Penyebab banjir tidak semata faktor alam saja, banyak hal yang harus dievaluasi dan diperbaiki mulai dari perilaku manusia terkait dengan pelestarian alam, kebijakan pemerintah dalam pembangunan, yang tidak memperhatikan dampak yang ditimbulkan
Aminah
WacanaMuslim-Dilansir dari kompas.com (18-01-2026) Banjir yang terjadi di Bandung, sehingga PT kereta Api Indonesia Daop 2 membatalkan sejumlah perjalanan ketera api jarak jauh, karena kondisi genangan air yang menyebabkan kelambatan perjalanan kereta api yang sangat tinggi.
Persoalan banjir ini masih menjadi PR besar bagi negeri ini. Ketika memasuki musim penghujan, bencana banjir bahkan tanah longsor seringkali melanda di beberapa wilayah Indonesia. Sementara rakyat dipaksa menerina keadaan dengan dalih semua terjadi karena faktor alam.
Bencana banjir merupakan fenomena yang berulang yang bisa diprediksi, Teknologi pun sudah bisa memperkirakan kapan waktu terjadinya curah hujan dengan intensitas yang sangat tinggi atau tidak, seharusnya masyarakat dan pemerintah mampu untuk berjaga-jaga.
Bencana banjir yang terus berulang semakin menunjukkan gurita kapitalisme sekuler yang kian mencengkeram, dimana terjadinya eksploitasi lahan dan tambang, bahkan alih fungsi lahan kian tidak terkendali.
Penyebab banjir tidak semata faktor alam saja, banyak hal yang harus dievaluasi dan diperbaiki mulai dari perilaku manusia terkait dengan pelestarian alam, kebijakan pemerintah dalam pembangunan, yang tidak memperhatikan dampak yang ditimbulkan. Bahkan negara gagap melakukan mitigasi bencana banjir sehingga berbagai dampak tidak terantisipasi dengan baik.
Para penguasa dalam sistem kapitalis sekuler sibuk berpolemik disaat bencana sudah terjadi, bukannya mencari solusi, masing-masing penguasa sibuk mencari kambing hitam, bahkan menjadikan sebagai bahan untuk saling serang. Wajar jika persoalan bencana banjir ini tidak pernah terselesaikan.
Bencana banjir seharusnya diberi solusi sistemis. Misalnya faktor cuaca ekstrim, perubahan iklim yang dipicu perilaku manusia yang semena-mena terhadap alam. Bahkan akibat kebijakan pembangunan kapitalistik yang eksploitatif dan tidak memperhatikan aspek daya dukung lingkungan.
Curah hujan yang tinggi tidak akan menjadi masalah jika hutan-hutan tidak ditebangi, daerah aliran sungai tidak mengalami abrasi, sistem drainase dibuat terintegrasi, dan tanah serapan tidak dibetoni.
Bencana banjir yang menimpa sejumlah daerah tidak hanya disebabkan intensitas hujan yang tinggi, juga ada faktor perbuatan manusia, diantaranya kebijakan negara yang mengabaikan perlindungan terhadap alam. Inilah ciri khas penerapan sistem kapitalisme yang destruktif. Bumi itu akan selalu mencukupi kebutuhan semua manusia, tetapi tidak untuk memenuhi keserakahan satu manusia.
Indonesia merupakan negara dengan jumlah populasi yang terdampak bencana banjir terbesar ke enam didunia. Bahkan ada tiga faktor utama penyebab banjir dan longsor yang paling banyak disorot. Yaitu cuaca ekstrim berkurangnya tutupan pohon, dan kondiri topografis DAS ( Daerah Aliran Sungai). Berbagai macam bencana alam sehingga menimbulkan tesiko besar terhadap penduduk dan infrastrukturnya.
