Islam mampu mendidik individu menjadi orang-orang yang beriman dan bertaqwa, amanah dalam menjalankan tugasnya, bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, dan memiliki aqidah Islam yang kuat.
Oleh. Hanif Eka Meiana (Aktivis Muslimah Soloraya)
WacanaMuslim-Sejumlah Anggota DPRD di Jawa Timur ramai-ramai ‘gadaikan’ Surat Keputusan (SK) pengangkatan ke bank. Fenomena gadai SK massal usai pelantikan Anggota DPRD ini menunjukkan betapa mahalnya biaya politik di Indonesia. Pengamat politik Universitas Brawijaya (UB) Prof Anang Sujoko, menyakini pengeluaran untuk seorang bakal calon legislatif bukan hanya ratusan juta. Dia memperkirakan saat ini modal untuk menjadi caleg itu bisa melebihi angka Rp 1 miliar. (detik.com, 7/9/2024)
Dia juga menyatakan untuk bisa memenangkan kontestasi dan lolos sebagai Anggota DPRD, meski tidak 100%, beberapa di antara caleg itu masih menerapkan praktik di lapangan dengan mengeluarkan uang yang tidak sedikit.
Persoalan yang tengah ramai ini menambah deretan panjang dari buruknya penerapan demokrasi. Bagaimana tidak, mulai dari awal hingga akhir penerapannya dipenuhi dengan begitu banyak persoalan yang seakan tak tuntas hingga menimbulkan berbagai kerusakan. Namun, memang begitulah kenyataan dari demokrasi. Sistem yang bersumber dari akal pikiran manusia yang senantiasa mementingkan unsur maslahat dan materi daripada kepentingan rakyat secara umum.
Demokrasi itu sendiri adalah buah dari diterapkannya sistem kapitalisme sekuler. Sistem yang memberikan kebebasan dan keleluasaan bagi manusia untuk bertindak berdasarkan keinginannya tanpa ada batasan. Sistem ini memisahkan antara agama dengan kehidupan sehingga terwujudlah sebuah tatanan yang penuh dengan pemuasan hawa nafsu, kerakusan dan ketamakan, menghalalkan segala cara demi mendapatkan apa yang diinginkan serta tak peduli dengan akibat yang akan ditimbulkannya.
Dalam hal pemerintahan, demokrasi memberikan peluang bagi siapa saja untuk terpilih dan dipilih. Tanpa melihat bagaimana karakter orang tersebut, latar belakang pendidikan, salih tidaknya, asalkan punya modal untuk nyalon maka ia akan bisa ikut dalam pesta demokrasi. Tak sampai disitu, sistem liberal tersebut juga menghendaki kekuasaan dipegang oleh mereka yang punya pengaruh kuat terutama dalam hal materi. Sehingga tak jarang, para calon harus merogoh kocek dalam ataupun menggandeng para pengusaha dan konglomerat demi bisa bersaing dalam kontestasi demokrasi.
Baca juga : Maraknya Aborsi Dampak Pergaulan Bebas Di Sistem Kapitalisme
Apa yang menjadikannya berbiaya mahal? Seperti semboyannya, ‘tak ada makan siang gratis’, para calon butuh mengkampanyekan dirinya dengan biaya kampanye yang mahal, menghidupi partai, juga menyuap rakyat agar memilih dirinya. Tentu hal itu dilakukan oleh semua calon. Bila perlu cara curang pun dilakukan, entah menyogok panitia KPU, merusak surat suara dan lain sebagainya.
Uang dan harta benda, pangkat, jabatan, ketokohan, nama baik keluarga, semua dipertaruhkan dalam pesta demokrasi. Bila gagal terpilih, maka lenyap sudah apa yang sudah dikeluarkan demi meraih posisi dalam pemerintahan. Sedang bila terpilih pun, ia harus bertanggungjawab mengembalikan dana-dana yang telah ia pinjam ataupun balik modal atas harta yang dikeluarkannya. Tak heran mereka pun ramai gadaikan SKnya.
Itulah wajah buruh dari sistem demokrasi. Mereka yang terpilih belum tentu memperjuangkan aspirasi rakyat, yang ada ialah politik kepentingan, korupsi besar-besaran, belum lagi gaya hidup hedon beberapa pejabat serta tuntutan untuk dapat bertahan di pemerintahan. Sehingga yang tersisa untuk rakyat ialah kebijakan yang dzalim, perampasan hak rakyat, pembodohan publik dan drama lelucon para pejabat pemerintahan.
Berbeda halnya bila kita berkaca pada sistem Islam. Kepemimpinan merupakan amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Penerapannya tidak akan membiarkan orang-orang yang tidak memenuhi kriteria sebagai pemimpin untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Di dalamnya pun ditegakkan sistem peradilan yang tegas. Menindak siapa saja yang bertindak dzalim, korupsi, merampas hak rakyat dan menyalahgunakan wewenang.
Penerapan sistem Islam mampu mendidik individu menjadi orang-orang yang beriman dan bertaqwa, amanah dalam menjalankan tugasnya, bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, memiliki aqidah Islam yang kuat, berkepribadian Islam serta senantiasa berhati-hati dalam bertindak yang didasarkan pada hukum syara’. Masyarakatnya pun dibentuk dalam kehidupan yang penuh dengan ketaatan, saling beramar ma’ruf nahi munkar dan melakukan kontrol sosial baik kepada umat maupun kepada wakil rakyat.
Dampaknya, penerapan yang sempurna tersebut mampu mewujudkan kepemimpinan yang adil dan amanah, kehidupan masyarakat yang sejahtera, dan kegemilangan peradaban yang mampu menandingi peradaban yang telah ada sebelumnya. Hingga Allah curahkan berbagai keberkahan dan kebaikan untuk masyarakat dan negerinya. Masyaallah. Sudah saatnya umat bangkit, membuang jauh sistem kufur demokrasi dan menjadikan Islam sebagai satu-satunya sistem dan solusi atas berbagai problem kehidupan. Insyaallah akan terwujud negeri yang baldatun thoyyibatun warabbun ghafur.
Waullahu’alam[]
Sumber Foto : Canva