Pada akhir tahun lalu Badan Kebijakan Fiskal serta Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia merilis modal calon anggota DPR legislatif pusat untuk kampanye sebesar Rp. 1-5 miliar, artinya mereka orang yang mampu.
Oleh : Melani N
Aktivis Muslimah
WacanaMuslim-Tanggal 1 Oktober 2024 lalu merupakan hari bersejarah bagi Indonesia, karena tanggal tersebut telah dilantik sebanyak 580 orang anggota dewan, yang akan menjalankan tugasnya pada 5 (lima) tahun ke depan. Hal yang menarik dari pelantikan 5(lima) sekali adalah tunjangan apa saja yang di peroleh anggota DPR.
Tirto.id.12/10,Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritisi upaya pengalihan rumah jabatan anggota (RJA) DPR RI periode 2024-2029 ke tunjangan perumahan. Sebab,ICW menilai, langkah itu akan mempersulit pengawasan.
Peneliti ICW, Seira Tamara, mengatakan, dalam peralihan dari pemberian rumah fisik menjadi tunjangan, akan sulit mengawasi penggunaan tunjangan tersebut. Terlebih tunjangan tersebut ditransfer secara langsung ke rekening pribadi masing-masing anggota dewan.
Berdasarkan penelusuran dari sejumlah media, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar menyampaikan bahwa perbulan anggota DPR akan menerima tambahan tunjangan perumahan sekitar Rp. 50-70 juta. Kemudian, ICW melakukan kalkulasi dengan perkiraan tunjangan Rp.50-70 juta untuk 580 anggota DPR selama 60 bulan atau 5(lima) tahun. Hasilnya total anggaran yang harus di keluarkan adalah sebesar Rp.1.74 triliun sampai 2.43 triliun.(Kompas.com.12/10).
Wacana tunjangan perumahan, jenderal DPR RI tertuang dalam surat Setjen DPR nomer B/733/RT.01/09/2024 yang telah ditanda-tangani pada 25 September 2024. Dalam surat tersebut, anggota DPR periode 2024-2029 akan di berikan tunjangan Anggaran Perumahan dan tidak diberikan fasilitas Rumah Jabatan Anggota.
Rencana memberikan tunjangan uang perumahan anggota DPR menimbulkan polemik di tengah masyarakat, Pasalnya masyarakat saat ini kesulitan untuk mendapatkan perumahan. Dari anggaran triliunan untuk 580 anggota DPR, jika konversikan, setidaknya bisa membangun kurang lebih 14rbu unit rumah untuk rumah layah kalangan menengah ke bawah.
Kebijakan memberikan tunjangan rumah anggota DPR itu di nilai sebagai bentuk ketidak pekanan terhadap kondisi masyarakat yang terjadi saat ini, sebab masih banyak warga yang masih kesulitan untuk mendapatkan rumah layak.
Bukan menjadi rahasia umum menjadi anggota DPR membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Para anggota DPR yang terpilih rata-rata adalah orang punya.
Pada akhir tahun lalu Badan Kebijakan Fiskal serta Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia merilis modal calon anggota DPR legislatif pusat untuk kampanye sebesar Rp. 1-5 miliar, artinya mereka orang yang mampu.
Bahkan sebagian besar anggota DPR yang dilantik pada periode 2024-2029 bertempat tinggal sekitar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, sehingga anggota DPR yang terpilih bisa menyisihkan gaji sebesar Rp. 50juta untuk biaya kos ataupun rumah kontrakan.
Sebagai anggota DPR haruslah menunjukan kepedulian terhadap penderitaan masyarakat, terutama masyarakat level kebawah yang sulit punya akses perumahan, dan anggota DPR menolak fasilitas mewah yang diberikan.
Kita tahu selama ini anggota DPR mengabaikan kepentingan suara konstituen atau abai membelaan terhadap kepentingan rakyat kecil. Suara rakyat hanya di butuhkan di saat pemilu. Akan tetapi menerima banyak fasilitas. Membuat publik bertambah muak.
Sistem demokrasi kapitalis menjadikan anggota DPR sebagai sebuah jabatan yang layak menerima gaji. Mereka duduk sebagai anggota DPR dengan mengeluarkan modal, itu merupakan konsekuensi politik transaksional. Ketika terpilih hal yang di harapkan adalah modal mereka kembali.
Asas manfaat aji mumpung menjadi prioritas utama, daripada mengutamakan yang menjadi wakil rakyat, yang memegang amanah rakyat serta berjuang untuk kepentingan rakyat.
Akan tetapi yang terjadi adalah anggota DPR yang berpihak kepada kepentingan korporasi sebagai penyokong modal menjadi anggota DPR serta kepentingan partainya. Tidaklah mengherankan yang diharapkan adalah gaji, tunjangan beserta fasilitas.
Dalam Islam Majelis Umat adalah majelis yang beranggotakan orang yang mewakili kaum muslim dalam memberikan pendapat sebagai tempat rujukan bagi Khalifah untuk meminta masukan dan nasehat dalam berbagai urusan dan mengontrol pejabat pemerintah.
Setiap anggota Majelis Umat memiliki hak berbicara dan menyampaikan pendapat sebagaimana yang diinginkan tanpa adanya suatu keberatan pun, tentu saja dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh syariah. Jadi tugasnya adalah menjelaskan apa yang dilakukan oleh Khalifah, pejabat pemerintahan, atau pegawai salah satu negara.
Majelis umat melakukan itu semata-mata melakukan amar makruf nahi mungkar. Semua itu hukumnya wajib.
Sebagaimana terdapat sejumlah dalil dalam menyerukan kepada kaum muslim untuk mengontrol dan mengoreksi penguasa (muhasabah al-hakim). Umat memiliki hak untuk mengangkat wakil dalam menjalankan Syura/musyawarah. Allah berfirman :”Bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian apabila kamu telah membulatkan telad maka bertawakkal kepada Allah. (TQS.Ali Imran (3):159).
Dalam menjalankan tugasnya Majelis Umat bukanlah pegawai negara sebagaimana saat ini, Majelis Umat tidak berhak mendapat gaji. majelis Umat menerima santunan jika diperlukan untuk menunjang kinerjanya. Santunan yang diberikan dalam jumlah yang secukupnya.
Majelis Umat melakukan semua itu semata-mata mewakili kaum Muslim dalam melaksanakan kewajiban amar makruf nahi Munkar,mengoreksi para pejabat pemerintah serta menyampaikan nasehat kepada mereka.
Tidak seperti saat ini, anggota DPR yang melaksanakan tugas justru bersanding mesra dengan pejabat pemerintah, bahkan dengan mudahnya mengubah setiap peraturan negara ini. Politik transaksional antara pejabat pemerintah beserta korporasi tidak dapat di hindari. Sehingga janji-janji membela kepentingan rakyat kecil hanya omong kosong belaka.
Wallahu’alam[]
Sumber Foto : Canva