Melihat fakta ini, negara seharusnya tidak serampangan memberi ruang kebebasan bagi oligarki, atau korporasi kapitalis untuk mengubah lahan serapan menjadi lahan bisnis yang mengabaikan keselamatan rakyat dan keseimbangan alam. Akar masalah dari semua ini lagi-lagi dari penerapan sistem kapitalisme yang materialistik.
Keserakahan para Oligarki yang di payungi hukum menjadikan menjamurnya perumahan elit, pusat pertokoan, mal-mal, dan puluhan apartemen yang menjulang langit di kota-kota besar. Sedangkan rakyat hanya menyaksikan dan merasakan banjir akibat lahan serapan yang berkurang.
Jika banjir datang mungkin para pengusaha bisa berpindah tempat karena banyaknya properti, dan usaha yang mereka punya. Para pengusaha masih bisa makan dan hidup nyaman.
Namun bagi rakyat jelata, terpaksa terjebak di ruang tinggalnya. Kehidupan bagi rakyat seolah berhenti di sektor keamanan, kesehatan, pendidikan, dan kerusakan lingkungan. Semuanya menjadi deretan derita yang harus rakyat rasakan.
Karena negara dan para penguasa lebih mengutamakan kepentingan para pengusaha dan oligarki, bagi mereka keuntungan materi adalah segalanya, maka untuk persoalan kelestarian alam dan keberlangsungan kehidupan dimasa depan mereka abaikan.
Solusi Hakiki
Berbeda dengan sistem Islam yang sangat mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan lahan yang bersifat universal. Kondisi alam yang memang tidak dapat manusia intervensi. Bila terjadi secara alami, kondisinya tidak akan mempengaruhi kestabilan alam. Maka manusia dilarang untuk melakukan aktivitas yang mengganggu keseimbangannya. Sebaliknya jika bencana terjadi saat keseimbangan alam terganggu oleh aktivitas manusia. Allah swt berfirman QS Ar-rum:41
“ Telah tampak kerusakan didarat dan dilautan akibat perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali kejalan yang benar “.
Di dalam sistem Islam negara wajib memperhatikan pembangunan infrastruktur, yang dapat menampung curah hujan dari daerah aliran sungai dalam jumlah besar dengan membangun bendungan.
Ini terbukti pada masa kejayaan islam bendungan-bendungan dengan berbagai macam tipe, dibangun untuk mencegah banjir maupun untuk keperluan irigasi. Bukti empiris atas hal ini masih dapat kita saksikan dibeberapa wilayah, yakni saat islam pernah berkuasa di wilayah Iran maupun Turki misalnya.
Di dalam sistem islam pulang negara akan membangun kanal ataupun saluran drainase untuk mengurangi, dan memecah jumlah air dalam jumlah besar agar mengalir ke tempat lain yang lebih aman. Negara akan melakukan pengerukan lumpur-lumpur disungai, atau daerah aliran air untuk mencegah terjadinya pendangkalan.
Jika ada pemukiman penduduk di wilayah pesisir negara akan memetakan daerah-daerah rendah yang rawan terdampak banjir yang kapasitas serapan tanah yang minim. Negara akan merumuskan kebijakan khusus bagi masyarakat di wilayah tersebut, negara akan membuat skenario agar penduduk setempat tetap dapat mengakses kebutuhan air secara normal, entah dengan membangun menampung air, sumur, dan sejenisnya.
Mengedepankan pembangunan yang ramah lingkungan tentu menjadi visi dalam pemerintahan islam. Khilafah islam yang pernah hadir dalam sejarah peradaban telah membuktikan hal tersebut.
Masa bisa saja berubah, teknologi semakin maju dengan segala kreativitas manusia. Tetapi hanya dengan spirit pembangunan sistem islam yang mengedepankan prinsip ramah lingkungan, hanya akan terwujud pada sosok pemimpin islam dalam kekhalifahan. Inilah solusi yang hakiki dan komprehensif sekaligus skenario sistematis dalam mengentaskan permasalahan banjir pada era kapitalistik saat ini diadopsi. Wallahahu alam[] Sumber Foto : Canva