Ketika perusahaan menghadapi tekanan ekonomi, PHK menjadi solusi utama tanpa ada campur tangan negara untuk melindungi hak pekerja.
Oleh: Hanny N.
WacanaMuslim-Dari bbc.com (28 Februari 2025), perusahaan tekstil Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah, resmi berhenti beroperasi mulai Sabtu, 1 Maret 2025, setelah perusahaan itu dinyatakan pailit oleh pengadilan. Lebih dari 10.000 karyawannya diberhentikan.
“Jumlah karyawan Sritex yang terkena PHK (pemutusan hubungan kerja) sebanyak 10.665 orang,” kata Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo, Sumarno, Kamis (27/02), seperti dikutip kantor berita Antara.
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang terjadi di PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara ini sebelumnya dianggap sebagai pemain kuat dalam industri yang mampu bertahan dari badai krisis ekonomi. Namun, nyatanya, mereka tetap harus melakukan PHK besar-besaran. Kejadian ini bukan sekadar persoalan internal perusahaan, tetapi juga bukti nyata bagaimana kebijakan ekonomi negara yang serampangan membawa dampak buruk bagi para pekerja dan industri dalam negeri.
Kebijakan yang Membunuh Industri Lokal
PHK massal di Sritex bukanlah sekadar akibat dari lemahnya manajemen perusahaan atau berkurangnya permintaan pasar, melainkan efek dari kebijakan negara yang justru lebih menguntungkan produk asing dibandingkan industri lokal. Salah satu faktor utama yang menyebabkan kondisi ini adalah kemudahan masuknya produk tekstil dari China melalui skema ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) dan Undang-Undang Cipta Kerja.
ACFTA membuka pintu bagi produk-produk China yang lebih murah dan lebih mudah masuk ke pasar Indonesia. Sementara itu, UU Cipta Kerja yang diklaim sebagai solusi untuk memperbaiki iklim investasi justru semakin memperburuk keadaan. Peraturan ini memberikan keleluasaan bagi industri asing untuk beroperasi di Indonesia tanpa adanya perlindungan memadai bagi industri lokal. Akibatnya, industri dalam negeri, termasuk Sritex, harus berhadapan dengan persaingan tidak seimbang yang berujung pada krisis finansial dan akhirnya PHK massal. Lebih ironisnya, di tengah ketidakpastian ini, muncul janji-janji politik bahwa Sritex akan selamat jika memilih calon tertentu dalam pemilu. Hal ini menunjukkan bagaimana kebijakan ekonomi di Indonesia lebih ditentukan oleh kepentingan politik dan oligarki, bukan untuk kepentingan rakyat.
Kapitalisme: Biang Kerok Masalah Ekonomi
Kejadian ini juga semakin membuktikan bahwa sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia berbasis kapitalisme dengan prinsip liberalisasi ekonomi. Dalam sistem ini, negara hanya berperan sebagai regulator yang bekerja untuk kepentingan segelintir elite pengusaha dan investor besar, bukan untuk melindungi rakyat.
Liberalisasi ekonomi memungkinkan masuknya produk asing tanpa batas dan menempatkan industri dalam negeri dalam posisi yang lemah. Alih-alih memberikan perlindungan kepada perusahaan-perusahaan lokal agar tetap kompetitif, pemerintah justru semakin membuka pintu bagi persaingan bebas yang tidak sehat. Akibatnya, industri nasional kehilangan daya saing, produksi menurun, dan akhirnya banyak pekerja yang kehilangan mata pencaharian.
Kapitalisme juga menjadikan industri sebagai pengontrol utama lapangan pekerjaan. Dengan kata lain, nasib para pekerja sepenuhnya ditentukan oleh keputusan bisnis perusahaan. Ketika perusahaan menghadapi tekanan ekonomi, PHK menjadi solusi utama tanpa ada campur tangan negara untuk melindungi hak pekerja. Hal ini semakin memperjelas bahwa sistem kapitalisme gagal menciptakan stabilitas ekonomi yang berpihak kepada rakyat.
BACA JUGA : PHK Sritex, Bukti Kebijakan Serampangan
Solusi Islam: Menciptakan Ekonomi yang Adil dan Berkelanjutan
Dalam Islam, ekonomi bukan hanya tentang mencari keuntungan semata, tetapi juga bagaimana menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Sistem ekonomi Islam memiliki mekanisme yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan pengusaha, pekerja, dan negara. Menurut kitab Nidzom Iqtishody karya Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani, ada beberapa prinsip utama dalam ekonomi Islam yang menjamin stabilitas industri dan lapangan kerja, antara lain:
1. Negara Bertanggung Jawab Membuka Lapangan Kerja
Dalam sistem Islam, negara tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai pengelola ekonomi yang memastikan setiap individu memiliki akses terhadap pekerjaan yang layak. Negara akan mengembangkan sektor-sektor strategis seperti pertanian, industri, dan perdagangan untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja.
2. Penyediaan Modal bagi Usaha Lokal
Negara memiliki kewajiban memberikan modal kepada individu atau perusahaan yang ingin memulai atau mengembangkan usaha. Ini dapat dilakukan melalui skema iqtha’ (pemberian lahan produktif), bantuan modal usaha, dan kebijakan ekonomi yang melindungi industri lokal dari ancaman produk asing. Dengan begitu, perusahaan seperti Sritex tidak perlu bergantung pada pinjaman berbunga tinggi atau tekanan dari investor asing.
3. Larangan Liberalisasi yang Merugikan
Islam menolak liberalisasi ekonomi yang merugikan rakyat. Kebijakan perdagangan dalam Islam didasarkan pada
4. Perlindungan industri lokal dan keadilan dalam transaksi
Negara berhak membatasi masuknya produk asing yang bisa merusak perekonomian nasional dan hanya mengizinkan perdagangan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat.
5. Pemimpin yang Berintegritas dan Berorientasi pada Kesejahteraan Rakyat
Dalam sistem Islam, pemimpin bukanlah boneka oligarki atau pemilik modal, tetapi sosok yang bertanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan rakyatnya. Mereka tidak akan mengorbankan industri lokal demi kepentingan segelintir elite, melainkan akan memastikan bahwa setiap kebijakan ekonomi berpihak pada rakyat.
Saatnya Beralih dari Kapitalisme ke Islam
PHK massal di Sritex hanyalah salah satu contoh dari kegagalan sistem kapitalisme dalam melindungi industri lokal dan kesejahteraan pekerja. Selama negara masih mengandalkan liberalisasi ekonomi yang memberikan keuntungan besar bagi oligarki dan perusahaan asing, maka kasus serupa akan terus berulang. Islam menawarkan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan sistem ekonomi yang berbasis pada *keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan terhadap industri lokal*, Islam memastikan bahwa setiap individu memiliki akses terhadap pekerjaan dan kehidupan yang layak. Sudah saatnya kita berpikir lebih jauh dan mempertimbangkan sistem ekonomi Islam sebagai jalan keluar dari krisis yang terus berulang ini. Jika tidak segera berbenah, maka bukan hanya Sritex yang akan tumbang, tetapi juga industri-industri lain yang masih bertahan dengan susah payah. Rakyat butuh sistem yang benar-benar berpihak pada mereka, bukan sistem yang hanya menguntungkan segelintir orang saja.Wallahu’alam bish shawab[] Sumber Foto : Canva