Dalam sistem yang ada saat ini, negara lebih banyak berfungsi sebagai pengatur, bukan sebagai pengurus yang bertanggung jawab penuh, kebijakan yang diambil cenderung reaktif dan jangka pendek.
Poppy Kamelia P. BA(Psych), S.Sos, CBPNLP, CCHS, CCLS, CTRS
(Pelatih Parenting Islam, Konselor dan Terapis Kesehatan Mental, Penulis, Pegiat Dakwah
WacanaMuslim-Mudik seharusnya menjadi perjalanan yang penuh makna, tentang rindu yang tertahan, tentang langkah yang kembali menuju rumah, dan tentang harapan untuk berkumpul bersama orang-orang tercinta. Setiap tahun, jutaan orang rela menempuh perjalanan panjang demi satu kata, pulang. Akan tetapi, di balik hangatnya suasana itu, ada kenyataan yang terus berulang. Kemacetan panjang dan kecelakaan tragis seolah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tradisi ini.
Di berbagai jalur utama, antrean kendaraan mengular hingga berkilometer. Data dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung mencatat lebih dari 190 ribu kendaraan melintasi jalur selatan Nagreg pada puncak arus mudik tahun ini. Kendaraan pribadi, baik mobil maupun sepeda motor dari arah Bandung dan Jakarta, mendominasi jalur menuju Jawa Barat Selatan hingga Jawa Tengah. Lonjakan ini menunjukkan ketergantungan tinggi masyarakat pada kendaraan pribadi, sekaligus memperlihatkan ketidakseimbangan antara jumlah kendaraan dan kapasitas jalan. (metrotvnews.com, 19/3/2026)
Kemacetan yang panjang bukan hanya melelahkan, tetapi juga berbahaya. Pengemudi yang kelelahan, konsentrasi yang menurun, serta kondisi jalan yang tidak selalu baik menjadi faktor yang meningkatkan risiko kecelakaan. Tragedi kembali terjadi di Tol Pejagan Pemalang KM 290 jalur B. Sebuah bus bertabrakan dengan mobil LCGC Toyota Calya pada pagi hari saat jalur digunakan untuk sistem satu arah. Dalam kejadian tersebut, empat orang penumpang meninggal dunia dan satu orang lainnya mengalami luka-luka, sebagaimana disampaikan oleh Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasatyo. (kumparan.com, 19/3/2026)
Data lain menunjukkan bahwa kecelakaan selama arus mudik Lebaran 2026 justru mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Korlantas Polri mencatat terdapat 173 kecelakaan dengan 29 orang meninggal dunia. Angka ini bukan sekadar statistik, tetapi potret duka yang terus berulang dari tahun ke tahun. (kompas.com, 18/3/2026)
Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa persoalan mudik bukanlah kejadian sesaat, melainkan masalah tahunan yang tidak pernah terselesaikan secara tuntas. Setiap tahun, kebijakan yang dihadirkan cenderung sama. Rekayasa lalu lintas diberlakukan, sistem satu arah diterapkan, dan berbagai imbauan keselamatan disampaikan. Akan tetapi, langkah-langkah ini hanya bersifat sementara dan tidak menyentuh akar persoalan.
Masalah ini berkaitan erat dengan buruknya sistem transportasi dan infrastruktur. Transportasi massal yang seharusnya menjadi solusi belum tersedia secara luas, nyaman, dan terjangkau. Banyak masyarakat akhirnya memilih kendaraan pribadi karena dianggap lebih fleksibel. Akibatnya, jumlah kendaraan meningkat tajam dan melampaui kapasitas jalan yang ada.
Di sisi lain, kondisi jalan di beberapa wilayah masih belum memadai. Jalan yang rusak, sempit, atau kurang penerangan menjadi faktor tambahan yang memperbesar risiko kecelakaan. Ketika semua kondisi ini bertemu dalam satu waktu, maka mudik berubah menjadi perjalanan yang penuh risiko.
