Dana investasi dinikmati oleh dua pihak saja, yaitu para kapitalis dan para oknum pejabat yang menjadi makelarnya dan rakyat hanya mendapatkan limbah dan kerusakan lingkungan yang harus ditanggung hingga beberapa generasi.
Oleh : Qurratu ‘aini
(Aktivis Muslimah Cilacap)
WacanaMuslim-Potensi wilayah Jawa Selatan (Jasela) dinilai memiliki kekuatan besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan selatan Jawa Tengah.
Saat menjadi pembicara kunci dalam Diskusi Publik “Prospek Provinsi Jasela Untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat” di Pendopo Wijayakusuma Cakti, Cilacap, Sabtu, 10 Januari 2026, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman menyatakan kesiapan Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, sebagai penggerak ekonomi utama di kawasan selatan Pulau Jawa.
Acara yang diselenggarakan DPD RI dan bekerja sama dengan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (KAHMI) Cilacap ini menyoroti potensi besar kawasan selatan Jawa Tengah yang dinilai mampu dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, dengan Cilacap memiliki keunggulan strategis dari sisi geografis dan infrastruktur. Hal ini akan dicapai melalui peningkatan infrastruktur, penarikan investasi, serta kolaborasi erat antara daerah dan pemangku kepentingan.
Syamsul mengungkapkan optimisme terhadap peran Cilacap sebagai simpul ekonomi dan logistik penting di selatan Jawa, karena kabupaten ini memiliki sarana pendukung yang cukup, terutama keberadaan pelabuhan, yang krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan (Merdeka.com 10/1/2026)
Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Cilacap berkomitmen untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan cara membuka diri terhadap investasi. Kemudahan perizinan dan kepastian tata ruang menjadi daya tarik utama bagi para investor yang ingin berkontribusi pada pembangunan ini (Jateng.antaranews 10/1/2026)
“Kita harus ramah terhadap investor, cepat dalam pelayanan, dan efisien dalam perizinan,” ujarnya.
Syamsul memastikan iklim investasi di Cilacap bebas dari praktik yang merugikan investor serta menegaskan akan menindak tegas ASN yang menyalahgunakan kewenangan. Sejumlah sektor unggulan disiapkan untuk ditawarkan kepada investor, mulai dari kawasan industri, perikanan, pertanian, hingga industri pendukung. Selain itu, aset-aset daerah yang belum optimal akan didorong untuk dikerjasamakan serta diselaraskan dengan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (Jateng.tribunnews 10/1/2026)
Investasi Dalam Pandangan Kapitalisme
Pada teori ekonomi kapitalisme, investasi merupakan hal positif, karena ada dana yang masuk ke dalam negara. Terbukti baru-baru ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cilacap menargetkan investasi sebesar Rp 1,6 triliun. Hingga akhir Oktober, capaian investasi telah mencapai sekitar Rp 1,4 triliun. “Alhamdulillah, angka ini sudah sangat mendekati target. Kami tetap optimistis bisa tercapai di akhir tahun,” ujar Kepala DPMPTSP Cilacap, Arida Murni Astuti (RadarBanyumas 31/10/2025)
Melalui dana investasi ini, industri akan bergerak dan pembangunan terjadi, sehingga diharapkan menjadi solusi pengentasan kemiskinan dan terciptanya lapangan kerja yang lebih luas. Sayangnya, realitasnya tidak demikian. Meski angka investasi triliunan rupiah terus digelontorkan, kemiskinan tetap bertahan, bahkan semakin terstruktur, dan juga jumlah pengangguran tetap tidak berkurang. Desa-desa miskin tidak serta-merta hilang hanya karena hadirnya industri. Walhasil, rakyat tidak merasakan “gurih dan lezatnya investasi masuk”, bahkan setiap hari rakyat harus berjuang sendiri demi dapur tetap mengepul.
Selain itu, dana investasi dinikmati oleh dua pihak saja, yaitu para kapitalis dan para oknum pejabat yang menjadi makelarnya dan rakyat hanya mendapatkan limbah dan kerusakan lingkungan yang harus ditanggung hingga beberapa generasi.
Disisi lain, investasi yang digembar-gemborkan terus digalakkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, nyatanya lebih pada penciptaan utang yang lebih besar. Saat ini keran investasi dibuka secara besar-besaran di berbagai sektor, bahkan investor diberikan ‘karpet merah’ untuk menguasai sumber daya alam (SDA) dan meraup keuntungan sebesar-besarnya. Alhasil, investor membutuhkan kepastian hukum, yaitu perundang- undangan yang memudahkan dalam berinvestasi. Untuk itu, pemerintah berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif di Indonesia. Komitmen ini dapat dibaca sebagai janji untuk memberi kemudahan bagi para investor, menghilangkan segala hambatan agar investor merasa nyaman dan aman berinvestasi di Indonesia.
Investasi Bukan Solusi Dalam Islam
Islam memiliki paradigma yang berbeda dengan sistem kapitalisme. Dalam sistem Islam, negara memiliki 12 pos penerimaan, salah satunya dari sumber daya alam yang berasal dari hutan, laut, dan mineral, lalu sumber daya kapital melalui industri yang negara miliki, serta sumber daya informasi seperti penemuan dan karya cipta. Negara wajib menjadi pengelola utama demi kemaslahatan umat.
Dari 12 pemasukan tersebut, dana umat yang terkumpul disimpan dibaitul mal dan digunakan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan umat, bukan untuk mengembangkan investasi yang menguntungkan pihak tertentu. Bahkan baitul mal dapat memberikan stimulus ekonomi berupa pinjaman modal usaha tanpa bunga bagi umat.
Negara dapat membangun secara mandiri tanpa bergantung pada investasi asing. Bukan berarti islam menolak investasi, tetapi membatasi pelaksanaannya sesuai syariat. Investasi asing tidak boleh masuk pada pengelolaan SDA yang merupakan kepemilikan umum, kebutuhan pokok umat, atau hajat hidup orang banyak. Investasi yang bertentangan dengan syariat tegas dilarang. Tidak ada kesempatan bagi oligarki untuk mengambil keuntungan atas kebijakan yang ditetapkan.
Hal ini hanya dapat diaplikasikan jika ada Daulah Islam diantara kita. Oleh karena itu, sudah saatnya umat Islam menyerukan untuk menerapkan Islam secara kaffah, agar keberkahan dan kebahagiaan dunia akhirat dapat diraih. Wallahualam.[] Sumber Foto : Canva