Negara yang bervisi adalah negara yang memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil selalu berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Oleh : Hanny N
WacanaMuslim-Dikutip dari laman Antara (28 Juni 2024), Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, pihaknya mengusulkan relaksasi harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng rakyat atau MinyaKita naik menjadi Rp15.700 per liter. Mendag saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, Jumat, mengatakan bahwa pihaknya saat ini sedang menunggu revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terkait kenaikan HET MinyaKita sebesar Rp1.700 dari harga sebelumnya Rp14.000 per liter.
Baru-baru ini, pemerintah mengumumkan kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak dan Harga Acuan Penjualan (HAP) gula. Kebijakan ini menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat, terutama dari kalangan konsumen yang merasa terbebani dengan kenaikan harga kebutuhan pokok. Namun, pertanyaannya adalah, siapa sebenarnya yang diuntungkan dari kebijakan ini?
Kepentingan Petani dan Produsen Katanya
Salah satu argumen yang mendukung kenaikan HET dan HAP adalah untuk membantu petani dan produsen. Dalam kasus gula, misalnya, kenaikan HAP dapat memberikan keuntungan lebih besar bagi petani tebu yang selama ini merugi akibat harga yang rendah. Begitu pula dengan produsen minyak goreng yang menghadapi kenaikan biaya produksi. Dengan HET yang lebih tinggi, mereka diharapkan dapat tetap beroperasi dengan margin keuntungan yang wajar.
Kenaikan harga juga diklaim dapat menjamin stabilitas pasokan dan kualitas produk. Dengan harga yang lebih tinggi, produsen memiliki insentif untuk meningkatkan produksi dan kualitas produk. Hal ini pada gilirannya dapat mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan ketahanan pangan nasional. Selain itu, stabilitas harga dapat mencegah spekulasi dan penimbunan yang sering terjadi ketika harga terlalu rendah.
Namun, dari sudut pandang konsumen, terutama di tengah kesulitan ekonomi saat ini, kenaikan HET dan HAP tentu menjadi beban tambahan. Minyak dan gula adalah bagian dari sembako yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Kenaikan harga ini membuat rakyat semakin sulit mengakses bahan pokok tersebut. Ditambah lagi, situasi ekonomi yang sedang sulit dengan maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan daya beli yang rendah semakin memperparah keadaan.
BACA JUGA : Harga Minyak Bersubsidi Naik, Rakyat Kian Sulit
Relaksasi HET: Kebijakan yang Kontradiktif
Salah satu hal yang membuat kebijakan ini semakin membingungkan adalah adanya relaksasi terhadap HET. Relaksasi ini seringkali membuat HET tidak ada artinya, karena harga di pasar malah melampaui batas yang telah ditetapkan. Jika HET tidak dijalankan dengan konsisten, maka tujuan awal untuk melindungi konsumen dari lonjakan harga tidak tercapai. Pertanyaannya, siapa sebenarnya yang dibela dengan menaikkan HET minyak dan melakukan relaksasi harga gula?
Pada akhirnya, siapa yang diuntungkan dari kenaikan HET dan HAP serta relaksasi harga sangat tergantung pada pelaksanaan kebijakan pendukung lainnya. Jika pemerintah berhasil memberikan dukungan yang memadai kepada petani dan produsen, serta melindungi konsumen berpenghasilan rendah melalui subsidi atau bantuan langsung, maka kebijakan ini dapat memberikan manfaat yang lebih merata. Namun, tanpa kebijakan pendukung yang tepat dan konsistensi dalam penerapan HET, kenaikan harga ini berisiko memperburuk kesenjangan ekonomi dan sosial.
Inilah potret pemerintahan kapitalisme yang memposisikan dirinya sebagai regulator semata. Sayangnya regulasi yang dikeluarkan justru tidak berpihak pada rakyat. Yang diuntungkan justru para kapitalis dan oligarki yang menguasai distribusi bahan pokok tingkat nasional. Sudahlah dapat keuntungan besar dari kenaikan harga bahan pokok yang ada, mereka pun bisa mengontrol harga pasaran karena melakukan oligopoli. Sementara rakyat dapat pahitnya saja, diperas otak dan tenaganya agar bisa makan.
Prinsip Islam dalam Menjamin Kebutuhan Pokok
Islam menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan pokok rakyat dan menjaga distribusi agar masyarakat mudah mengakses kebutuhan tersebut, baik dengan harga murah maupun gratis. Prinsip ini didasarkan pada tanggung jawab negara untuk memastikan kesejahteraan rakyatnya. Dalam pandangan Islam, negara memiliki kewajiban untuk menyediakan kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, dan tempat tinggal kepada seluruh warganya tanpa kecuali.
Negara Islam memiliki sumber pemasukan yang besar, seperti zakat, kharaj (pajak tanah), fai (harta rampasan perang), dan jizyah (pajak dari non-Muslim), yang memungkinkan negara untuk menyediakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Dengan sumber pemasukan yang kuat dan pengelolaan yang adil, negara dapat memastikan bahwa semua kebutuhan pokok rakyat terpenuhi.
Negara yang bertanggung jawab adalah negara yang memudahkan hidup rakyatnya, bukan sebaliknya. Negara yang bervisi adalah negara yang memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil selalu berpihak pada kesejahteraan rakyat. Kenaikan HET dan HAP seharusnya diiringi dengan kebijakan yang memastikan ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok bagi seluruh lapisan masyarakat. Inilah wajah negara yang menerapkan islam secara kafah. Wallahua’lam bish shawab []