Maraknya sindikat TPPO yang memiliki jaringan kuat, bahkan melibatkan oknum aparat penegak hukum, semakin menyulitkan pemberantasan TPPO.
Oleh : Hanny N
WacanaMuslim-Dikutip dari laman antaranews.com Rabu, 11 September 2024, Sukabumi, Jabar (ANTARA) – Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Sukabumi menyebutkan ada 11 warga Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan disekap Myanmar.
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menjadi salah satu masalah serius yang semakin marak di Indonesia, khususnya di tengah situasi ekonomi yang semakin tidak menentu. Korban TPPO biasanya adalah mereka yang rentan secara ekonomi, terperangkap dalam janji-janji pekerjaan atau kehidupan yang lebih baik. Sayangnya, sindikat TPPO sering kali memanfaatkan kondisi ini untuk kepentingan mereka, sementara minimnya jaminan kesejahteraan dari negara membuat masalah ini terus berulang.
Banyak faktor yang berkontribusi pada semakin meluasnya TPPO di Indonesia.
Pertama, kurangnya kesempatan kerja. Tingkat pengangguran yang tinggi membuat banyak orang mencari jalan pintas untuk bisa menghidupi keluarga mereka. Kondisi ini dimanfaatkan oleh sindikat TPPO yang menawarkan pekerjaan dengan imbalan yang tampaknya menggiurkan, tetapi berakhir dengan eksploitasi.
Kedua, rendahnya edukasi turut memperparah situasi ini. Masyarakat yang tidak memiliki pendidikan cukup sering kali tidak menyadari bahaya dari tawaran-tawaran pekerjaan yang tidak jelas. Mereka tidak memiliki informasi atau keterampilan yang cukup untuk mengenali modus-modus TPPO, sehingga lebih mudah menjadi korban.
Selain itu, maraknya sindikat TPPO yang memiliki jaringan kuat, bahkan melibatkan oknum aparat penegak hukum, semakin menyulitkan pemberantasan TPPO. Banyak laporan menunjukkan adanya keterlibatan oknum dalam memfasilitasi pergerakan sindikat ini, membuat kejahatan ini semakin sulit dihilangkan. Penegakan hukum yang lemah menjadi penyebab utama mengapa TPPO terus berlanjut tanpa ada efek jera yang signifikan bagi para pelakunya.
Jadi ingat film Korea berjudul The Roundup: Punishment, yang menggambarkan secara jelas bagaimana perdagangan manusia terjadi di bawah kendali mafia judi. Dalam film tersebut, korban TPPO dipekerjakan secara paksa dalam kegiatan ilegal, sementara mereka yang terlibat dalam sindikat kejahatan ini bebas berkeliaran karena lemahnya penegakan hukum. Cerita ini bukanlah sekadar fiksi; situasi seperti ini bisa ditemukan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Keterlibatan sindikat internasional dalam TPPO dan lemahnya pengawasan pemerintah memperburuk keadaan.
Baca Juga : https://wacanamuslim.web.id/ramai-ramai-gadaikan-sk-bukti-bobroknya-sistem-demokrasi/
Namun, solusi untuk masalah ini sebenarnya sudah ada dalam ajaran Islam, khususnya dalam penerapan politik ekonomi Islam. Islam menawarkan sistem yang memastikan kesejahteraan rakyat secara merata. Dalam sistem ekonomi Islam, distribusi kekayaan diatur secara adil melalui instrumen seperti zakat, infak, dan wakaf. Kesejahteraan rakyat yang dijamin oleh sistem ekonomi Islam akan menghilangkan akar masalah TPPO, yaitu ketimpangan ekonomi dan kemiskinan.
Tidak hanya dalam bidang ekonomi, pendidikan berbasis akidah Islam juga memegang peranan penting. Pendidikan yang menanamkan nilai-nilai takwa akan mencetak individu yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berakhlak mulia. Individu yang bertakwa tidak akan mudah tergoda untuk melakukan kejahatan, apalagi kejahatan sekeji TPPO. Mereka akan terhindar dari menjadi pelaku maupun korban TPPO karena memiliki pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai kehidupan yang lurus.
Lebih dari itu, penerapan sistem Islam dalam hukum dan politik luar negeri (polugri) juga akan memberikan efek signifikan dalam pencegahan TPPO. Hukum Islam yang tegas dalam menegakkan keadilan akan memberikan efek jera bagi para pelaku, sementara kebijakan luar negeri yang kuat akan melindungi warga negara yang bekerja di luar negeri, menghindarkan mereka dari sindikat-sindikat perdagangan orang.
Dalam menghadapi ancaman TPPO yang kian merajalela, sudah saatnya negara memikirkan solusi yang lebih komprehensif. Penerapan sistem Islam secara menyeluruh bisa menjadi jawaban untuk memastikan kesejahteraan rakyat, meningkatkan edukasi moral, dan menegakkan hukum dengan tegas. Hanya dengan pendekatan yang holistik ini, kita bisa benar-benar menghentikan siklus kejahatan TPPO dan melindungi warga negara dari cengkeraman sindikat perdagangan orang.[]
Sumber Foto : Canva