Setelah diangkat menjadi anggota dewan, tugas utama yang diamanahkan adalah wakil rakyat: memperjuangkan hak-hak rakyat, memikirkan kesejahteraan, memperjuangkan aspirasi rakyat yang belum terlaksana.
Oleh : Melani N
Aktivis muslimah
WacanaMuslim-Publik banyak yang menganggap menjadi anggota dewan adalah sebuah kebanggaan, sering dipuja-puja, dan populer di masyarakat. Sehingga keinginan menjadi anggota dewan bagi beberapa masyarakat merupakan sebuah impian. Salah satunya adalah diberikan kekuasaan yang lebih dalam banyak hal selama memenuhi syarat. Modal juga menjadi faktor utama menjadi anggota dewan, modal yang dikeluarkan tidak sedikit. Fakta yang terjadi usaha apapun ditempuh, tidak berfikir apakah halal ataupun haram.
DetikJatim, (7/9). Menyatakan sejumlah Anggota DPRD di Jawa Timur ramai-ramai ‘gadaikan’ Surat Keputusan (SK) pengangkatan ke bank. Fenomena gadai SK massal usai pelantikan Anggota DPRD ini menunjukkan betapa mahalnya biaya politik di Indonesia. Fenomena anggota dewan mengadaikan SK baru-baru ini mengundang perhatian di masyarakat. Menggadaikan SK yang semata-mata untuk menutup kebutuhan hidup sungguh sangat ironi. Apa yang diperbuat anggota dewan ini justru menormalisasi utang sebagai satu-satunya solusi mengatasi problem keuangan.
Perilaku ini sebetulnya sudah lama terjadi, sebanyak 50 anggota DPRD kabupaten Ciamis yang di Lantik, 40% sudah mengadaikan SK. Ketua sementara DPRD Ciamis, Nanang Permana mengatakan, secara hukum hal itu tidak terlarang dan menjadi hal perdata sekaligus ranah pribadi anggota, Nanang menambahkan daripada mencuri uang negara lebih baik ngutang yang di bayar dengan gaji pribadi, biasanya hanya dalam 48 bulan sudah lunas.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua sementara DPRD Surabaya Adi Sutarwijono. Menurutnya setiap periode pasti ada, karena setiap orang mempunyai kebutuhan masing-masing. Adi mengatakan di Surabaya, pengajuan cukup sampai izin dari ketua fraksi masing-masing anggota DPRD tak perlu sampai ke ketua sementara DPRD. (Detikcom, 10-9-2019)
Kebiasaan Gadai
Umumnya menggadaikan barang bagi sebagian masyarakat sudah menjadi tradisi. Sejatinya menggadaikan barang dengan tujuan sebagai jaminan atau anggunan, merupakan tindakan yang akan dilakukan seseorang ketika melakukan pinjaman, jika mengalami kesulitan dalam hal keuangan. Akan tetapi kondisi ini menjadi tren di tengah masyarakat, bahkan berlaku juga pada lembar SK.
Baca Juga : https://wacanamuslim.web.id/ada-apa-dengan-wakil-rakyat/
Seperti ditulis di atas mendapat jabatan mentereng anggota dewan tentu didukung dengan modal yang fantastis, biayanya pun bervariasi dari yang menghabiskan dana puluhan juta hingga sampai milyaran. Seperti pengadaan peralatan anggota dewan, biaya yang dibutuhkan oleh tim sukses untuk masing-masing bacaleg, biaya untuk merawat konstituen atau program yang bisa meningkatkan loyalitas konstituen. Biaya yang dikeluarkan tidak mungkin seluruhnya berasal dari kantong pribadi. Dari sinilah politik transaksional antara penguasa dan pengusaha terjadi.
Sejatinya setelah diangkat menjadi anggota dewan, tugas utama yang diamanahkan adalah wakil rakyat. Memperjuangkan hak-hak rakyat, memikirkan kesejahteraan, memperjuangkan aspirasi rakyat yang belum terlaksana. Tetapi saat ini anggota dewan adalah petugas partai, sapi perah yang diperas susunya untuk dinikmati hasilnya oleh partai atau kelompoknya.
Tidak dimungkiri menjadi anggota dewan dalam sistem demokrasi membutuhkan biaya yang mahal. Jika menjadi anggota dewan dibutuhkan biaya yang mahal tentunya harus balik modalnya, dan harus sebanding dengan yang dikeluarkan. Sangat jelas SK yang digadaikan digunakan untuk menutup biaya yang sudah dikeluarkan.
Dalam sistem kapitalisme demokrasi hubungan penguasa dan pengusaha bagaikan sahabat yang tidak terpisahkan. Keakraban penguasa melahirkan regulasi untuk tuan pengusaha. Banyak regulasi hari ini yang justru menguntungkan pengusaha seperti undang undang cipta kerja, undang undang penanaman modal.
Majelis Umat Dalam Islam
Berbeda dalam Islam, prinsip Islam adalah membentuk keimanan dalam diri seorang muslim yang merupakan faktor utama. Aspek ruhiyah secara tidak langsung akan muncul dari diri tiap individu, sehingga mereka akan menyadari bahwa kekuasaan merupakan amanah yang akan dimintai pertanggung jawabkan di hadapan Allah. Dalam hal perbuatan pun, yang dilakukan akan mengandung sebuah nilai apakah itu perbuatan bernilai baik atau buruk, terpuji atau tercela. Sehingga keimanan seseorang muslim mempunyai pengaruh yang dalam dalam diri seseorang. Alhasul, standar perbuatannya yang dilakukan adalah syariat Allah.
Majelis umat dalam Islam berbeda dengan anggota dewan dalam sistem demokrasi. Majelis umat merupakan tempat menampung aspirasi rakyat. Majelis umat menegakkan amar makruf dan mencegah yang mungkar. Tugas majelis umat meliputi pandangan yang berkaitan dengan hukum syarak, pemikiran, kebijakan dan aktifitas tertentu, juga .elakukan usaha mengoreksi penguasa. Dalam hadist Nabi SAW :
“Sebaik-baik jihad adalah kata-kata yang Haq (yang dinyatakan) kepada penguasa yang zalim. (HR.Ahmad,Ibnu Majah,At-Thabrani,al-Bayhaqi dan an-Nasa’i).
Bagaimana hari ini anggota dewan perwakilan rakyat tidak sungguh-sungguh melaksanakan amanah rakyat. Amanah yang ditunaikan hanya berpihak pada golongan tertentu. Sejatinya SK yang diberikan sebagai bentuk muhasabah diri sebagai wakil rakyat yang amanah, dijalankan sebagaimana seharusnya. SK yang ada bukannya digadaikan untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau untuk kepentingan tertentu. Inilah fakta demokrasi kapitalisme yang telah mencetak orang-orang yang tidak amanah, mencari manfaat diatas penderitaan rakyat. Wallahu’alam bishowwab.[]
Sumber Foto : Canva