang yang sistematis untuk mendapatkan pengakuan hukum di berbagai negara melalui tiga tahapan penerimaan, yaitu sosial, politik, hingga legalitas pernikahan sejenis. Tujuan paling utama yang mereka ingin capai adalah ingin didapatnya apa yang saya sering sebut sebagai legal acceptancy, penerimaan legal, yaitu pengesahan same-sex marriage, pernikahan sejenis.
Komisi VIII DPR mendukung RUU Pidana LGBT,menjadi instrument yang membendung penyebaran propaganda yang dianggap mengkhawatirkan. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril menepis perpres itu bentuk pelegalan diskriminasi terhadap komunitas LGBT. Sebab, kata dia, semua warga negara termasuk individu LGBT berhak mendapat perlindungan hukum dan HAM. Beberapa lembaga masyarakat sipil menilai Perpres Nomor 111 Tahun 2025 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan melanggar hak asasi manusia.
Maraknya LGBTQ di Indonesia sebagai negeri muslim adalah buah dari paham liberalisme yang diadopsi kaum muslimin. Paham ini muncul dari asas negara dan peradaban yang berupa sekularisme. Menetapkan Perpres LGBTQ sebagai kejahatan tanpa merubah akar sekularisme menjadi akidah Islam tak akan menyolusi problem ini secara sempurna. Sikap negara yang tidak mau mempidanakan pelaku LGBT karena HAM, menegaskan bahwa Indonesia negara sekuler. Landasan norma hukum yang diambil jelas bukan islam atau agama manapun tapi HAM. LGBT adakah gerakan global, sistemis, dan punya target politik, yaitu UU yang bisa melegalisasi pernikahan sesama jenis.
HAM dan paradigma gender menjadi pintu masuk legalisasi LGBT. Akidah Islam bukan hanya menjadi landasan dalam aspek ruhiyah dalam kehidupan manusia. Dalam aspek siyasiy termasuk sistem sanksi/hukum, akidah Islam wajib dijadikan asas. Dalam sistem sanksi/uqubat Islam, setiap maksiat adalah jarimah/kriminalitas. Sanksi bagi Jarimah berupa hudud, qisas dan takzir. Jika penyimpangan gay & lesbi berupa liwath, maka dikenai had hukuman mati.
Bagi biseksual jika berzina dengan sesama jenis dikenai had zina. Jika transgender disanksi pengusiran. Selain itu bisa dikenai takzir sesuai ijtihad Khalifah/qadi. Ini hanya bisa diterapkan jika negara menerapkan syariah Islam kafah. Sebagai sebuah Gerakan, negara akan menindak LGBT ini dengan tegas dan bila perlu memeranginya karena kemaksiatannya bukan lagi dalam persolan pribadi, dan membawa bahaya bagi seluruh alam kehidupan.
Perpres tidak bisa secara utuh mengambil sikap secara agama, ini adalah sikap sekuler. Menetapkan Perpres LGBTQ sebagai kejahatan tanpa merubah akar sekularisme menjadi akidah Islam tak akan mensolusi problem ini secara sempurna. Gerakan LGBT yang bersifat global sampai lokal, terstruktur, sistematis dan masif didukung oleh kekuatan finansial raksasa. Mereka mengemban narasi berbahaya bagi umat dan dunia. Mereka memaksakan suatu model kehidupan yang merusak fitrah manusia, bahkan menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat yang beradab dan bermartabat.
Sikap negara yang tidak mau mempidanakan pelaku LGBT karena HAM, menegaskan bahwa Indonesia negara sekular, landasan norma hukum yang diambil jelas bukan islam atau agama manapun tapi HAM. LGBT adakah gerakan global, sistemis, dan punya target politik, yaitu UU yang bisa melegalisasi pernikahan sesama jenis. HAM dan paradigma gender menjadi pintu masuk legalisasi LGBT.
