Jika kita telaah lebih dalam, akar dari permasalahan ini adalah paradigma kapitalisme yang mengutamakan kebebasan pasar.
Oleh: Hanny N.
WacanaMuslim-Dikutip dari antaranews.com (9 Maret 2025), Satgas Pangan Polri menyelidiki temuan adanya minyak goreng kemasan bermerek MinyaKita yang dijual di pasaran tidak sesuai dengan takaran yang disebutkan oleh produsen pada label kemasan.
Ketua Satgas Pangan Polri Brigjen Pol. Helfi Assegaf ketika dihubungi wartawan di Jakarta, Minggu, mengatakan bahwa penyelidikan itu merupakan tindak lanjut pihaknya usai menemukan adanya ketidaksesuaian pada produk MinyaKita dalam inspeksi yang dilakukan di Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
Kasus minyak goreng subsidi Minyakita yang dioplos dan dijual dengan takaran yang tidak sesuai kembali menghebohkan publik. Belum lama ini masyarakat dibuat geram dengan peredaran Pertamax oplosan, kini skandal serupa muncul di sektor pangan. Kecurangan ini bukan sekadar masalah teknis atau ulah segelintir oknum yang serakah, melainkan cerminan dari kegagalan sistemik dalam mengelola distribusi kebutuhan pokok rakyat.
Fakta bahwa minyak goreng bersubsidi bisa dioplos dan dipasarkan dalam kondisi yang tidak sesuai standar menunjukkan lemahnya pengawasan negara serta besarnya kendali korporasi dalam distribusi pangan. Sayangnya, negara hanya berperan sebagai regulator yang menjamin kelancaran bisnis, bukan sebagai pelindung hak-hak rakyat. Jika dibiarkan, praktik semacam ini tidak hanya merugikan konsumen secara ekonomi, tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.
Kapitalisme dan Karpet Merah bagi Korporasi
Dalam sistem ekonomi kapitalisme yang diterapkan saat ini, liberalisme ekonomi menjadi asas utama. Ini berarti negara lebih banyak berperan sebagai fasilitator dan regulator, bukan sebagai aktor utama dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Distribusi pangan yang seharusnya menjadi kebutuhan vital rakyat justru dikuasai oleh segelintir korporasi besar. Dari hulu hingga hilir, mereka memiliki kendali penuh terhadap produksi, distribusi, hingga harga jual.
Berkali-kali kita menyaksikan bagaimana korporasi memanfaatkan sistem ini demi keuntungan mereka. Minyak goreng langka di pasaran, namun di gudang mereka stok melimpah. Harga naik drastis, tapi produsen tetap meraup untung besar. Ketika subsidi diberikan, bukannya memastikan rakyat mendapatkan harga terjangkau, justru muncul skandal seperti Minyakita oplosan yang merugikan masyarakat kecil.
Negara dalam sistem kapitalisme memang tidak dirancang untuk mengurus rakyat secara langsung. Sebaliknya, ia bertindak layaknya wasit yang hanya mengawasi jalannya permainan, sementara pemain utamanya adalah para korporat yang berorientasi pada keuntungan. Tidak ada jaminan bahwa rakyat akan mendapatkan kebutuhan pokok mereka dengan harga yang wajar dan kualitas yang baik. Bahkan, ketika terjadi kecurangan seperti kasus minyakita oplosan, sanksi yang diberikan sering kali tidak menjerakan pelaku.
Jika kita telaah lebih dalam, akar dari permasalahan ini adalah paradigma kapitalisme yang mengutamakan kebebasan pasar. Dalam sistem ini, intervensi negara dianggap sebagai hambatan bagi mekanisme pasar. Akibatnya, pasar dibiarkan berjalan dengan aturan main yang menguntungkan pemilik modal, sementara rakyat hanya bisa menerima dampaknya. Dengan kondisi semacam ini, wajar jika praktik kecurangan seperti pengoplosan minyak terus terjadi tanpa solusi yang nyata.
