Kita mendapati sebuah paradoks besar di mana dana publik terus digelontorkan untuk proyek-proyek baru yang manfaatnya belum jelas sementara kemiskinan dan ketimpangan ekonomi masih mencengkeram desa
Poppy Kamelia P. B.A(Psych), S.Sos, CBPNLP, CCHS, CCLS, CTRS.
Pelatih Parenting Islam, Konselor dan Terapis Kesehatan Mental, Penulis, Pegiat Dakwah
WacanaMuslim-Kopdes Merah Putih lahir dengan janji manis sebagai pusat layanan ekonomi bagi masyarakat desa. Pemerintah menggaungkan program nasional pembentukan 80.000 Koperasi Desa atau Kelurahan dengan narasi penguatan ekonomi kerakyatan (bbc.com, 7/6/2026). Namun, realitas di lapangan justru menyajikan cerita yang jauh dari harapan. Alih-alih menjadi motor penggerak kesejahteraan, program ini justru sarat dengan polemik yang memprihatinkan. Masyarakat disuguhkan kenyataan pahit mulai dari lokasi koperasi yang jauh dari pemukiman hingga ketidakjelasan mekanisme operasional yang merugikan.
Bahkan, tragedi memilukan mewarnai proses persiapan program ini ketika lima orang calon manajer koperasi kehilangan nyawa dalam pelatihan militer yang diwajibkan (bbc.com, 1/7/2026). Kejadian ini seolah menjadi puncak dari tumpukan persoalan yang muncul akibat kebijakan yang terburu-buru dan minim pertimbangan matang. Pemerintah kini memberikan sinyal akan melakukan evaluasi serta pengembangan program agar lebih efektif setelah banyaknya protes publik (cnnindonesia.com, 1/7/2026). Meskipun demikian, evaluasi teknis saja tidak akan pernah cukup untuk menjawab akar permasalahan yang sebenarnya.
Jika kita mencermati secara mendalam, pembangunan yang tidak berangkat dari kebutuhan riil masyarakat desa hanyalah langkah yang sia-sia. Program ini berisiko besar menjadi sekadar proyek administratif yang minim partisipasi warga karena tidak menyentuh persoalan ekonomi yang paling mendasar. Koperasi seharusnya tumbuh dari kesadaran serta kebutuhan kolektif anggotanya bukan dipaksakan melalui cetak biru dari pusat yang seragam. Ketika masyarakat tidak merasa memiliki program tersebut, maka efektivitasnya untuk menggerakkan ekonomi desa pun menjadi tanda tanya besar bagi kita semua. Terkait lokasi pembangunan yang jauh dari permukiman, pemerintah beralasan hal tersebut menyesuaikan dengan konsep pusat layanan terpadu (moneykompas.com, 2/7/2026).
Di balik fenomena ini, kita harus melihat bagaimana sistem ekonomi kapitalisme bekerja dalam melahirkan proyek-proyek besar yang rawan penyimpangan. Anggaran negara yang sangat fantastis dikucurkan dalam proyek ini namun pengawasan yang kompleks justru membuka lebar ruang bagi inefisiensi, rente, hingga potensi korupsi (bbc.com, 18/2/2026). Kebijakan semacam ini seringkali lebih menguntungkan segelintir kelompok pemegang kekuasaan serta pemilik modal dibandingkan benar-benar menyejahterakan masyarakat. Rakyat hanya dijadikan objek kebijakan sementara persoalan mendasar mereka terus dibiarkan tanpa solusi nyata yang menyentuh akar rumput.
Kita mendapati sebuah paradoks besar di mana dana publik terus digelontorkan untuk proyek-proyek baru yang manfaatnya belum jelas sementara kemiskinan dan ketimpangan ekonomi masih mencengkeram desa. Anggaran besar tersebut seharusnya dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah fundamental seperti akses modal murah tanpa riba, perbaikan infrastruktur pertanian, serta stabilisasi harga komoditas yang selama ini membelenggu petani kecil. Sayangnya, orientasi pada proyek cenderung lebih mengutamakan penyerapan anggaran daripada pencapaian dampak kesejahteraan yang berkelanjutan. Hal inilah yang membuat rakyat semakin skeptis terhadap setiap janji manis yang dibungkus dengan narasi nasionalisme.
Dalam pandangan Islam, ekonomi harus dibangun untuk memenuhi kebutuhan riil rakyat bukan sekadar mengejar target angka atau proyek semata. Negara memikul tanggung jawab besar sebagai pelayan rakyat dan pengatur urusan mereka melalui pengelolaan harta milik umum yang adil. Islam tidak memandang kesejahteraan sebagai sekadar angka pertumbuhan ekonomi melainkan hasil dari penerapan sistem ekonomi yang menghargai keberkahan serta keadilan distribusi. Lapangan kerja dan akses ekonomi harus dibuka seluas-luasnya melalui kebijakan yang berpihak pada rakyat bukan melalui skema proyek yang membebani kas negara secara membabi buta.
Solusi Islam bersifat sistemik dan tidak bisa dilakukan dengan cara tambal sulam. Islam menawarkan perubahan mendasar pada sistem pengelolaan ekonomi secara menyeluruh. Negara wajib mengelola sumber daya alam serta sektor-sektor strategis untuk kemaslahatan publik sehingga pendapatan negara dapat digunakan untuk mendukung ekonomi rakyat secara langsung tanpa harus menunggu tetesan proyek dari atas. Ekonomi rakyat diperkuat dari hulu dengan memastikan akses tanah yang produktif serta dukungan penuh terhadap sektor riil. Ketika sistem syariat diterapkan secara kaffah, kesejahteraan tidak lagi menjadi barang mewah bagi warga desa melainkan hak yang terlindungi oleh hukum negara.
Koperasi dalam kerangka Islam haruslah berdiri di atas dasar sukarela dan saling membantu antar anggota untuk mencapai tujuan kemaslahatan bersama bukan sebagai kepanjangan tangan proyek pemerintah yang kaku. Negara berperan memfasilitasi tanpa melakukan intervensi yang merusak kemandirian koperasi itu sendiri. Perbaikan kondisi ekonomi desa memerlukan pendekatan yang organik di mana masyarakat dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan sesuai dengan kearifan lokal yang mereka miliki. Inilah kunci utama agar sebuah program ekonomi mampu bertahan lama dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya.
Sudah saatnya kita meninggalkan pola kebijakan yang berorientasi pada proyek karena hanya akan melahirkan polemik baru di tengah masyarakat. Kesejahteraan rakyat adalah amanah besar yang menuntut perbaikan sistem secara menyeluruh bukan sekadar perombakan program yang bersifat teknis belaka. Islam mengajarkan bahwa penguasa adalah pelindung bagi rakyatnya dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap kebijakan yang dibuat di hadapan Sang Pencipta.
Dengan menjadikan syariat sebagai landasan kebijakan, kita bisa berharap pada masa depan ekonomi yang lebih adil, mandiri, serta diridhai Allah SWT. Kebijakan publik yang benar-benar berorientasi pada kesejahteraan rakyat akan membawa keberkahan bagi negeri ini dan mengakhiri berbagai kesengsaraan yang selama ini terjadi akibat penerapan sistem ekonomi yang keliru dan jauh dari nilai keadilan Islam. Sudah terlalu lama rakyat menanti perubahan nyata yang tidak hanya sebatas wacana di atas kertas namun dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari mereka yang penuh perjuangan. Saatnya beralih pada sistem yang lebih manusiawi dan berpihak sepenuhnya pada kepentingan rakyat banyak. Wallahu A’laam Bisshawaab[] Sumber Foto : Canva