Indonesia Juara Pengangguran di ASEAN

Bagikan Artikel ini

Nilai investasi besar yang berhasil diraih ini, seharusnya menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja yang luas. Namun Indonesia malah menjadi juara pengangguran di ASEAN. Sungguh merupakan kondisi yang ironis.

Oleh Daryeti
Aktivis Muslimah

WacanaMuslim-International Monetary Fund (IMF) mengemukakan tingkat pengangguran Indonesia tertinggi di negara-negara Asia Tenggara lainnya. Hal ini dijabarkan melalui laporan World Economic Outlook yang terbit April 2024. Dari 279,96 juta penduduk Indonesia, sekitar 5,2 persennya adalah pengangguran. Posisi ini lebih rendah 0,1 persen dari data tahun lalu yakni 5,3 persen. Di bawah Indonesia ada Filipina dengan tingkat pengangguran 5,1 persen. Posisi terakhir ditempati oleh Thailand dengan 1,1 persen dan menjadi negara dengan tingkat pengangguran terendah di dunia. (detik.com, 24-7-2024)

Sementara itu, hampir 10 juta generasi Z di Indonesia juga merupakan pengangguran atau dikenal dengan istilah NEET (not in employment, education, and training) atau sedang tidak dalam pekerjaan, pendidikan, dan pelatihan. Fakta tersebut berdasarkan data BPS (2021 – 2022). Pada Agustus 2023 terdapat 9.896.019 jiwa atau hampir 21% dari total penduduk dengan rentang kelahiran antara 1997 – 2012.
Sungguh miris, jumlah pengangguran yang luar biasa ini terjadi di tengah arus investasi yang sedang naik.

Menurut catatan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) realisasi investasi sepanjang 2023 mencapai Rp1.418,9 triliun. Capaian tersebut melampaui target (101,3%) yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp1.400 triliun dengan total penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.823.543 orang. Realisasi investasi 2023 terdiri dari realisasi penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp744,0 triliun atau setara 52,4% dari total realisasi investasi, dan realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp674,9 triliun atau mencapai 47,6%.

Laporan World Investment Report dari United Nation Conference on Trade and Development 2023 juga turut mengkonfirmasi Kontribusi investasi asing pada perekonomian nasional. Laporan itu menyebut aliran investasi langsung asing (foreign direct investment/ FDI) ke Indonesia mencapai 21,96 miliar dolar AS dan membuat posisi Indonesia menempati peringkat ke-2 di kawasan Asia Tenggara.
Sementara itu, investasi Indonesia pada kuartal I 2024 menyentuh angka Rp401,5 triliun. Dari target investasi sebesar Rp1.650 triliun, realisasi investasi Indonesia per kuartal pertama sudah mencapai 24,3%.

Nilai investasi besar yang berhasil diraih ini, seharusnya menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja yang luas. Namun Indonesia malah menjadi juara pengangguran di ASEAN. Sungguh merupakan kondisi yang ironis.

Tingginya jumlah pengangguran membuktikan gagalnya negara menyediakan lapangan kerja. Bisa jadi angka pengangguran ini akan meningkat mengingat kebijakan negara yang semakin tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Terlebih pada tahun 2024 ini banyak pabrik tutup dan gulung tikar. Terbaru, pabrik sepatu Bata di Purwakarta dinyatakan tutup permanen setelah 30 tahun beroperasi.

Melansir Tempo (10-5-2024), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat selama periode Januari—Maret 2024 sudah ada 2.650 pekerja yang terkena PHK di Jawa Barat. Sedangkan daerah tertinggi yang paling banyak merumahkan pegawainya ada di DKI Jakarta, yakni 8.876 pekerja. Disusul Jawa Tengah sebanyak 8.648 orang. Angka ini dikhawatirkan menambah jumlah pengangguran di Indonesia.

Investasi tinggi yang digadang-gadang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, nyatanya hanya merupakan proyek-proyek padat modal. Investasi swasta—dalam maupun luar negeri—nyatanya tidak banyak membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, yang ada justru masuknya tenaga kerja asing secara besar-besaran sehingga menyingkirkan kesempatan pekerja dalam negeri untuk mengakses kesempatan kerja dan menimbulkan banyak konflik horizontal.

Untuk mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan dengan menciptakan SDM yang kompeten, produktif, dan berdaya saing di pasar global, Presiden Jokowi meluncurkan Perpres 68/2022 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (PVPV). Harapannya, melalui revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi akan tercipta lulusan yang siap memenuhi kebutuhan tenaga kerja di dalam negeri dan siap berkompetisi di pasar kerja global.

