Oleh : Nabilah
( Penggerak Majelis Taklim Muslimah Cerdas)
“Pembangunan dalam sistem Islam selalu memperhatikan kebutuhan rakyat dan akan menjaga kelestarian alam sekitar, karena keduanya adalah bagian dari riayah (pengurusan) Negara terhadap rakyat.”
WacanaMuslim-Amatlah pilu hati ini tiap kali melihat dan mendengar adanya berita bencana yang menimpa saudara-saudara kita di tanah air. Bencana banjir itu terjadi di banyak titik dan ternyata terus berulang. Benarkah sistem sekuler kapitalis yang dianut oleh negara hari ini tidak sanggup lagi mengatasinya ?
Banjir Yang Terus Berulang
Salah satu berita pilu tersebut adalah terjadinya banjir bandang dan lahar di Sumatera Barat yang telah mengakibatkan 35 orang hilang, dan sampai selasa (14/05) petang, korban meninggal tercatat 58 orang. Dampak dari kondisi ini adalah adanya kerusakan di sejumlah sarana dan prasarana, yakni jembatan hingga rumah ibadah, bahkan lalu lintas pun dari Kabupaten Tanah Datar menuju Padang dan Solok dilaporkan lumpuh total. (BBC Indonesia ,13/03/2024)
Begitu pula dilansir berita CNN Indonesia, luapan banjir Sungai Lalindu setinggi dua meter yang melanda di Desa Sambandate, Kecamatan Oheo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) membuat Jalan Trans Sulawesi lumpuh total. Menurut Kepala Bagian Operasi (KBO) Satuan Lantas Konawe Utara Ipda Zulfikar, sebanyak 30 personelnya diterjunkan untuk mengamankan warga dari banjir tersebut. Petugas Satuan Lantas Konawe Utara juga membantu mengamankan perjalanan kendaraan yang ingin melintasi daerah yang terjadi peristiwa luapan banjir Sungai Lalindu di Jalan Trans Sulawesi sejak 3 Mei lalu. (cnnindonesia.com, 11/03/2024).
Berdasarkan pantauan dan analisis terbaru citra satelit dari LSM Walhi Sumbar pada Agustus sampai Oktober 2023, indikasi pembukaan lahan untuk penebangan liar terjadi di Nagari Padang Air Dingin, Kabupaten Solok Selatan, seluas 50 hektare. Temuan serupa juga berlangsung di Nagari Sindang Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, seluas 16 hektare. Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, Yozarwardi, mengakui adanya penebangan liar di kawasan TNKS. Ia mengeklaim pihaknya telah melakukan upaya penegakan hukum serta operasi pengamanan hutan. Bencana banjir dan longsor yang menewaskan puluhan orang di Sumatra Barat mengungkap praktik “deforestasi yang makin luas dan terakumulasi selama bertahun-tahun di Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS)”. (Bbc.com, 13/03/2024).
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah korban bencana banjir dan longsor yang melanda belasan wilayah kabupaten/kota di Sumatra Barat bertambah menjadi 32 orang pada Senin (11/03). Rinciannya adalah 23 orang meninggal dunia dan enam orang dalam pencarian di Pesisir Selatan, kemudian tiga orang lainnya meninggal di Kabupaten Padang Pariaman. Hingga saat ini dari 12 kabupaten/kota terdampak, sudah ada lima daerah yang menetapkan status tanggap darurat di antaranya Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kepulauan Mentawai.
Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto mengatakan Kabupaten Pesisir Selatan menjadi titik terparah bencana banjir dan longsor yang terjadi pada Kamis (07/03). Sebagai dukungan upaya percepatan penanganan darurat bencana hidrometeorologi di Sumbar, BNPB memberikan dukungan operasional Dana Siap Pakai dengan total Rp1,75 miliar. Rinciannya Rp350 juta untuk Kabupaten Pesisir Selatan, masing-masing Rp250 juta untuk Provinsi Sumatra Barat, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Padang. Selanjutnya Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Mentawai masing-masing Rp150 juta, Korem 032/Wirabraja Rp150 juta, Polres Pesisir Selatan Rp100 juta, dan Kodim 0311/Pesisir Selatan Rp100 juta.
Seorang korban banjir di Nagari Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Ronald, bercerita banjir yang menerjang daerahnya memang terjadi saban tahun. Selama itu, tak pernah sampai menggenangi ke dalam rumahnya, namun genangan air hanya di jalan-jalan. Tapi pada banjir pekan lalu katanya, hujan turun dengan intensitas tinggi.
