Ketika pembuatan pengaturan diserahkan kepada manusia, maka sampai kapanpun kehidupan akan jauh dari kesejahteraan
Oleh : Diah Indriastuti, SE
WacanaMuslim-Program makan bergizi gratis ternyata belum mampu menyasar ke seluruh anak-anak di Indonesia. Butuh dana besar sebesar 100 trilliun supaya bisa menjangkau ke 82,9 juta penerima manfaat MBG, hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bapak Dadan Hindayana, Jumat (17-1-2025) ,CNBC Indonesia
Ketua DPR RI Sultan Bakhtiar Najamudin mengusulkan untuk menyukseskan program makan bergizi gratis , terkait dana, maka uang para koruptor atau pengemplang uang negara yang selana ini disimpan di luar negeri digunakan untuk membiayai MBG. (Kamis, 16 Januari 2025), VIVA.co.id.
Melihat kondisi di atas, maka muncul pertanyaan besar, ketika kampanye menyampaikan program MBG , apakah tidak melalui analisa yang detil dan mendalam ? Setelah terpilih menjadi pemimpin “gelisah” menghadapi kenyataan yang ada di lapangan, ternyata tidak sesuai dengan harapan. Banyak kendala-kendala yang dihadapi, padahal untuk merealisasikan satu program saja.
Berkaca dari hal ini maka tujuan program MBG ini untuk siapa, apakah murni untuk rakyat ataukah untuk pasar ? Apakah dengan program MBG bisa menjadikan generasi cerdas, pintar, dan sehat ? Karena justru dari program ini menyebabkan munculnya berbagai macam pertanyaan.
Program MBG sebenarnya tak ubahnya program-program yang dibuat oleh rezim sebelumnya , seperti : BLT, bansos, dan lain-lain. Diberikan kepada rakyat untuk “membantu” memenuhi kebutuhan mereka, sehingga berdaya secara ekonomi. Ketika berdaya maka akan meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup mereka, serta dapat menghantarkan kepada kesejahteraan.
Faktanya, dari sekian program yang telah dijalankan, nyatanya tidak mampu membawa rakyat kepada kesejahteraan, bahkan beban hidup bertambah berat. Rakyat sudah berupaya untuk berdaya secara ekonomi, tetapi regulasi yang dibuat negara tidak berpihak kepada mereka melaikan kepada oligarki. Yang terjadi adalah keruwetan bukan solusi tuntas, karena keliru di dalam memahami akar masalah yang di hadapi rakyat.
Permasalahan yang terjadi karena sistem yang digunakan mengatur kehidupan kita berasal dari sekularisme kapitalis, yang menjadikan pembuat aturan ada pada manusia. Aturan dibuat berdasarkan atas kesepakatan, mana yang lebih ‘maslahat’. Makna maslahat di sini adalah kemaslahatan bagi yang duduk di tampuk kekuasaan beserta pihak-pihak yang menyokong kekuasaan, contoh : pemagaran laut oleh Aguan cs, membuat para nelayan kesulitan mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka. Dimana area yang dipagari memiliki surat resmi dari negara. Naudzubillahi min dzalik
Ketika pembuatan pengaturan diserahkan kepada manusia, maka sampai kapanpun kehidupan akan jauh dari kesejahteraan. Semua kebijakan pasti menguntungkan pihak oligarki dan kekuasaan. Termasuk program MBG. Akan banyak usaha kecil berdampak pada penurunan pendapatan, seperti kantin- kantin yang sekolahnya mendapat MBG atau UMKM yang dekat dengan sekolah (apalagi ada wacana kantin dibebani pajak juga). Belum lagi pajak 12% yang baru disahkan , hidup rakyat semakin terhimpit dan sulit.
Rakyat butuh hidup berkah dengan Khilafah
Kehidupan akan terasa nikmat ketika rakyat mendapatkan perhatian besar dari pemimpin negaranya. Bentuk perhatiannya antara lain adalah ketika terpenuhinya kebutuhan dasar/pokok (pangan, sandang, papan) bagi seluruh individu rakyat, kebutuhan kolektif (pendidikan, kesehatan, keamanan) secara cuma-cuma, kebutuhan sekunder maupun tersier tidak dihalangi untuk mendapatkannya. Karena sebagai manusia pasti menginginkan kehidupannya terpenuhi dan tercukupi tanpa memandang kaya atau miskin.
Ketika mengharapkan hidup nikmat dalam kepemimpinan Sistem Kapitalisme maka hal ini mustahil dapat diwujudkan. Sehingga kita butuh sistem yang mampu mewujudkan semua yang kita butuhkan di dalam kehidupan.
Ini semua bisa terwujud kalau Islam diterapkan dalam kehidupan oleh institusi negara. Untuk memenuhi semua hak-hak rakyat tersebut, Islam memberikan petunjuk yang terdapat di dalam Al Quran, As Sunnah, ijma’ shahabat dan Qiyas. Di sana dijelaskan bagaimana peran negara dalam mengurusi pemenuhan kebutuhan tiap-tiap individu rakyatnya, tanpa memandang kaya/miskin atau muslim/non muslim. Semua mendapatkan haknya. Termasuk bagaimana negara berusaha mewujudkan ketahanan pangan bagi rakyat.
BACA JUGA : Polemik Program MBG, Sejatinya Untuk Siapa?
Tak terkecuali pemenuhan makanan bergizi bagi rakyat. Tentu bukan tebang pilih hanya untuk siswa sekolah saja. Tapi negara memastikan barang-barang kebutuhan yang di konsumsi rakyat halal dan thoyib, halal adalah makanan atau minuman yang beredar di tengah masyarakat harus yang dibolehkan syariat Islam, sedangkan thoyib adalah makanan atau minuman yang baik bagi kesehatan.
Untuk bisa mewujudkan hal tersebut di atas, negara memfasilitasi rakyatnya yang punya keahlian (ilmuwan) melakukan penelitian pangan maupun non pangan, lingkungan, tanah, udara, air, cuaca, iklim,dan lain-lain. Dengan memberi gaji terbaik, sehingga mendorong para peneliti atau ilmuwan untuk memberikan kemampuannya secara optimal bagi kemaslahatan umat. Tidak lupa sistem pendidikan yang berasaskan pada aqidah Islam, membentuk pola pikir dan pola sikap ilmuwan/peneliti maupun rakyat secara umum bahwa hidup untuk tunduk dan taat kepada Allah, sehingga apapun yang mereka lakukan untuk ketaatan bukan sekedar meraih dunia. Sistem oendidikan akan membentuk individu bertaqwa, masyarakat yang melakukan pengontrolan , negara yang menetapkan aturan Islam. Fasilitas ini dari APBN negara, bukan swasta, yaitu diambil dari Baitul Maal.
Dan yang tidak kalah penting, ketika menjumpai ada yang berbuat curang, yakni memproduksi, menyediakan maupun menjual apa yang dibutuhkan rakyat, tidak halal dan thoyib, maka akan ada sanksi yang tegas bagi pelakunya. Sehingga memberikan efek jera dan mendorong untuk taubat atas apa yang dilakukannya.
Inilah bentuk ikhtiyar negara dalam mengurusi dan memberikan perhatian makanan bergizi. Jauh lebih efektif dan efisien , mengena kepada seluruh rakyat.
Wallahu A’lam[]
Sumber Foto : Canva