Sungguh malang nasib perempuan dalam sistem kapitalisme, perempuan yang semestinya dilindungi dan dipenuhi segala kebutuhannya, malah dibebani tanggung jawab besar untuk meningkatkan perekonomian negara dengan dalih Pemberdayaan Ekonomi Perempuan (PEP).
Oleh : Rani Ummu Askar
(Aktivis Muslimah)
WacanaMuslim-Seiring dengan tingginya kasus perceraian tertinggi di Jawa Tengah yang mayoritas disebabkan karena persoalan ekonomi, serta maraknya kasus kekerasan yang dialami oleh anak-anak dan perempuan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan, mengatakan akan harapannya terhadap Kabupaten Cilacap agar dapat menjadi pilot project nasional untuk program pemberdayaan perempuan. Ini disampaikan saat membuka Pelatihan Pengembangan Kapasitas Usaha bagi Perempuan yang digelar di Pendopo Wijaya Kusuma Sakti, Selasa (29/4/2025). Menurutnya, kesetaraan dalam keluarga adalah kunci kesejahteraan. Ia berharap pelatihan ini dapat membuka paradigma baru, bahwa perempuan tidak hanya sebagai ibu rumah tangga tetapi juga mampu berkontribusi secara ekonomi. Senada dengan Wakil Menteri PPPA, Wakil Bupati Cilacap, Amy Amalia Fatma Surya, juga menyebut “Kami berupaya agar Kabupaten Cilacap menjadi percontohan nasional untuk pemberdayaan perempuan dengan monitoring dan survei berkala”. (Cilacapkab.go.id, 29/04/2025)
Pernyataan mereka sejalan dengan kampanye kesetaraan gender yang digaungkan oleh Barat. Dimana kemiskinan yang menjadi problem utama negeri ini adalah karena perempuan tidak berdaya sehingga banyak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, sering terjadi konflik dengan pasangan karena alasan ekonomi. Komnas Perempuan mencatat ada 1.759 kasus pelecehan seksual pada tahun 2022. Ini menunjukkan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan.
Dengan begitu, komitmen pemerintah Indonesia sangat kuat untuk mencanangkan program pemberdayaan perempuan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurai angka kemiskinan, dan menurunkan angka pengangguran.
Keterlibatan perempuan sangat diyakini akan mampu memperbaiki perekonomian. Berdasarkan data laporan “Woman Bussines and The Law 2021” yang diterbitkan oleh World Bank pada tahun 2021, tercatat lebih dari 60 persen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia dimiliki oleh perempuan.
Kapitalisme Gagal Mensejahterakan Rakyat
Sungguh malang nasib perempuan dalam sistem kapitalisme, perempuan yang semestinya dilindungi dan dipenuhi segala kebutuhannya, malah dibebani tanggung jawab besar untuk meningkatkan perekonomian negara dengan dalih Pemberdayaan Ekonomi Perempuan (PEP). Hal ini mendorong perempuan untuk mengesampingkan peran utamanya sebagai ummu warabatul bayt yakni mendidik anak dan mengurus rumah tangga dan memaksanya untuk beraktivitas di luar rumah, akibatnya tak sedikit yang mengalami kesenjangan gaji serta mengalami pelecehan seksual di tempat kerja karena tuntutan pekerjaan yang mengikat perempuan untuk dimanfaatkan dari sisi jinsiyahnya demi meningkatkan angka penjualan.
Di luar negeri, Indonesia pun terus mengirimkan jutaan perempuan ke luar negeri sebagai pekerja migran domestik. Sebanyak 297.434 orang penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada tahun 2024 sampai bulan Desember. Tak sedikit yang mengalami kekerasan, dan menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) hingga ancaman hukuman mati di luar negeri. Hingga Juni 2024, berdasarkan data Kementerian Luar Negeri, terdapat 165 orang jumlah Warga Negara Indonesia yang terancam hukuman mati di luar negeri. PMI juga kerap menjadi korban kerja paksa dan perekrutan ilegal serta berbagai eksploitasi dan kekerasan yang dihasilkan dari kerentanan termasuk akibat berstatus PMI non prosedural.
Maka sesungguhnya yang menjadi akar persoalan kemiskinan hari ini adalah karena penerapan sistem kapitalisme liberal. Indonesia adalah negeri yang gemah ripah loh jinawi, memiliki sumber daya alam yang begitu melimpah ruah dari Sabang sampai Merauke.
Akan tetapi dalam sistem demokrasi kapitalisme berasaskan sekulerisme (pemisahan agama dari kehidupan) yang memberikan kebebasan kepemilikan, menjadikan kekayaan alam dikuasai oleh segelintir elit pemilik modal saja, sehingga meniscayakan terjadinya kesenjangan sosial yang tajam dan meningkatnya angka kemiskinan.
Maka sejatinya progam pemberdayaan perempuan adalah racun yang berbalut madu. Program ini dijalankan bukan untuk mengentaskan kemiskinan atau membangun kesetaraan bagi perempuan, akan tetapi ada motif lain yaitu untuk kepentingan bisnis para kapitalis dengan menciptakan pasar bagi produk-produk mereka dan meningkatkan daya beli masyarakat. Yang kuncinya ada di tangan perempuan sebagai pemegang kendali ekonomi rumah tangga. Jelas tujuan dari pada program ini tidak lain hanyalah untuk menancapkan hegemoni kapitalisme di dalam negeri yang dijajahnya serta mengeksploitasi perempuan demi memenuhi kepentingan mereka.
Perempuan Berdaya Hanya Dalam Islam
Nampaknya kapitalisme telah gagal untuk menjamin pemenuhan kebutuhan yang mendasar bagi rakyatnya serta tidak mampu untuk melindungi kehormatan dan kemuliaan perempuan.
Tetapi Islam tidak demikian. Islam sangat memuliakan perempuan. Negara dalam sistem Islam tidak akan mendorong dan membebani perempuan untuk menjadi tulang punggung ekonomi. Kebijakan-kebijakan yang dibuat akan senantiasa berlandaskan syariat Islam sehingga menjaga izzah perempuan dan mensupport perempuan agar mampu menjalankan tugas utamanya sebagai ummu warabatul bayt dengan sebaik-baiknya. Walhasil kasus perceraian, kekerasan, pelecehan seksual, kenakalan remaja, dapat diatasi.
Dengan penerapan sistem politik dan ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam, yakin akan mampu memenuhi kebutuhan primer setiap individu dan mnciptakan keadilan serta kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat. Tentu hal ini akan terwujud apabila negara mau menerapkan aturan Islam dalam segala aspek kehidupan. Menjadi support sistem bagi para perempuan untuk melahirkan dan mencetak generasi-generasi yang shalih dan berakhlak mulia yang siap membangun peradaban nan gemilang. Wallahu ‘alam bishowab[] Sumber Foto : Canva