Kebijakan yang berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tanpa memperhitungkan dampak ekologis, adalah akar dari semua ini.
Poppy Kamelia P. BA(Psych), CBPNLP, CCHS, CCLS, CTRS.
(Pelatih Parenting Islam, Konselor dan Terapis Kesehatan Mental, Penulis, Pegiat Dakwah)
WacanaMuslim-Hujan deras mengguyur Jabodetabek selama berhari-hari. Air meluap, merangsek ke rumah-rumah, menenggelamkan jalanan, dan memaksa ribuan warga mengungsi. Tiga hari setelah banjir merendam sebagian besar wilayah, warga yang terdampak tak lagi hanya lelah, tetapi juga marah. Mereka mengeluhkan bencana yang terus berulang tanpa ada solusi nyata.
“Muak!” begitu kata beberapa warga, karena banjir tak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu waktu untuk kembali. Happy, seorang warga Pekayon, Bekasi Selatan, telah tinggal di daerah itu selama 11 tahun. Dalam rentang waktu tersebut, rumahnya sudah tiga kali terendam. “Setiap lima tahun pasti kena banjir. Tahun 2016, 2020, dan paling baru 2025 ini,” tuturnya. Tak hanya rumah, fasilitas pendidikan pun turut menjadi korban. (BBCNews, 6-3-2025)
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti melaporkan bahwa 114 sekolah rusak akibat banjir di Bekasi. Ratusan anak kehilangan tempat belajar, sementara pemerintah masih sibuk mencari alasan. (Beritasatu.com, 6-3-2025)
Padar TribunnJabar.id (9-3-2025), Peneliti BRIN, Yus Budiono, mengungkapkan empat faktor utama yang membuat Jabodetabek semakin rentan yaitu penurunan muka tanah, alih fungsi lahan, kenaikan muka air laut, dan cuaca ekstem. Ironisnya, sebagian besar penyebab ini bukanlah kehendak alam, melainkan akibat keserakahan manusia. Pembangunan yang tak terkendali, eksploitasi hutan tanpa batas, serta proyek-proyek besar yang mengorbankan daerah resapan air semakin mempercepat bencana. Kota-kota kita tidak hanya semakin maju, tetapi juga semakin rapuh.
Pernyataan dari DPR semakin membuka mata. Firman Soebagyo, anggota Komisi IV DPR RI, mengungkap bahwa kebijakan pembukaan 20 juta hektare hutan untuk lahan pangan, energi, dan air menjadi pemicu banjir di sejumlah wilayah Jabodetabek. Dengan kata lain, banjir ini bukan sekadar bencana, tetapi dampak dari keputusan yang dibuat tanpa mempertimbangkan keseimbangan alam. Lahan yang seharusnya menjadi penyerap air kini telah berubah menjadi beton dan aspal. Sungai-sungai yang dulu mengalir bebas kini terhimpit oleh bangunan dan tumpukan sampah. (Tirto.id, 6-3-2025)
Kebijakan yang berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tanpa memperhitungkan dampak ekologis, adalah akar dari semua ini. Sistem kapitalistik yang diterapkan dalam pembangunan menempatkan eksploitasi sebagai prioritas, bukan keberlanjutan. Lihatlah, mitigasi yang dilakukan sejauh ini lebih banyak berpusat pada penanggulangan setelah bencana terjadi, bukan pencegahan. Bendungan dibangun, tanggul diperbaiki, namun apa gunanya jika air tetap tak punya tempat untuk meresap?
Masyarakat dibiarkan menghadapi dampak bencana ini sendirian. Ketika banjir datang, mereka mengungsi. Ketika air surut, mereka kembali, membersihkan lumpur, menata ulang kehidupan, sambil menanti siklus ini terulang lagi. Pemerintah seharusnya bukan hanya sekadar menyalurkan bantuan dan memberikan pernyataan basa-basi, tetapi memastikan bahwa bencana ini tidak terus berulang. Apakah pembangunan tidak bisa dilakukan dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan? Apakah pertumbuhan ekonomi harus selalu mengorbankan keselamatan rakyat?
BACA JUGA : Banjir Berulang Bukti Salah Kebijakan
Islam memiliki jawaban atas kebuntuan ini. Dalam Islam, kepemimpinan bukanlah sekadar pengelolaan negara, tetapi juga tanggung jawab untuk mengayomi rakyat dan menjaga keseimbangan alam. Negara bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan rakyatnya, termasuk dalam mencegah bencana seperti ini. Islam menetapkan aturan yang jelas dalam pengelolaan lingkungan, di mana pembangunan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap manusia dan alam. Tidak ada ruang bagi eksploitasi serampangan atau proyek yang hanya menguntungkan segelintir pihak.
Seorang pemimpin dalam Islam adalah raa’in, pelindung bagi rakyatnya. Ia akan memastikan bahwa pembangunan dilakukan dengan benar, bahwa mitigasi bencana bukan hanya sekadar proyek seremonial, dan bahwa keseimbangan ekosistem dijaga dengan baik. Dalam sistem Islam, perencanaan kota dan tata ruang akan diatur dengan ketat agar tidak mengabaikan daya dukung lingkungan. Pengelolaan sungai dan daerah resapan air akan menjadi prioritas, bukan hanya sekadar lahan untuk dibangun gedung pencakar langit.
Banjir bukanlah sesuatu yang tak bisa dicegah. Dengan perencanaan yang baik, kebijakan yang berpihak pada rakyat, serta kepemimpinan yang amanah, bencana ini dapat diminimalisir. Sayangnya, selama paradigma kapitalistik masih mendominasi, kita hanya akan terus menjadi saksi dari bencana yang berulang, tanpa ada penyelesaian yang benar-benar tuntas.
Sudah saatnya kita berhenti pasrah, berhenti menganggap banjir sebagai takdir yang tak bisa dihindari. Ini bukan sekadar ujian alam, tapi buah pahit dari sistem abai—yang membiarkan bumi dieksploitasi, hutan digunduli, dan kota-kota tumbuh tanpa arah, sementara rakyat dibiarkan menanggung akibatnya. Jika ingin keluar dari lingkaran bencana ini, kita harus berani beralih pada sistem yang tak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga keseimbangan. Islam menawarkan aturan yang melindungi manusia dan alam dengan keadilan, memastikan setiap kebijakan berpihak pada kelestarian, bukan kepentingan segelintir orang. Dengan Islam, banjir bukan lagi luka yang terus menganga, tetapi bencana yang dicegah sejak akarnya. Wallahu A’lam Bisshowaab.[] Sumber Foto : Canva