Jika ditelusuri lebih dalam, persoalan ini tidak lepas dari cara negara menjalankan perannya. Dalam sistem yang ada saat ini, negara lebih banyak berfungsi sebagai pengatur, bukan sebagai pengurus yang bertanggung jawab penuh, kebijakan yang diambil cenderung reaktif dan jangka pendek. Negara hadir ketika masalah sudah terjadi, bukan memastikan sejak awal bahwa masalah dapat dicegah.
Keselamatan rakyat seharusnya menjadi prioritas utama. Akan tetapi, realitas menunjukkan bahwa hal tersebut belum terwujud secara optimal. Pembangunan transportasi massal berjalan lambat, perbaikan jalan tidak merata, dan pengawasan keselamatan belum dilakukan secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengelolaan.
Berbeda dengan itu, Islam memandang negara sebagai raa in. Yaitu pengurus yang bertanggung jawab penuh atas urusan rakyat. Peran ini menuntut negara untuk memastikan setiap kebutuhan masyarakat terpenuhi, termasuk keamanan dan keselamatan dalam perjalanan.
Konstruksi Islam menawarkan solusi yang jelas dan menyeluruh. Dalam sistem Khilafah, negara mewujudkan fungsi raa in yang mengurusi rakyat dan menyelesaikan masalah yang mereka hadapi secara tuntas. Negara tidak membiarkan persoalan berulang, tetapi menghadirkan solusi yang menyentuh akar masalah.
Negara menyediakan layanan transportasi massal yang aman, nyaman, dan murah dalam jumlah yang mencukupi. Transportasi menjadi kebutuhan publik yang dipenuhi negara, bukan diserahkan pada mekanisme pasar. Dengan transportasi massal yang memadai, ketergantungan pada kendaraan pribadi dapat dikurangi secara signifikan.
Selain itu, negara menyediakan jalan yang cukup dan memperbaiki yang rusak sehingga aman bagi pengguna jalan. Infrastruktur dibangun dengan perencanaan matang dan berorientasi pada keselamatan. Setiap kerusakan segera ditangani, karena berkaitan langsung dengan nyawa manusia.
Islam juga mengatur pembangunan wilayah secara merata. Ketimpangan ekonomi yang selama ini mendorong mobilitas besar-besaran dapat dikurangi. Ketika lapangan pekerjaan tersedia di berbagai daerah, maka arus perpindahan besar saat waktu tertentu dapat diminimalkan.
Dengan pendekatan ini, mudik tidak lagi menjadi perjalanan yang penuh risiko. Perjalanan menjadi lebih aman, nyaman, dan manusiawi. Negara benar-benar hadir sebagai pelindung bagi rakyatnya.
Realitas yang terjadi hari ini seharusnya menjadi bahan evaluasi. Tidak seharusnya kemacetan dan kecelakaan dianggap sebagai hal yang wajar setiap tahun. Tidak seharusnya kehilangan nyawa menjadi harga dari sebuah perjalanan pulang.
Persoalan ini bukan sekadar masalah teknis, tetapi masalah sistemik yang membutuhkan perubahan mendasar. Selama negara tidak menjalankan perannya sebagai pengurus yang bertanggung jawab penuh, selama keselamatan rakyat belum menjadi prioritas utama, maka peristiwa serupa akan terus berulang.
Islam memberikan solusi yang menyentuh akar persoalan. Sebuah sistem yang menempatkan negara sebagai pelayan rakyat. Sebuah sistem yang memastikan setiap kebijakan berorientasi pada kemaslahatan dan keselamatan.
Mudik seharusnya kembali menjadi perjalanan penuh kebahagiaan. Pulang seharusnya menghadirkan ketenangan. Dan tidak ada lagi nyawa yang hilang karena kelalaian dalam mengurus urusan rakyat. Wallahu A’laam Bisshawaab.[] Sumber Foto : Canva