BACA JUGA : Sistem Negara Sakit, Rakyat Makin Sulit
Islam: Paradigma Pengurusan Rakyat yang Hakiki
Berbeda dengan kapitalisme, Islam menetapkan bahwa negara adalah pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap pemenuhan kebutuhan rakyat. Pemimpin dalam Islam berperan sebagai raa’in (pengurus umat) yang harus memastikan setiap individu mendapatkan hak-haknya, termasuk dalam hal pangan. Islam tidak memandang pengurusan rakyat sebagai bisnis atau sarana mencari keuntungan, melainkan sebagai amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Dalam sistem Islam, kebutuhan pokok rakyat, termasuk pangan, harus berada di bawah kendali negara. Tidak boleh ada monopoli atau penguasaan oleh korporasi yang hanya mengejar profit. Negara wajib mengontrol rantai distribusi agar tidak terjadi distorsi pasar, kecurangan, atau manipulasi harga yang merugikan masyarakat.
Ada beberapa mekanisme yang diterapkan dalam Islam untuk memastikan kebutuhan pokok rakyat terjamin:
- Negara Bertanggung Jawab Penuh atas Kebutuhan Rakyat
Negara tidak boleh lepas tangan dalam urusan pangan. Ia harus memastikan pasokan minyak goreng, beras, garam, dan kebutuhan pokok lainnya tersedia dalam jumlah cukup dan dengan harga yang wajar bagi masyarakat. Jika terjadi kelangkaan, negara wajib segera bertindak dengan mekanisme yang telah ditetapkan syariat. - Pengawasan Ketat terhadap Rantai Distribusi
Negara harus memiliki sistem pengawasan yang kuat terhadap distribusi pangan. Dalam Islam, ada institusi qadhi hisbah yang bertugas melakukan inspeksi pasar secara berkala. Mereka bertugas memastikan tidak ada kecurangan dalam takaran, kualitas, atau harga. Jika ditemukan praktik curang seperti pengoplosan minyak goreng, pelaku bisa dikenai sanksi tegas. - Sanksi Tegas bagi Pelaku Kecurangan
Dalam Islam, tindakan curang dalam perdagangan seperti mengurangi takaran atau mencampur bahan berkualitas rendah dengan yang baik adalah pelanggaran berat. Pelaku bisa dihukum sesuai ketentuan syariat, mulai dari denda hingga larangan berbisnis jika terbukti merugikan masyarakat dalam skala besar. Dengan adanya sanksi tegas ini, pelaku kejahatan ekonomi akan berpikir ulang sebelum melakukan praktik curang. - Menghilangkan Distorsi Pasar
Islam melarang praktik penimbunan barang dengan tujuan menaikkan harga (ihtikar). Negara wajib memastikan bahwa distribusi kebutuhan pokok berjalan lancar tanpa hambatan. Jika ada pihak yang sengaja menimbun barang untuk keuntungan pribadi, negara berhak mengambil tindakan tegas, bahkan bisa menyita barang tersebut untuk didistribusikan kepada masyarakat dengan harga normal.
Solusi Hakiki: Sistem Islam sebagai Junnah bagi Rakyat
Jika kita ingin terbebas dari berbagai praktik kecurangan yang merugikan rakyat, maka kita harus keluar dari sistem kapitalisme yang memberikan karpet merah bagi para korporat. Sistem ini telah terbukti berkali-kali gagal dalam menjamin kesejahteraan rakyat dan justru menciptakan berbagai distorsi dalam ekonomi.
Islam menawarkan solusi hakiki dengan menempatkan negara sebagai pengurus rakyat, bukan sekadar regulator. Dengan sistem Islam yang diterapkan secara menyeluruh, kebutuhan pokok rakyat akan dikelola dengan baik, distribusi akan berjalan lancar, dan kecurangan dalam perdagangan akan diminimalisir. Ini bukan sekadar teori, melainkan telah terbukti dalam sejarah peradaban Islam selama berabad-abad.
Saatnya kita berpikir ulang, apakah kita akan terus membiarkan kapitalisme mengendalikan kehidupan kita dengan segala kebobrokannya, atau kita mulai mencari solusi yang benar-benar mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat? Islam telah memberikan jawabannya, tinggal bagaimana kita sebagai umat bergerak untuk memperjuangkannya. Wallahu’alam bish shawab[] Sumber Foto : Canva