“Minimnya anggaran pemerintah untuk menggaji para nakes sebenarnya merupakan dampak dari penerapan sistem kapitalisme. Sistem inilah yang menyebabkan negara miskin sehingga tidak bisa menggaji para pegawainya dengan layak”
Oleh. Daryeti Ummu Kafie ( Aktivis Dakwah Muslimah )
WacanaMuslim-Bupati Manggarai Herybertus GL Nabit memecat sebanyak 249 tenaga kesehatan (nakes) non aparatur sipil negara (ASN). Ia tak memperpanjang Surat Perintah Kerja (SPK) Nakes untuk 2024 setelah ratusan nakes non ASN itu melakukan demo untuk menuntut kenaikan gaji “249 (nakes non ASN yang dipecat), rata-rata ikut demo mereka,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Manggarai Bartolomeus Hermopan, Selasa (9/4/2024).
Ratusan nakes non ASN dari 25 puskesmas itu memang sudah dua kali melakukan demonstrasi untuk menyampaikan aspirasinya. Sekitar 300 nakes non ASN mendatangi Kantor Bupati Manggarai pada 12 Februari 2024. Aksi serupa dilakukan di DPRD Manggarai pada 6 Maret 2024. Mereka menuntut SPK diperpanjang dan kenaikan gaji agar setara dengan upah minimum kabupaten (UMK). Para nakes tersebut juga menuntut kenaikan tambahan penghasilan (tamasil). Aspirasi lainnya mereka meminta penambahan kuota seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024.
Adalah sesuatu yang wajar apabila para nakes itu mengajukan tuntutan kenaikan gaji dan tamasil mengingat selama ini, para nakes non ASN itu hanya mendapat upah Rp 400 ribu sampai Rp 600 ribu per bulan. Upah itu dinilai tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
Sebenarnya, para nakes yang merana bukan hanya terjadi di Manggarai NTT, di wilayah lain pun banyak yang bernasib sama. Menurut Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia (ISMKI), fenomena upah rendah pada nakes memang masih menjadi PR bangsa. Masih ada 34,5% nakes dan tenaga kerja medis yang mendapat gaji di bawah UMR. Secara nasional satu dari tiga pegawai Puskesmas digaji di bawah UMR.
Padahal peran nakes sangatlah penting, mereka menjadi garda terdepan dalam menyelamatkan pasien. Saat pandemi Covid-19 saja mereka bekerja siang malam, di saat semua orang di sektor lain melakukan WFH, bahkan libur bekerja. Risiko pekerjaan mereka sangat besar dengan ancaman penyakit menular kapan saja. Beban dan risiko kerja sungguh tidak sebanding dengan gaji yang didapat.
Kapitalisme, Akar Persoalan Nakes
Pemerintah selalu beralasan kekurangan dana untuk menggaji para nakes non ASN ini, sehingga gaji mereka jauh di bawah UMR. Padahal dengan rendahnya gaji nakes akan sangat berdampak terhadap menurunnya efektivitas dan kualitas kerja. Rendahnya penghasilan nakes akan mendorong mereka untuk mencari tambahan penghasilan dari pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini tentu akan menjadikan kualitas pelayanan kesehatan semakin menurun.
Minimnya anggaran pemerintah untuk menggaji para nakes sebenarnya merupakan dampak dari penerapan sistem kapitalisme. Sistem inilah yang menyebabkan negara miskin sehingga tidak bisa menggaji para pegawainya dengan layak. Negara miskin, karena dalam sistem ini negara memperbolehkan siapapun untuk mengelola SDA, baik itu swasta ataupun asing. Ketika SDA dikelola swasta atau asing maka jelas keuntungan akan masuk ke kantong mereka, bukan ke kantong negara untuk mensejahterakan rakyatnya. Seandainya saja semua SDA dikelola pemerintah, niscaya negara memiliki sumber pendapatan yang besar, bukan hanya gaji nakes saja yang beres, tapi berbagai permasalahan ekonomi dan kesehatan bisa teratasi.
Selain pengelolaan SDA diserahkan pada swasta dan asing, sistem kapitalisme pun menjadikan pemimpin tidak mampu mengurusi urusan rakyatnya. Karena dalam sistem ini peran negara hanya sebagai regulator yang mengatur hubungan antara pengusaha dengan rakyat. Dan dalam banyak hal, penguasa cenderung lebih mengutamakan kepentingan pengusaha dan mengabaikan hak rakyatnya dikarenakan sistem politik demokrasi dalam kapitalisme hanya melahirkan penguasa oligarki yang menjadi perpanjangan tangan pengusaha atau pemilik modal. Maka tidak heran jika penguasa ini tidak memiliki visi misi untuk menyejahterakan rakyat, bahkan mereka tidak memiliki empati sama sekali terhadap penderitaan rakyat.
BACA JUGA : PHK Massal Terus Menghantui Para Pekerja
Masalah Nakes Teratasi Dengan Islam
Solusi atas permasalahan nakes sebenarnya ada pada sistem Islam. Berbeda dengan sistem kapitalisme yang mengabaikan hak rakyatnya, sistem Islam sangat memperhatikan hak rakyat, termasuk hak sehat dan hidup layak. Jaminan hidup sejahtera dalam Islam bisa terwujud salah satunya dengan aturan kepemilikan yang jelas. Aturan kepemilikan menjadikan SDA yang melimpah haram dikelola apalagi dimiliki oleh individu. Negara wajib mengelola SDA dan memberikan hasilnya pada rakyat, karena SDA sejatinya adalah milik rakyat yang tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang.
“Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad)
Dengan dikuasainya SDA oleh negara maka pendapatan negara akan melimpah dari hasil kekayaan alam sehingga bukan saja permasalahan gaji nakes yang teratasi tapi juga berbagai fasilitas kesehatan yang memadai dapat disediakan oleh pemerintah.
Selain mengatur masalah kepemilikan SDA, Islam pun memosisikan penguasa sebagai raa’in dan junnah, yaitu pengurus dan pelindung bagi rakyatnya. Dengan begitu maka seluruh urusan rakyat menjadi tanggung jawab penguasa. Terlebih kebutuhan pokok, seperti kesehatan, maka negara akan menjamin rakyatnya untuk bisa hidup sehat. Dalam hal upah nakes, maka penguasa akan menjamin para nakes untuk mendapatkan upah yang layak yang sebanding dengan beban dan risiko kerjanya, serta yang bisa memenuhi kebutuhan keluarganya, sehingga para nakes akan bersungguh-sungguh bekerja memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat. []
Sumber Foto Canva