Kebijakan ini bukan hanya sebagai upaya memperkuat peran laki-laki dalam pengendalian kelahiran, namun juga mengarah pada persoalan etik, politis dan ideologis
Oleh: Hanny N.
WacanaMuslim-Dari tempo.co (2 Mei 2025), Wacana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjadikan vasektomi sebagai syarat penyaluran bantuan sosial atau bansos dianggap diskriminatif terhadap warga miskin. Direktur Rujak Center for Urban Studies Elisa Sutanudjaja mengatakan, kebijakan tersebut tidak adil dengan memaksa calon penerima bansos untuk patuh.
Warga Jawa Barat, khususnya Kota Bandung, dikejutkan oleh kebijakan terbaru dari Gubernur Jabar yang menyatakan bahwa kepala keluarga laki-laki yang menjadi peserta program Keluarga Berencana (KB) akan menjadi prioritas penerima bantuan sosial (bansos). Sepintas, kebijakan ini terlihat sebagai upaya memperkuat peran laki-laki dalam program pengendalian kelahiran. Namun jika ditelaah lebih dalam, kebijakan ini menyimpan masalah serius, baik secara etik, politis, maupun ideologis.
Bansos adalah Hak Rakyat, Bukan Alat Paksaan Kebijakan
Setiap warga negara, khususnya yang tidak mampu, memiliki hak untuk mendapatkan bantuan sosial. Bansos merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya. Sayangnya, dalam sistem kapitalisme, segala sesuatu diukur dengan asas manfaat. Termasuk dalam kebijakan ini, hak dasar rakyat disyaratkan dengan kepatuhan terhadap program tertentu, dalam hal ini KB.
Artinya, penerima bantuan bukan lagi dipilih berdasarkan kebutuhan, tetapi berdasarkan ketaatan terhadap agenda yang ditetapkan negara— yang sejatinya berakar dari proyek global pengendalian populasi. Ini jelas tidak adil dan menyesatkan. Rakyat miskin dipaksa memilih antara tetap miskin atau tunduk pada agenda pengurangan jumlah anak. Ini bentuk tekanan yang halus tapi kejam.
KB: Solusi Palsu Mengentaskan Kemiskinan
Narasi yang digaungkan selama ini adalah bahwa banyak anak menyebabkan kemiskinan. Padahal, akar kemiskinan bukan pada jumlah penduduk, tapi pada distribusi kekayaan yang timpang, pengelolaan sumber daya alam yang dikuasai asing, serta sistem ekonomi kapitalis yang menjadikan rakyat tak berdaya.
Program KB menjadi proyek global dalam mengontrol angka kelahiran. Apalagi jika dilihat bonus demografi di Indonesia. Opini yang diaruskan adalah jika penduduknya banyak namun tidak berkualitas maka hanya akan menambah beban negara. Akhirnya, KB pun di dorong untuk menekan angka kelahiran.
Setelah sebelumnya bertahun-tahun didorong pada pihak perempuan, kali ini kampanye lebih kencang digaungkan pada para kepala keluarga, laki-laki. Dengan dalil lebih cepat pulih dan kembali beraktivitas jika dibandingkan tubektomi yang dijalankan istri. Hal ini menampakkan bahwa KB bukan sekadar urusan kesehatan reproduksi, tetapi alat untuk mengontrol populasi khususnya umat Islam secara sistemik.
Kebijakan ala Kapitalisme: Menekan Rakyat, Mengabdi pada Proyek Global
Penerapan program KB dengan insentif bansos adalah bentuk rekayasa sosial yang berbahaya. Ini menunjukkan bahwa negara lebih tunduk pada target global seperti Sustainable Development Goals (SDGs) ketimbang menyelesaikan persoalan riil rakyat. Padahal, KB sudah lama menjadi agenda negara-negara Barat yang khawatir terhadap ledakan populasi di negara-negara Muslim.
Sayangnya, penguasa di negeri ini tak menyadari bahwa dengan menekan angka kelahiran umat Islam, maka mereka tengah membantu melemahkan kekuatan umat di masa depan. Bukannya memperkuat institusi keluarga dan ekonomi rakyat, justru yang ditekan adalah jumlah anak, yang dalam Islam justru dianggap sebagai berkah dan aset peradaban.
BACA JUGA : Paket Stimulus Ekonomi, Mampukah Jadi Solusi?
Islam: Melindungi Keluarga, Menjamin Kesejahteraan tanpa Syarat
Berbeda dengan sistem kapitalisme, dalam Islam negara tidak boleh mensyaratkan pemenuhan kebutuhan rakyat dengan kepatuhan terhadap kebijakan tertentu. Negara adalah penanggung jawab langsung terhadap kebutuhan pokok rakyat (makanan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan), tanpa syarat apa pun. Rasulullah saw. bersabda:
“Imam (Khalifah) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Dalam sistem Khilafah, bansos bukan instrumen politik atau insentif kebijakan, tetapi bagian dari kewajiban negara terhadap rakyatnya. Negara akan memastikan tidak ada satu pun rakyat yang kelaparan, tidak punya tempat tinggal, atau tidak bisa mengakses pendidikan dan kesehatan hanya karena mereka tidak mengikuti program tertentu.
Islam juga tidak menjadikan KB sebagai program wajib, apalagi ditukar dengan hak rakyat. Islam memandang bahwa banyaknya anak adalah bagian dari rezeki dan keberkahan. Rasulullah saw. bersabda:
“Nikahilah wanita yang penyayang dan subur, karena aku akan membanggakan jumlah kalian di hadapan umat-umat lain pada hari kiamat.” (HR. Abu Dawud dan An-Nasa’i)
Dengan visi ini, negara dalam sistem Islam tidak akan pernah menjadikan rakyat sebagai objek rekayasa kebijakan. Justru yang akan dibangun adalah sistem ekonomi berbasis syariah, pengelolaan sumber daya alam oleh negara, dan distribusi kekayaan yang adil — semua itu memungkinkan rakyat sejahtera tanpa perlu ditekan untuk ikut KB.
Saatnya Sadar, Sistem Islam Solusinya
Kebijakan bansos bersyarat KB ini hanyalah satu dari sekian banyak contoh bahwa selama sistem kapitalisme sekuler tetap dipertahankan, rakyat akan terus menjadi korban proyek-proyek global yang membungkus diri dengan jargon kesejahteraan. Sistem ini tidak akan pernah benar-benar membela rakyat, karena tujuannya bukan melayani, tapi mengendalikan.
Sudah saatnya kita menyadari bahwa hanya sistem Islam, yaitu Khilafah, yang mampu menyejahterakan rakyat secara adil dan menyeluruh, tanpa agenda tersembunyi. Khilafah tidak akan menukar hak rakyat dengan program global, tapi akan berdiri tegak di atas hukum Allah untuk melayani umat dengan sungguh-sungguh. Wallahu’alam bish shawab.[] Sumber Foto : Canva