Akar masalah atau problem krisis kepemimpinan di negeri ini sudah banyak disampaikan oleh sejumlah pihak, bahkan menurut Guru Besar Filsafat Universitas Pelita Harapan Prof. Fransisco Budi Hardiman Indonesia sedang mengalami krisis kepemimpinan.
Oleh : Dewi yuliani
WacanaMuslim-Tak kunjung selesai masalah bencana alam, khususnya di Sumatra, makin menyingkapkan adanya krisis kepemimpinan di negeri kapitalisme hari ini. Banyaknya kepemimpin, dari pusat hingga daerah yang tidak berkompeten dalam mengurus masalah bencana yang terdapat di Sumatra hari ini. Seharusnya pemimpin mengayomi rakyat, tetapi masih banyak pemimpin yang malah memperlihatkan sikap haus akan kekuasaan, arogansi, nir-empati dan pelanggaran etika.
Sungguh mirisnya dalam persoalan bencana yang ada di Sumatera, bukannya terbuka terhadap kritik dan masukan, penguasa malah melarang sosial media untuk memberitakan kekurangan Pemerintah dalam penanganan bencana. Pada awal musibah di Sumatera, ada narasi pejabat yang mengecilkan dampak bencana yang menimpa warga. Kemudian para pejabat berlomba-lomba melaporkan kinerja mereka seperti menyalurkan bantuan, menembus kawasan terisolasi sampai menyalakan listrik di sejumlah lokasi. Faktanya, sangat disayangkan di lapangan banyak warga dan relawan yang melaporkan kejadian sebaliknya.
Bisa kita lihat bersama bahwasannya para penguasa menghadapi kondisi bencana saat ini, Pemerintah berdalih kalau mereka tidak bisa cepat menangani bencana banjir di Aceh atau Sumatra karena memang tidak mudah.
Padahal jelas, bHwasannya pemimpin hari ini memiliki tongkat kekuasaan yang bisa beliau gunakan untuk menolong rakyatnya dan melindungi serta menyelamatkan rakyatnya yang tertimpa bencana dengan cepat. Tapi sayangnya, untuk sekadar menetapkan status ”bencana nasional” saja enggan. Sungguh miris pemimpin hari ini.
Akar masalah atau problem krisis kepemimpinan di negeri ini sudah banyak disampaikan oleh sejumlah pihak. Bahkan menurut Guru Besar Filsafat Universitas Pelita Harapan Prof. Fransisco Budi Hardiman, Indonesia sedang mengalami krisis kepemimpinan. Krisis itu ditandai dengan langkanya negarawan sejati dan justru melimpahnya politisi yang hanya mengejar kekuasaan saja.
Krisis ini juga tampak dari tipisnya empati para pemimpin dan juga wakil rakyat terhadap kondisi rakyatnya sendiri. Mereka masih bisa hidup mewah dengan gaji berlipat ganda pada saat terjadi bencana yang menghancurkan harta dan pekerjaan rakyat, juga di tengah jutaan rakyat tertimpa kemiskinan dan kesulitan mendapat pekerjaan. Di sisi lain, tindak korupsi yang dilakukan para pejabat malah semakin meningkat, dari pusat hingga ke daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan jumlah kasus korupsi dana desa sejak 2015 hingga 2024 telah terjadi 851 kasus yang menjerat 973 pelaku dan 50% di antaranya merupakan oknum kepala desa.
Sudah jelas bahwasannya krisis kepemimpinan di negeri ini pantas terjadi. Disebabkan karna kepemimpinan di negeri ini berdiri di atas asas sekularisme, yakni pemisahan agama dari kehidupan dan dari kekuasaan. Saat agama dicabut dari kekuasaan, maka tak ada lagi kendali yang kuat untuk mengikat para pemimpin dzolim. Berbagai etika dan peraturan yang ada saja mereka muda melanggar aturan yang dibuat oleh para penguasa saat ini. Contohnya saja ketika ada peraturan yang membelenggu syahwat kekuasaannya, maka aturan itu bisa diubah, lalu dibuat aturan baru untuk melegitimasi ambisi kekuasaannya.
Bahkan aturan seperti apa pun bisa direvisi atau bahkan dibatalkan jika menghalangi nafsu berkuasa para pemimpinnya. Ini hasil aturannya yang berasal dari manusia sehingga mudah saja diubah oleh manusianya tersebut.
