Ketidakjelasan mengenai barang-barang yang akan terkena PPN 12% menyebabkan penjual merasa perlu untuk menaikkan harga pada semua jenis barang.
WacanaMuslim-Dari kompas.id (03 Jan 2025), meski kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai hanya berlaku untuk barang mewah, sejumlah barang dan jasa tetap ikut terdampak tarif PPN 12 persen. Kenaikan pungutan pajak itu terjadi atas sejumlah barang dan jasa yang sehari-hari cukup sering diakses masyarakat.
Misalnya, PPN atas kegiatan membangun dan merenovasi rumah, pembelian kendaraan bekas dari pengusaha penyalur kendaraan bekas, jasa asuransi, pengiriman paket, jasa agen wisata dan perjalanan keagamaan, dan lain sebagainya.
Pemerintah seringkali menggunakan narasi tertentu untuk meyakinkan masyarakat bahwa kebijakan yang mereka terapkan adalah untuk kebaikan bersama. Salah satu contohnya adalah kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% yang, menurut pemerintah, hanya akan dikenakan pada barang-barang mewah. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa harga-harga barang lain tetap naik, meskipun tidak termasuk dalam kategori barang mewah. Hal ini menunjukkan bahwa penyesatan narasi sering digunakan untuk menutupi dampak sebenarnya dari kebijakan tersebut.
Kebingungan di Lapangan
Ketidakjelasan mengenai barang-barang yang akan terkena PPN 12% menyebabkan penjual merasa perlu untuk menaikkan harga pada semua jenis barang. Langkah ini diambil sebagai tindakan preventif agar mereka tidak mengalami kerugian di kemudian hari. Akibatnya, harga barang-barang kebutuhan pokok ikut naik, yang tentunya memberatkan masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah.
Ketika harga sudah naik, sangat sulit untuk menurunkannya kembali meskipun pemerintah akhirnya mengklarifikasi bahwa kenaikan PPN hanya berlaku untuk barang mewah. Realitas ini memperlihatkan bahwa kebijakan yang tidak direncanakan dengan baik dan disosialisasikan dengan jelas bisa berujung pada dampak yang merugikan masyarakat luas.
Cuci Tangan Pemerintah
Di sisi lain, pemerintah nampaknya berusaha untuk cuci tangan dari permasalahan ini dengan didukung oleh media partisan. Media sering kali menampilkan program-program bantuan pemerintah yang diklaim dapat meringankan beban hidup rakyat. Sayangnya, bantuan tersebut seringkali tidak sebanding dengan beban tambahan yang harus ditanggung akibat kenaikan harga barang. Pemerintah juga sering membangun narasi seolah-olah kebijakan ini berpihak kepada rakyat, namun kenyataannya justru sebaliknya.
Narasi yang dibangun oleh pemerintah ini memperkuat citra mereka sebagai penguasa yang populis tetapi otoriter. Mereka menggunakan kekuasaan untuk menerapkan kebijakan yang pada akhirnya hanya memperburuk kondisi rakyat, namun mereka membungkusnya dengan narasi yang seolah-olah mendukung kepentingan rakyat. Strategi ini menimbulkan antipati dan rasa tidak percaya dari masyarakat terhadap pemerintah.
Islam dan Peran Penguasa
Dalam Islam, penguasa adalah raa’in, atau pemimpin yang bertanggung jawab mengurus rakyatnya. Tugas utama seorang pemimpin dalam Islam adalah memastikan kesejahteraan rakyatnya sesuai dengan aturan-aturan Islam. Seorang pemimpin harus bersikap adil dan tidak memberatkan rakyatnya dengan kebijakan-kebijakan yang merugikan.
Islam melarang pemimpin untuk menerapkan kebijakan yang menyebabkan penderitaan bagi rakyat. Seorang pemimpin yang adil harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak hanya menguntungkan sebagian kecil masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Allah SWT mengancam pemimpin yang melanggar aturan-Nya dengan sanksi yang berat, baik di dunia maupun di akhirat.
Kesejahteraan Rakyat sebagai Prioritas
Dalam sistem pemerintahan Islam, kesejahteraan rakyat adalah prioritas utama. Kebijakan fiskal seperti pajak harus diterapkan dengan sangat hati-hati. Islam menetapkan bahwa pajak hanya boleh diambil dari orang-orang yang mampu, dan itupun hanya dalam kondisi darurat. Pajak dalam Islam bukanlah sumber pendapatan utama negara, melainkan solusi sementara ketika negara mengalami krisis keuangan.
Negara Islam mengandalkan sumber pendapatan dari zakat, kharaj (pajak tanah), jizyah (pajak yang dibayarkan oleh non-Muslim sebagai ganti perlindungan dan layanan negara), serta pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki negara. Dengan demikian, beban pajak tidak akan memberatkan rakyat, terutama mereka yang berada di lapisan ekonomi bawah.
Menjaga Keadilan dan Kepercayaan Rakyat
Dalam Islam, menjaga keadilan dan kepercayaan rakyat adalah hal yang sangat penting. Kebijakan yang memberatkan rakyat akan menimbulkan rasa tidak percaya dan antipati terhadap pemerintah. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang berpotensi menimbulkan penderitaan bagi rakyatnya.
Kebijakan yang diterapkan harus transparan dan adil, serta didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat. Selain itu, setiap kebijakan harus disosialisasikan dengan jelas agar masyarakat memahami tujuan dan manfaatnya. Dengan demikian, rakyat akan merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan lebih menerima kebijakan yang diterapkan.
Konsekuensi dari Kebijakan yang Tidak Adil
Kebijakan yang tidak adil dan memberatkan rakyat akan membawa konsekuensi yang serius, baik bagi pemerintah maupun rakyat itu sendiri. Rakyat yang merasa terbebani akan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah, yang pada akhirnya dapat memicu ketidakstabilan sosial dan politik.
Selain itu, pemerintah yang tidak mampu memenuhi kebutuhan rakyatnya akan kehilangan legitimasi. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan keruntuhan pemerintahan. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk selalu berpihak kepada rakyat dan mengutamakan kesejahteraan mereka dalam setiap kebijakan yang diambil.
Kesimpulan
Kebijakan PPN 12% yang awalnya diklaim hanya berlaku untuk barang-barang mewah ternyata berdampak luas pada kenaikan harga barang-barang lainnya. Penyesatan narasi yang dilakukan oleh pemerintah dan didukung oleh media partisan menunjukkan upaya untuk cuci tangan dari dampak negatif kebijakan tersebut. Dalam Islam, penguasa wajib bertindak sebagai raa’in yang mengurus rakyat dengan adil dan sesuai dengan aturan Islam. Kebijakan yang memberatkan rakyat tidak hanya menimbulkan penderitaan, tetapi juga merusak kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk selalu berpihak pada kesejahteraan rakyat dalam setiap kebijakan yang diambil. Wallahu’alam bish shawab.[] Sumber Foto : Canva