Kehidupan Islam berbeda secara diametral dengan gaya hidup liar yang diajarkan sistem sekuler kapitalisme. Menurut mereka LGBT adalah bagian dari kebebasan individu yang harus dihormati dan dijaga oleh negara. Sebaliknya, Islam tak menyetujui selera rendahan ala binatang seperti itu. Perilaku LGBT hukumnya haram dan dianggap sebagai tindak kriminal (al-jariimah) yang harus dihukum (Abdurrahman Al-Maliki, Nizhaam al-‘Uquubaat, hlm. 8-10). Akidah Islam bukan hanya menjadi landasan dalam aspek ruhiyah dalam kehidupan manusia. Dalam aspek siyasiy termasuk sistem sanksi/hukum, akidah Islam wajib dijadikan asas. Dalam sistem sanksi/uqubat Islam, setiap maksiat adalah jarimah/kriminalitas.
Lesbian dalam kitab-kitab fiqih disebut dengan istilah as-sahaaq atau al-musaahaqah. Definisinya adalah hubungan seksual yang terjadi di antara sesama wanita. Tak ada khilafiah di kalangan fuqaha bahwa hukumnya haram, berdasarkan hadis: “Lesbian adalah [bagaikan] zina di antara wanita.” (HR ath-Thabrani). Imam adz-Dzahabi menghukumi lesbian sebagai dosa besar (Dzahabi, Az-Zawaajir ‘an Iqtiraaf al-Kabaa’ir). Hukumannya adalah ta’ziir, bisa cambuk, penjara, publikasi, dan sebagainya (Abdurrahman Al-Maliki, Nizhaam al-‘Uquubaat). Sedangkan Homoseksual atau gay dikenal dengan istilah liwaath. Imam Ibnu Qudamah mengatakan bahwa telah sepakat seluruh ulama mengenai haramnya homoseksual (Al-Mughni, 12/348).
Nabi saw. bersabda, “Allah telah mengutuk siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Luth, Allah telah mengutuk siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Luth, Allah telah mengutuk siapa saja berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Luth.” (HR Ahmad).
Dalam sistem hukum Islam, sanksi bagi Jarimah berupa hudud, qisas dan takzir. Hukumannya adalah hukuman mati. Tak ada khilafiyah di antara para fuqaha, khususnya para Sahabat Nabi saw. seperti dinyatakan oleh Qadhi Iyadh dalam kitabnya Asy-Syifaa‘.
Nabi saw. bersabda,”Siapa saja yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Luth, maka bunuhlah keduanya.” (HR Al-Khamsah, kecuali an-Nasa‘i).
Hanya saja, para Sahabat berbeda pendapat mengenai teknis hukuman mati untuk gay. Menurut Ali bin Abi Thalib ra., kaum gay harus dibakar. Menurut Ibnu Abbas ra., harus dicari bangunan tertinggi, lalu mereka dijatuhkan dengan kepala di bawah, dan sampai di tanah dilempari batu. Umar bin Khaththab ra. dan Utsman bin Affan ra berpendapat, kaum gay dihukum mati dengan dibenturkan ke dinding tembok sampai mati. Memang para Sahabat berbeda pendapat tentang caranya. Namun, semuanya sepakat gay wajib dihukum mati. (Abdurrahman al-Maliki, Nizhaam al-‘Uquubaat).
Selain itu, tata cara pelaksanaan hukumannya juga bisa dikenai takzir sesuai ijtihad Khalifah/qadi. Ini hanya bisa diterapkan jika negara menerapkan syariah Islam kafah. Sebagai sebuah gerakan, negara akan menindak LGBT ini dengan tegas dan bila perlu memeranginya karena kemaksiatannya bukan lagi dalam persolan pribadi, dan membawa bahaya bagi jamaah. Menyelamatkan generasi dari berbagai penyimpangan seksual adalah proyek besar umat Islam. Tidak boleh ada satu pun yang berpangku tangan. Umat ini harus diselamatkan dengan penerapan Islam secara sempurna. Oleh karena itu, sudah saatnya Indonesia sebagai negara Muslim terbesar berani mengambil langkah ideologis, strategis dan taktis dalam upaya membendung dan menghentikan pergerakan LGBT melalui satu jalan, yakni menerapkan syariah Islam secara kaffah menjadi sebuah negara Khilafah yang penuh berkah.Wallahu a’lam bisshowab.[] Sumber Foto : Canva