Perpres ini menjadi landasan bagi sekolah membuka keran kerja sama dengan banyak pihak swasta untuk membantu para lulusan SMK pencari kerja. Melalui kerja sama ini, pihak swasta akan mendapatkan suntikan dana dari pemerintah dalam rangka menyediakan program-program pemagangan.
Upaya melahirkan calon tenaga kerja melalui sekolah-sekolah vokasi jika dilihat sekilas seakan menjadi solusi, karena akan menghasilkan tenaga kerja dengan keterampilan yang link and match dengan dunia industri. SDM Indonesia yang masuk sekolah vokasi telah memiliki pengalaman magang dan mendapat kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri. Sehingga saat lulus sekolah sudah memiliki kemampuan yang dibutuhkan dunia kerja.

Namun kebijakan ini justru mencerminkan hal sebaliknya. Ketika anak bangsa diharuskan untuk sekolah hanya sampai jenjang sekolah atas dan vokasi, ini menunjukkan Indonesia tidak memiliki visi pendidikan yang kuat.

Seharusnya negara menciptakan sistem pendidikan yang dapat melahirkan para ilmuwan dan penemu yang akan melahirkan ide-ide dan berbagai temuan penting yang berguna bagi kehidupan. Memprioritaskan sekolah vokasi dan menjadikan pendidikan tinggi sebagai kebutuhan tersier masyarakat mencirikan sebuah bangsa yang tidak punya cita-cita tinggi dan hanya sanggup melahirkan buruh bagi investor yang menanam modal di negaranya.

Mengurangi jumlah pengangguran dengan memberikan keterampilan memadai adalah kewajiban negara, tetapi menjadikan sekolah vokasi sebagai solusi adalah sebuah kemunduran dan perendahan terhadap ilmu pengetahuan.

Dalam sistem Islam, terpenuhinya kebutuhan dasar setiap warga, berupa sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan masyarakat merupakan kewajiban negara. Jika kebutuhan mendasar penduduk individu per individu sudah terpenuhi, maka sebuah negara dikatakan berhasil dan sejahtera. Jadi, jika masih ada individu yang belum bisa mengakses makanan atau perumahan, atau masih terdapat penduduk yang belum memiliki pekerjaan, kinerja ekonomi belum bisa dikatakan baik. Negara harus berdiri paling depan untuk melakukan pelayanan dan penyediaan seluruh sarana dan kebutuhan publik bagi masyarakat melalui mekanisme ekonomi dan nonekonomi.

Pertumbuhan ekonomi dan angka-angka agregat kesejahteraan bukanlah orientasi pembangunan dalam Islam, melainkan terpenuhinya seluruh hak masyarakat dengan baik dan tertanggulanginya kesulitan bertahan hidup masyarakat dikarenakan renta, cacat, atau hidup di daerah terpencil. Seluruh kebutuhan individu warga terpenuhi dan berbagai bentuk pelayanan umum dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah, murah, dan berkualitas tinggi.

Pengembangan sektor ekonomi riil masyarakat dalam perdagangan, pertanian, industri, dan berbagai bidang strategis lainnya akan menjadi titik fokus Sistem ekonomi Islam. Riba akan ditiadakan, sektor nonriil (pasar saham dan pasar modal) akan dihapus, serta pajak akan ditiadakan.

Untuk mengatasi pengangguran, sistem ekonomi Islam akan mendorong secara masif setiap laki-laki di dalam rumah tangga untuk dapat menjalankan perannya sebagai pencari nafkah, memastikan mereka memiliki keahlian memadai dan memastikan ada sistem penggajian yang rasional dan tidak zalim. Lapangan pekerjaan akan disediakan seluas-luasnya oleh negara, perdagangan luar negeri dipastikan tidak mematikan berbagai jenis usaha masyarakat dengan tidak membuka keran impor yang menimbulkan dharar.
Berbagai hajat hidup publik juga dipastikan dikelola oleh negara untuk seluas-luasnya digunakan bagi kesejahteraan rakyat, tidak diserahkan kepada swasta apalagi asing.

Sistem pendidikan dipastikan berdiri kokoh dan tidak terpengaruh oleh intervensi industri, apalagi kepentingan investasi asing. Sistem pendidikan menjadi ujung tombak penyiapan SDM berkualitas, baik dari sisi keahlian maupun ilmu pengetahuan, serta memiliki nilai-nilai ketakwaan yang tinggi yang bermanfaat untuk umat.Wallahualam bissawab.[]

Sumber Foto Canva

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *