Berdasarkan data dari IMF, situasi ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki persentase tingkat pengangguran terbanyak dibanding enam negara yang tergabung dalam ASEAN
Oleh : Rey Fitriyani AmdKL
WacanaMuslim-International Monetary Fund (IMF) melaporkan Indonesia menjadi negara dengan tingkat pengangguran tertinggi diantara enam negara Asia Tenggara pada tahun 2024. Peringkat pengangguran Indonesia tersebut merujuk laporan World Economic Outlook April 2024. IMF mendata tingkat pengangguran (unemployment rate) berdasarkan persentase angkatan kerja atau penduduk berusia 15 tahun ke atas yang sedang mencari pekerjaan. Namun persentase itu tak termasuk angkatan kerja yang tidak mencari kerja seperti mahasiswa, ibu rumah tangga.
Indonesia tercatat memiliki tingkat pengangguran mencapai 5,2 persen per April 2024. Bila dibandingkan tahun sebelumnya, angka pengangguran itu hanya turun 0,1 persen dari 5,3 persen pada 2023. Sementara seluruh penduduk Indonesia, terdiri dari angkatan kerja maupun bukan angkatan kerja, diketahui sebanyak 279,96 juta orang. Bila dibandingkan dengan angka pengangguran negara Filipina pada 2024, negara tersebut berada di bawah Indonesia dengan 5,1 persen dari total penduduk 114,16 juta orang. Kemudian, tingkat pengangguran Malaysia ada 3,5 persen, Vietnam 2,1 persen, Singapura 1,9 persen, dan Thailand 1,1 persen. Berdasarkan data dari IMF, situasi ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki persentase tingkat pengangguran terbanyak dibanding enam negara yang tergabung dalam ASEAN. (Kompas.com, 30-04-2025)
Banyak tenaga kerja Indonesia lulusan pendidikan tinggi seperti diploma dan sarjana terpaksa beralih menjadi pembantu rumah tangga, pengasuh anak, sopir, bahkan office boy (pramukantor). Pekerjaan ini dilakukan demi bertahan hidup di tengah minimnya lapangan pekerjaan dan badai pemutusan hubungan kerja dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini dirasakan Heru Kurniawan, Sarjana Teknik Mesin lulusan 2023, yang sekarang jadi sopir mobil rental. “Keluarga tidak masalah saya jadi sopir, tapi saya pribadi merasa sayang, karena perjuangan menempuh pendidikan sarjana susah, menghabiskan waktu dan biaya.” (bbc.com, 30-04-2025)
Lonjakan pengangguran terbesar berada di saat pandemi Covid-19 menerjang. Dunia kerja nyaris lusuh, rekrutmen diperkecil, dan ribuan lulusan baru terpaksa memulai kariernya di tengah krisis global. Secara angka absolut, lulusan SMA mendominasi jumlah pengangguran mencapai 2,51 juta orang pada 2023. Banyak dari mereka yang langsung menyerap peluang di sektor informal atau pekerjaan teknis yang tak menuntut ijazah tinggi.
Berbeda halnya dengan sarjana, mereka sering terjebak dalam kondisi yang disebut “aspirational mismatch” ketika mimpi, ekspektasi, dan kenyataan tidak bertemu di titik yang sama. Mereka enggan menerima pekerjaan di luar bidang studi, atau yang dianggap kurang bergengsi. Ada pula fenomena “reservation wage gap”, dimana lulusan universitas menargetkan gaji atau posisi ideal yang banyak peminatnya. Alhasil, mereka terpaksa menunggu lebih lama, dan ini yang membuat pengangguran menumpuk. Sejumlah pengamat menyebut situasi ini meresahkan dan harus menjadi “alarm” bagi pemerintah untuk tak lagi mengeklaim kondisi ekonomi Indonesia sedang baik-baik saja. (cnbcindonesia.com, 01-05-2025)
Fakta bahwa gelar sarjana tak otomatis menjamin pekerjaan sudah jamak terjadi di negeri ini. Pendidikan tinggi tidak menjamin bisa segera bekerja, akhirnya banyak generasi muda yang begitu lulus dari SMA langsung bekerja. Padahal sejatinya penyebab masalah pengangguran terus bertambah adalah akibat penerapan sistem kapitalisme. Sistem ini memberi kebebasan swasta untuk menguasai sumber daya alam dan menjadikan negara hanya bertindak sebagai pembuat kebijakan. Alhasil, negara tidak dapat memberikan kesempatan kerja yang layak dan merata bagi rakyatnya.