“Biasanya, paling parah air hanya sampai di halaman saja dan tidak akan sampai masuk ke dalam rumah. Kemarin itu ketinggian air di dalam rumah setinggi paha orang dewasa,” katanya.
Inilah beberapa realitas bencana yang terjadi di Sumatra Barat dan Konawe yang semakin parah. Selain memakan banyak korban, tapi berdampak pula pada rusaknya segala sarana dan prasarana, seperti sekolah, jalan,rumah-rumah warga, bahkan tempat ibadah yang paling parah. Meskipun mitigasi telah diupayakan Pemerintah, namun hasilnya belum mampu menyelesaikan masalah. Lantas kenapa bencana ini terus terjadi berulang-ulang.
Penyebab Hakiki Banjir Berulang
Sejatinya bencana banjir di Sumatra Barat dan Konawe Utara terjadi selain faktor alam, tapi juga akibat ulah tangan manusia yang berbuat kerusakan, seperti tindakan penebangan liar. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatra Barat sendiri menyatakan, bahwa bencana di Sumatra Barat sering terjadi karena salah sistem dalam pengelolaan urusan alam. Begitu banyaknya eksploitasi kekayaan alam kota dengan cara yang berlebihan dan tidak bertanggung jawab.
Mirisnya, kebijakan pembangunan yang eksploitatif dalam sistem sekuler kapitalistik hari ini, menjadikan sumber ekonomi sebagai sumber alasan utama dalam pemasukan Negara. Sistem ini telah membiarkan individu atau swasta mengeruk kekayaan alam yang ada di hutan dengan sesukanya. Sedangkan Pemerintah di sistem ini tampak tidak memperdulikan kelestarian lingkungan ataupun keselamatan masyarakatnya. Meskipun sebenarnya keuntungan ekonomi yang didapatkan, tak sebanding dengan dampak kerusakan lingkungan yang terjadi. Lebih parahnya ada pihak pihak tertentu yang menjadi pelindung bagi perusak ekosistem itu sendiri, dengan imbalan yang mereka dapatkan yaitu cuan. Alhasil, jadilah pembangunan yang eksploitatif ini menjadikan bencana banjir dan lonsor yang terus berulang-ulang. Untuk itu, dibutuhkan solusi yang tepat dan benar dalam mengatasi permasalahan ini.
Islam Atasi Banjir Berulang
Kebijakan pembanguan dalam sistem sekuler kapitalistik, sungguh berbeda dengan kebijakan pembangunan dalam Islam. Pembangunan dalam sistem Islam selalu memperhatikan kebutuhan rakyat dan akan menjaga kelestarian alam sekitar, karena keduanya adalah bagian dari riayah (pengurusan) Negara terhadap rakyat. Kebijakan pembangunan dalam Islam tidak bersifat eksploitatif maupun desdruktif, sebagaimana dijelaskan Allah ﷻ dalam Al Qur’an surat Al a’raf ayat 56 :
“Dan Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik”.
Khilafah (sistem Islam) akan mampu mewujudkan mitigasi yang komprehensif sehingga bisa mendorong pada langkah yang antisipasif, dengan upaya tersebut, maka akan mencegah jatuhnya banyak korban dan memperkecil dampak kerusakan yang akan terjadi. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh Islam dalam mitigasi bencana, yaitu dengan mengatur pengambilan hasil hutan, mengoptimalkan pengawasan hutan bila terjadi penebangan liar yang berlebihan, adanya penanaman pohon, kemudian melakukan pengawasan pada sungai-sungai bila ada penurunan fungsi sungai. Negara dalam hal pembangunan lahan, tidak akan menjadikannya sebagai pariwisata yang notabene untuk pendapatan bagi Negara. Bahan Negara akan memberikan sanksi tegas bagi pihak pihak yang melanggar.
Demikian tegas dan seriusnya Negara yang menerapkan hukum-hukum Islam ketika melakukan mitigasi bencana, Islam melakukannya sebagai bentuk pencegahan bencana, agar tidak terjadi berulang-ulang. Oleh karenanya, hanya dengan bersegera mengganti sistem hari ini yaitu sekuler kapitalistik menjadi sistem Islam kelestarian alam dan keselamatan rakyat dapat terwujud. Maka mari kita bersama sama segera mewujudkan penegakan Khilafah di muka bumi ini.
Wallahu a’lam bis-showab []
Picture From Canva