Konflik yang melanda Sudan hari ini tidak terjadi dalam ruang hampa, meski permukaan terlihat seperti pertikaian etnis atau perebutan kekuasaan internal, akar persoalannya jauh lebih dalam dan sudah berlangsung selama puluhan tahun
Oleh: Amira Reya
(Aktivis Muslimah Remaja)
WacanaMuslim-Konflik di Sudan kembali mencapai titik paling kelam setelah Pasukan Dukungan Cepat (RSF) menguasai el-Fasher dan menewaskan lebih dari 1.500 warga hanya dalam tiga hari. Laporan dari Jaringan Dokter Sudan dan lembaga kemanusiaan menggambarkan rangkaian pembunuhan ini sebagai genosida terbuka mulai dari eksekusi warga sipil, serangan terhadap jalur pelarian, hingga pembantaian di Rumah Sakit Saudi yang menewaskan ratusan orang, termasuk pasien dan tenaga kesehatan. Warga yang berhasil menyelamatkan diri menyebut kota itu berubah menjadi “ladang pembantaian”, dengan mayat bergelimpangan dan minim upaya bantuan. (republika.id, 2025)
Kejatuhan el-Fasher menandai hampir runtuhnya seluruh Darfur ke tangan RSF, memicu kekhawatiran atas pecahnya Sudan untuk kedua kalinya setelah perpisahan Sudan Selatan. Lembaga bantuan internasional mencatat eksodus lebih dari 36.000 orang dalam hitungan hari serta meningkatnya kasus kekerasan seksual, penyiksaan, dan terbunuhnya kelompok rentan termasuk perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Perang yang berlangsung sejak 2023 itu kini telah menewaskan lebih dari 40.000 orang dan memaksa lebih dari 14 juta penduduk mengungsi, menjadikannya salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia. (republika.id, 2025)
Campur tangan aktor-aktor eksternal semakin memperuncing konflik dan memperpanjang penderitaan rakyat Sudan. Laporan investigatif mengungkap pasokan teknologi mata-mata Israel kepada RSF, temuan perlengkapan militer Inggris di medan perang, serta dugaan keterlibatan UEA dalam rantai suplai senjata. Ketika bantuan kepada RSF terungkap, al-Burhan pun kemudian mendekat ke Iran untuk memperoleh dukungan militer, menambah lapisan baru dalam kompleksitas perang. Dengan berbagai kepentingan yang saling bertubrukan, konflik di Sudan kini bukan hanya perebutan kekuasaan domestik, tetapi juga medan persaingan geopolitik yang menjadikan rakyat sipil sebagai korban terbesar. (republika.id, 2025)
Eskalasi kekerasan terbaru di El-Fasher semakin menunjukkan bagaimana konflik yang berakar pada perebutan kekuasaan setelah revolusi 2019 kini berubah menjadi bencana kemanusiaan besar sejak pecahnya perang terbuka antara RSF dan militer Sudan pada 2023. Dalam empat hari saja, lebih dari 62.000 warga melarikan diri akibat serangan brutal, pembunuhan massal, serta hancurnya layanan kesehatan dan akses kebutuhan dasar. (minanews.net, 2025)
Konflik yang melanda Sudan hari ini tidak terjadi dalam ruang hampa, meski permukaan terlihat seperti pertikaian etnis atau perebutan kekuasaan internal, akar persoalannya jauh lebih dalam dan sudah berlangsung selama puluhan tahun. Sudan adalah negara kaya sumber daya emas, minyak, dan lahan subur sehingga menjadi sasaran tarik-menarik kepentingan kekuatan besar dunia. Dalam proses ini, aktor global seperti Amerika Serikat dan Inggris memainkan peran melalui kebijakan luar negeri, jaringan sekutu, dan aliansi regional seperti Israel dan Uni Emirat Arab. Semua ini terkait perebutan pengaruh politik di Afrika Timur dan proyek geopolitik di Timur Tengah yang lebih luas.
Di sisi lain, sistem hukum dan lembaga internasional yang seharusnya menjadi pelindung negara-negara rentan sering kali bergerak dalam kerangka kepentingan negara adidaya. Aturan global dibentuk oleh mereka yang memiliki kekuatan ekonomi dan militer, sehingga banyak keputusan internasional cenderung mempertahankan dominasi pihak kuat daripada benar-benar melindungi masyarakat sipil. Akibatnya, konflik di negara-negara mayoritas Muslim, termasuk Sudan, kerap dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian yang adil.
