Modal raksasa dari uang rakyat ini rencananya digunakan untuk menarik investasi asing, biayai proyek hilirisasi minerba dan sawit, juga investasi di luar negeri
Oleh. Arnita Fakhris
WacanaMuslim-Pemerintah Indonesia melalui Badan Pengelola Dana Abadi (Danantara) tengah merancang desain ekonomi yang disebut-sebut sebagai bentuk kapitalisme negara. Konsep ini mengusung ekonomi kerakyatan namun tetap mempertahankan peran oligarki yang menjadi bagian dari tim sukses pemerintah.
Menurut laporan Tempo (16-2-2025), Danantara dirancang untuk mengoptimalkan modal dan aset BUMN, mirip strategi Cina dalam mengejar pertumbuhan ekonomi. Namun, jajaran petinggi Danantara yang didominasi oleh oligarki sektoral—terutama dari industri minerba dan sawit—membuat publik skeptis. Alih-alih untuk kesejahteraan rakyat, dana sebesar Rp2.200 triliun ini berpotensi menjadi alat ekspansi bisnis kelompok tertentu di pasar global.
Modal raksasa yang bersumber dari uang rakyat ini rencananya akan digunakan untuk menarik investasi asing, membiayai proyek hilirisasi minerba dan sawit, serta investasi di luar negeri. Namun, risikonya sangat tinggi. Jika gagal, kerugian akan ditanggung rakyat, sementara oligarki justru menikmati keuntungan.
Hal ini ditegaskan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dalam wawancara dengan Tempo (19-2-2025), yang mengakui bahwa sebagian dana Danantara dialokasikan untuk program hilirisasi. Sementara itu, demonstrasi mahasiswa dengan tagar #IndonesiaGelap, menuntut transparansi penggunaan dana tersebut, mengingat besarnya potensi penyelewengan.
Di sisi lain, Islam menawarkan konsep ekonomi yang berbeda. Sistem ekonomi Islam menekankan kepemilikan yang jelas, pengelolaan aset berbasis keadilan, dan distribusi hasil yang merata. Dalam pandangan ini, kesejahteraan individu tidak bergantung pada oligarki atau spekulasi pasar, melainkan pada penerapan prinsip syariah seperti larangan riba, zakat, dan penghapusan monopoli. Namun, sistem ini hanya bisa berjalan optimal jika diiringi dengan penerapan politik Islam secara menyeluruh, termasuk kelembagaan seperti Khilafah Islamiyah. Tanpa perubahan struktural yang mendasar, upaya mensejahterakan rakyat melalui Danantara akan terus terjebak dalam paradigma kapitalisme-oligarki yang rentan kepentingan.
Dengan demikian, meski Danantara digadang-gadang sebagai solusi pertumbuhan ekonomi, desainnya yang tidak lepas dari kepentingan oligarki dan risiko tinggi bagi uang rakyat membuatnya sulit diandalkan. Sebaliknya, sistem ekonomi Islam menawarkan kerangka yang lebih holistik untuk kesejahteraan berkelanjutan, meski implementasinya membutuhkan perubahan paradigma politik yang fundamental. Wallahualam bissawab[] Sumber Foto : Canva