Negara yang saat ini melekat erat pada sistem kapitalisme tidak akan mampu mensejahterakan rakyat sebab negara berubah, yang seharusnya melayani umatnya kini menjadi lintah penghisap bagi rakyatnya.
Oleh : Lestia Ningsih S.Pd
WacanaMuslim-Dibandingkan negara lain, benar bahwa pajak Indonesia terbilang rendah. Berbeda dengan negara lain dengan pajak yang tinggi dan beragam jenis pula. Tetapi hal tersebut tidak bisa menjadi patokan atau syarat sebuah negara menjadi negara maju.
Kenaikan pajak yang terus melangit tidak serta merta menandakan bangkitnya suatu ekonomi negara. Bisa jadi, pajak justru sebagai beban rakyat sebab penghasilan tidak sebanding dengan keperluan dan pengeluaran di mana zaman sekarang yang apa-apa serba mahal ditambah rakyat harus dipalak dengan pajak. Lalu pantaskah kenaikan pajak menjadi sebuah prestasi?
Berbeda dalam pandangan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang memamerkan kinerja moncer jajarannya di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Pasalnya, angka penerimaan pajak terus meningkat signifikan sejak 1983 yang hanya Rp13 triliun.
“Kita semua mengetahui bahwa untuk bisa terus menjaga Republik Indonesia, membangun negara ini, negara dan bangsa kita, cita-cita yang ingin kita capai, ingin menjadi negara maju, ingin menjadi negara yang sejahtera, adil, tidak mungkin bisa dicapai tanpa penerimaan pajak suatu negara,” jelas dia dalam acara Spectaxcular 2024 di Plaza Tenggara GBK, Jakarta Pusat, Minggu (14/7). ( CnnIndonesia.com, 14-7-2024)
Sebenarnya miris saat menkeu mengatakan bahwa kenaikan pajak ini adalah sebuah pencapaian ke arah positif. Padahal posisi rakyat pada fakta yang sesungguhnya sangat terjepit sebab segudang aturan undang-undang yang mengikat seperti gaji terhalang UMR, pungutan sosial seperti BPJS, Jamsostek dan lainnya, selain itu kebutuhan yang juga semakin naik baik untuk kebutuhan pokok yang apa-apa serba mahal dan biaya pendidikan yang semakin menggila kini rakyat harus dipalak dengan pajak pula.
Fakta bahwa naiknya pajak tidak menjadikan pelayanan negara semakin ramah, nyaman dan maksimal. Justru sebaliknya, pembangunan banyak terjadi dimana-mana namun mematikan ekonomi rakyat. negara malah berpihak pada korporasi. Pelayanan umum seperti rumah sakit, pendidikan semuanya dikuasai swasta yang akhirnya rakyat harus merogoh kocek dalam-dalam untuk pelayanan umum yang seharusnya gratis dari pemerintah karena itu memang tugas negara. Dan yang membuat rakyat lebih sakit hati dan mengutuk adalah para koruptor yang mengkorupsi uang rakyat. Bukan rahasia lagi bahwa uang rakyat dari pemungutan pajak lebih banyak masuk ke kantong-kantong pribadi penguasa. Contoh kasus seperti: Jayus Tambunan eks pejabat kantor pajak, Andhi Pramono eks pejabat bea cukai dan kasus-kasus lainnya.
Pajak yang kian naik namun rakyat kian menderita apakah hal ini merupakan prestasi?
Lagi-lagi busuknya sistem kapitalisme berhasil menciptakan kekacauan dan menghancurkan pemikiran manusia. Bagaimana bisa? Sebab kapitalisme mencekoki siapan dan negara manapun bahwa prestasi diukur dari nilai dan angka bukan pada substansi yang sebenarnya. Maka pantas negara hadir hanya sebagai regulator yang hanya mengejar angka-angka dan bukan mengejar untuk mensejahterakan rakyat.
Negara yang saat ini melekat erat pada sistem kapitalisme tidak akan mampu mensejahterakan rakyat sebab negara berubah, yang seharusnya melayani umatnya kini menjadi lintah penghisap bagi rakyatnya. Lalu masihkan kita berharap negari ini dikuasai kapitalisme?
Buang jauh angan-angan pada sistem kapitalisme saat ini. Beralih pada sistem Islam yang pernah mencontohkan dan menerapkan sistem ekonomi yang lebih stabil dan adil. Islam tidak menjadikan pajak sebagai penopang ekonomi negara. Negara Islam akan memaksimalkan sumber kekayaan alamnya untuk dikelola secara maksimal dan manfaatnya digunakan untuk kemaslahatan umat semata. Maka dari sini kebutuhan satu negara akan tercukupi bahkan melimpah-ruah hanya dari hasil kekayaan alam dengan syarat pengelolaannya tidak boleh ada campur tangan penguasaan asing terhadap sumberdaya alam milik negara.
Selanjutnya jika ternyata baitul maal kosong dan tidak ada kas negara, maka pajak diberlakukan sebagai alternatif dengan syarat bahwa pajak bersifat temporal artinya jika biaya yang diperlukan sudah ditunaikan paka pajak akan diberhentikan. Selanjutnya pajak hanya dikutip dari orang-orang kaya dari kelebihan hartanya setelah selesai memenuhi kebutuhannya. Adilnya Islam mencontohkan bahwa negara bukan sebagai regulator melainkan pengayom dan peri’ayah umatnya dengan tidak memberlakukan pajak dengan berbagai jasa dan barang melainkan sebagai option darurat saja. Bandingkan manakah sistem yang lebih unggul Islam atau kapitalisme? Segera tinggalkan sistem buruk sebab kondisi umat sangat memprihatinkan dan butuh perubahan segera. Allahu ‘alam bishowab []
Sumber Foto : Canva