Sebut saja industri manufaktur yang digadang gadang oleh pemerintah dapat menyerap lapangan pekerjaan, namun jika dicermati sesungguhnya hampir semuanya milik swasta. Maka, jika swasta yang memegang kendali, bukan kesejahteraan pekerja yang menjadi fokus, melainkan profit perusahaan. Perusahaan swasta akan terus menekan upah atau bahkan PHK agar keuntungan makin melimpah. Belum lagi adanya Tenaga Kerja Asing (TKA) yang terus bertambah, akibat kebijakan omnibus law yang ditetapkan oleh pemerintah, alhasil lapangan kerja bagi warga makin terimpit. Oleh karenanya, selama industri dikendalikan swasta, lapangan pekerjaan tidak akan terbuka lebar bagi rakyat Indonesia. Inilah penyebab utama pengangguran semakin meningkat dan rakyat jauh dari kesejahteraan. Maka untuk keluar dari krisis ini, perlu perubahan sistem yang menyeluruh.
BACA JUGA : Paylater Subur Di Sistem Kapitalisme
Kondisi ini sangat berbeda jika negara ini diatur dengan sistem Islam. Dalam Islam, tugas negara adalah memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya, berupa sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Ukuran keberhasilan dan kesejahteraan adalah terpenuhinya kebutuhan mendasar penduduk individu per individu. Artinya, jika masih ada penduduk yang belum memiliki pekerjaan, negara bertugas menyediakannya agar tidak ada individu yang tidak dapat bekerja.
Sistem keuangan negara, yaitu APBN (dalam sistem Islam dikenal dengan baitulmal) dikelola secara terpusat dan akan dialokasikan untuk kebutuhan rakyat, dengan mengambil langkah-langkah strategis yang diizinkan syariat. Sistem ekonomi Islam juga akan berfokus pada pengembangan sektor ekonomi riil masyarakat dalam perdagangan, pertanian, industri, dan berbagai bidang strategis lainnya. Menghilangkan riba, meniadakan sektor nonriil (pasar saham dan pasar modal), dan pajak. Dengan langkah strategis ini, maka negara mampu menyediakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya, dan tidak akan membuka keran impor yang menimbulkan kerugian. Negara juga mengelola SDA untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat dan tidak diserahkan kepada swasta.
Dalam hal mengatasi pengangguran, sistem ekonomi Islam akan mendorong secara masif setiap laki-laki untuk menjalankan perannya sebagai pencari nafkah, memastikan mereka memiliki keahlian memadai dan memastikan ada sistem penggajian yang rasional dan tidak zalim. Ini karena orientasi pembangunan dalam Islam memastikan seluruh rakyat mendapatkan haknya dengan baik.
Pendidikan dalam Islam juga akan memastikan sistem pendidikan berbasis aqidah Islam, dan menyiapkan SDM berkualitas yang memiliki keahlian tinggi, menguasai ilmu pengetahuan, dan menjadi sandaran negara dalam meningkatkan ketakwaan dan berkontribusi bagi kemuliaan umat. Dengan kokohnya aqidah setiap individu maka negara akan terlepas dari intervensi industri dan kepentingan investasi asing. Alhasil, tidak akan ada angkatan kerja yang menjadi pengangguran. Wallahualam bissawab.[] Sumber Foto : Canva