Pada akhirnya, Sudan yang seharusnya makmur justru terus menjadi arena perebutan pengaruh luar. Kekayaan alamnya membuat negeri itu diperlakukan sebagai objek, bukan subjek. Sementara itu, rakyat Sudan menanggung akibat paling berat: kekerasan yang tidak berkesudahan, eksodus jutaan warga, dan hancurnya layanan dasar. Krisis Sudan menunjukkan bahwa ketika kepentingan politik global bertabrakan, yang menjadi korban utama selalu masyarakat biasa yang kehilangan rumah, keamanan, dan masa depan.
Derita yang menimpa rakyat Sudan hari ini menunjukkan betapa rapuhnya posisi negeri-negeri Muslim ketika konflik, perebutan kekuasaan, dan intervensi asing dibiarkan berlangsung tanpa perlindungan politik yang kuat. Seperti halnya di Gaza, rakyat Sudan berulang kali menjadi korban pengkhianatan para pemimpin regional yang lebih sibuk menjaga kekuasaan dibanding menjaga kehormatan umat. Celah ini dimanfaatkan kekuatan global dan sekutunya, yang memutarbalikkan narasi bahwa konflik Sudan hanyalah masalah etnis atau perang saudara, padahal faktanya terdapat kepentingan geopolitik yang bermain untuk menguasai sumber daya alam Sudan yang luar biasa melimpah.
Propaganda ini semakin efektif karena umat Islam, sejak runtuhnya persatuan politik mereka, terpecah menjadi negara-negara kecil yang mengedepankan identitas nasional masing-masing. Nasionalisme yang diwariskan penjajah membuat umat kehilangan sensitivitas terhadap penderitaan saudara seiman di wilayah lain. Akibatnya, tragedi yang menimpa Sudan, Afrika Tengah, Mali, atau Somalia berjalan panjang tanpa solusi yang hakiki. Krisis demi krisis terjadi bukan semata karena ketiadaan sumber daya, tetapi karena hilangnya mekanisme kepemimpinan yang mampu melindungi umat dari kerakusan negara adidaya dan sekutu regionalnya.
Padahal dalam sejarah panjangnya, dunia Islam pernah memiliki satu tatanan politik yang kuat dan mampu menjaga stabilitas kawasan, yakni kepemimpinan tunggal yang menyatukan umat di bawah penerapan hukum Islam. Selama masa itu, negeri-negeri Muslim tidak mudah dipecah-belah atau dijadikan arena proxy war seperti sekarang. Kekayaan alam justru menjadi berkah yang dikelola untuk kemaslahatan rakyat, bukan untuk memicu konflik atau dijarah kekuatan asing. Runtuhnya sistem ini pada 1924 meninggalkan kekosongan besar, membuat umat Islam terpecah dan tidak lagi memiliki perisai politik untuk menghadapi hegemoni global.
Karena itu, solusi untuk Sudan dan wilayah Muslim lainnya tidak cukup hanya dengan bantuan kemanusiaan atau seruan diplomasi yang berkali-kali terbukti tidak membawa perubahan berarti. Diperlukan kesadaran kolektif di tengah umat tentang pentingnya kembali pada nilai-nilai Islam sebagai fondasi tatanan kehidupan. Islam tidak hanya mengatur soal ibadah, tetapi juga tata kelola pemerintahan, keadilan, keamanan, dan distribusi kekayaan. Selama umat berada di luar aturan ini, maka kondisi penuh tekanan dan ketidakberdayaan akan terus berulang.
Upaya membangun kembali kekuatan politik umat tentu tidak muncul seketika, tetapi harus diperjuangkan melalui dakwah, pendidikan, dan penyadaran publik secara damai, sebagaimana metode yang diajarkan Rasulullah ﷺ. Kesadaran ini harus dibangun bersama, dalam jemaah yang berfokus pada kebangkitan Islam dan mempersatukan umat, bukan yang terjebak kepentingan nasionalisme atau kompromi politik sesaat. Hanya dengan jalan persatuan dan penerapan nilai-nilai Islam secara menyeluruh, umat dapat kembali memiliki kekuatan untuk melindungi saudara-saudaranya di Gaza, Sudan, Rohingya, dan seluruh penjuru dunia dari kezaliman geopolitik yang terus berlangsung. Wallahu ‘allam[] Sumber Foto : Canva