Tetapi perlu kita bahas dan kita ketahui bahwasannya akan sangat berbeda keadaannya jika suatu negeri melandaskan kehidupan mereka pada iman dan takwa kepada Allah Kendali diri mereka adalah rasa takut pada Allah SWT. Sebabnya, mereka yakin bahwa sekalipun bisa lolos di pengadilan dunia, tak akan ada yang bisa lolos dari pengadilan di akhirat kelak. Sebagaimana Allah SWT telah berfirman :
وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ
Siapa saja yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, dia akan melihat (balasan)-nya (TQS az-Zalzalah [99]: 8).
Para pemimpin yang beriman dan bertakwa akan menegakkan keadilan dan menghapus kezaliman yang merugikan rakyat yang mereka pimpin. Bahkan Baginda Nabi saw. sampai berharap kelak pada Hari Akhir tidak ada yang menuntut beliau akibat ketidakadilan yang beliau buat. Padahal mustahil Rasulullah melakukan kezaliman. Sabda beliau:
إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ
Aku berharap dapat berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun yang menuntut diriku soal kezaliman dalam urusan darah (nyawa) dan harta (HR Ibnu Majah).
Keimanan dan ketakwaan ini yang mencetak para pemimpin yang berkualitas seperti Khulafaur-Rasyidin. Khalifah Abu Bakar sampai pernah memuntahkan kembali makanan yang beliau makan setelah tahu bahwa itu didapat dari jalan yang haram. Beliau juga mengembalikan kelebihan uang belanja keluarganya ke Baitul Mal karena merasa tidak pantas keluarga seorang kepala negara hidup berlebih dibandingkan dengan rakyatnya.
Iman dan takwa pula yang menjadikan Amirul Mukminin Umar bin al-Khaththab ra. sering menangis memikirkan nasib rakyatnya. Beliau bahkan merasa khawatir jika di wilayah kekuasaannya ada hewan yang cedera karena terperosok di jalan yang rusak.
Ketakwaan individu seorang pemimpin juga yang membuat Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. menyita unta-unta milik putra beliau, Abdullah, karena digembalakan di tempat penggembalaan fasilitas negara. Khalifah Umar paham bahwa haram hukumnya bagi pegawai atau pejabat negara dan keluarganya memanfaatkan fasilitas negara. Beliau juga menahan diri menggunakan kekayaan negara untuk kepentingan dirinya. Anas bin Malik ra menceritakan bahwa ia pernah melihat Amirul Mukminin Umar bin al-Khaththab ra. berkhotbah dengan memakai jubah yang punya empat belas tambalan.
Sudah jelas bahwasannya keadilan yang hakiki di tengah-tengah masyarakat tidak hanya terwujud dengan adanya pribadi para pemimpin yang baik. Akan tetapi, sistem hukum yang dijalankan juga harus berasal dari Allah Yang Mahaadil. Sebabnya, sebaik apa pun moral pemimpin, jika ia tidak menjalankan hukum-hukum Allah, maka hakikatnya ia telah berlaku zalim. Dengan demikian kepemimpinan yang baik mensyaratkan penerapan hukum-hukum Allah SWT (syariah Islam). Syariah Islam bersifat pasti dan jelas batas halal-haramnya. Syariah Islam juga tidak memberikan keistimewaan kepada siapa pun, termasuk kepada pejabat dan keluarganya. Semua sama di hadapan hukum-hukum Allah SWT.
Syariah Islam atau negara Islam juga melindungi hak masyarakatnya dengan mengatur kepemilikan umum seperti barang tambang, hutan, sungai dan danau. Semua di bawah pengelolaan negara. Hasilnya harus dimanfaatkan untuk menyejahterakan rakyat. Berbeda dengan ideologi Kapitalisme hari ini yang membolehkan pribadi dan korporasi menguasai hutan dan pertambangan. Dengan demikian terciptalah kesenjangan sosial, sedangkan rakyat malah mendapatkan bencana dan penderitaan yang bertubi – tubi.
Maka dari itu, krisis kepemimpinan di tanah air akan mendapatkan jalan keluar ketika negara ini menjadikan akidah Islam sebagai landasan kehidupan. Lahirlah para pemimpin bertakwa. Selanjutnya mereka akan menerapkan syariah Islam secara kâffah dalam institusi Khilafah sehingga tercipta kehidupan yang berkeadilan untuk masyarakat. Umat tentu merindukan pemimpin yang bertakwa.
WalLahu a’lam bi ash-shawâb.[] Sumber Foto : Canva