Dalam Islam, negara berperan sebagai raa’in (pelindung) yang bertanggung jawab penuh dalam memenuhi kebutuhan rakyat dan memastikan setiap individu menerima pelayanan yang setara
Oleh Arnita Fakhris S.Si
Aktivis Dakwah
WacanaMuslim-Pemerintah berencana mengalihkan subsidi LPG 3 kg menjadi bantuan langsung tunai (BLT) mulai tahun 2026. Kebijakan ini dimaksudkan untuk membuat subsidi lebih tepat sasaran dan mengurangi beban anggaran negara yang selama ini meningkat akibat subsidi yang dinikmati oleh kalangan menengah ke atas. Dengan sistem BLT, pemerintah berharap bantuan dapat lebih langsung dirasakan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan, tanpa melalui proses distribusi yang panjang (CNBC Indonesia.com, 12-7-2024).
Namun, rencana ini memunculkan berbagai kekhawatiran. Penghapusan subsidi LPG diperkirakan akan mengakibatkan lonjakan harga barang, terutama kebutuhan pokok, yang pada akhirnya dapat menurunkan daya beli masyarakat. Selain itu, proses implementasi BLT yang rumit dan potensi terjadinya korupsi menambah kompleksitas kebijakan ini.(Berita Satu.com, 18-7-2024)
Mengalihkan subsidi LPG menjadi BLT dianggap sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan ketepatan sasaran subsidi dan mengurangi beban anggaran. Namun, kebijakan ini tidak lepas dari berbagai tantangan baru. Lonjakan harga barang dan penurunan daya beli merupakan dampak yang perlu diantisipasi dengan serius. Selain itu, potensi korupsi dan rumitnya dalam implementasi BLT dapat menjadi hambatan besar dalam mewujudkan tujuan awal kebijakan ini.
Pengurangan subsidi seperti ini juga menunjukkan konsekuensi dari penerapan sistem kapitalisme, di mana peran negara lebih sebagai regulator daripada pelaksana langsung kebijakan sosial. Dalam konteks ini, negara cenderung mengurangi intervensi langsung dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, yang dapat memicu ketimpangan sosial.
Sebaliknya, Islam menawarkan pendekatan yang berbeda dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam Islam, negara berperan sebagai raa’in (pelindung) yang bertanggung jawab penuh dalam memenuhi kebutuhan rakyat dan memastikan setiap individu menerima pelayanan yang setara. Sistem ini menekankan mekanisme yang sederhana, cepat, dan dijalankan oleh petugas yang amanah, sehingga dapat menciptakan kesejahteraan dan kenyamanan hidup bagi seluruh rakyat tanpa memandang status ekonomi.
Oleh karena itu, meskipun pengalihan subsidi LPG menjadi BLT memiliki potensi positif dalam hal efisiensi anggaran, pemerintah perlu merancang dan mengimplementasikan kebijakan ini dengan cermat. Tanpa perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat, kebijakan ini justru bisa menambah beban ekonomi bagi masyarakat miskin dan menciptakan masalah baru yang lebih kompleks. Pendekatan yang komprehensif, adil, dan proaktif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar membawa manfaat bagi semua pihak.
Wallahualam bissawab[]
Sumber Foto : Canva