Cacatnya ideologi kapitalisme ditandai adanya keberpihakan yang diutamakan bagi pemilik modal, sehingga menyebabkan kesenjangan sosial yang kontras antara si miskin dan si kaya.
WacanaMuslim-Sungguh miris maraknya dugaan penipuan yang mencatut program Dapur Makan Bergizi Gratis kini telah menjadi sorotan tajam. Istilah “ Jual beli titik dapur ” mencuat ke permukaan. Masalah program Makan Bergizi gratis (MBG) ini menyeret sejumlah oknum yang menjanjikan alokasi fiktif dengan dalih memiliki akses ” Orang dalam ” .
Polemik ini memicu reaksi dari berbagai lembaga, salah satunya Lembaga Pemantauan Anggaran Publik Kabupaten Ciamis. Mereka menyoroti kerugian besar yang telah di alami masyarakat akibat janji manis para oknum tersebut. Harapanrakyat.com (28-03-2026)
Program Makan bergizi gratis (MBG) menyedot anggaran negara dalam jumlah besar. Anggaran makan bergizi gratis sudah tembus Rp335 triliun di tahun 2026, cukup besar kebaikannya jika di bandingkan dengan tahun 2025 memakai dana Rp 71 triliun. Belum lagi adanya tambahan cadangan anggaran Rp100 triliuntriliun. Maka wajar rakyat menilai program makan bergizi gratis (MBG) tidak efisien dan mencederai anggaran negara.
Rangkaian fakta ini memperlihatkan bahwa persoalan makan bergizi gratis tidak semata teknis. Masalah utamanya terletak pada desain dan orientasi kebijakan. Keberhasilan program ini lebih sering diukur dari besarnya anggaran terserap dan luasnya distribusi, bukan dari perubahan nyata kondisi gizi masyarakat.
Pengelolaan dapur SPPG oleh pihak tertentu pun membuka dugaan adanya relasi kuasa dan kepentingan bisnis. Ketika kritik masyarakat, pemerhati anak, lembaga pengawasan tidak dijadikan dasar evaluasi menyeluruh, dan keselamatan serta kesejahteraan rakyat berpotensi dikorbankan demi menjaga roda proyek tetap berputar.
Negeri ini sering kali menerapkan kebijakan kapitalistik yang bertujuannya untuk memperoleh keuntungan dari segi keuntungan dan modal yang terus tumbuh. Kebijakan ini hanya memberi peluang bagi pemilik modal sehingga menguntungkan korporasi berskala besar, sedangkan bagi kesejahteraan rakyat seringkali disisihkan.
Keuntungan materi menjadi prioritas setiap kebijakan yang diterapkan di negeri ini. Jika keuntungannya besar, maka dapat di pastikan kebijakan ini berhasil. Dapat dikatakan bahwa kebijakan yang berlandaskan kapitalistik selalu mengesampingkan kemaslahatan umat dan jauh dari syariat Islam.
Permasalahan masyarakat di negeri ini yang menganut demokrasi. Walaupun mengakunya berideologi pancasila, tetapi negeri ini menerapkan ideologi kapitalisme buatan penjajah. Cacatnya ideologi kapitalisme ditandai adanya keberpihakan yang diutamakan bagi pemilik modal, sehingga menyebabkan kesenjangan sosial yang kontras antara si miskin dan si kaya.
Sudah saatnya ideologi ini dicampakkan, karena ideologi ini menimbulkan kerusakan dan ketimpangan di semua sektor kehidupan. Sudah saatnya ideologi rusak ini diganti dengan ideologi Islam yang berasal dari wahyu, seperangkat nilai-nilai yang menjunjung tinggi keadilan, dan kemaslahatan bagi umat.
Solusi Yang Paripurna
Dalam pandangan Islam, negara berfungsi sebagai ra‘in, yakni sebagai pengurus urusan rakyat. Setiap kebijakan wajib diarahkan untuk kemaslahatan dan tunduk pada nilai-nilai syariat, bukan pada kepentingan elite atau popularitas penguasa. Rasulullah saw. bersabda;
“Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya” (HR. Bukhari dan Muslim).
Hadis ini menegaskan bahwa amanah kekuasaan harus dijalankan demi kemaslahatan rakyat, bukan sekadar retorika dan legitimasi simbolik.
Islam memandang persoalan gizi secara integral. Pendidikan membangun kesadaran kesehatan keluarga, sistem ekonomi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar melalui pekerjaan yang layak, dan negara bertanggung jawab memastikan ketersediaan pangan yang halal, aman, serta terjangkau melalui pengelolaan dan distribusi yang adil.
Dengan pendekatan ini, pemenuhan gizi tidak bergantung pada kebijakan tambal sulam yang rawan masalah, tetapi lahir dari sistem kehidupan yang memungkinkan setiap keluarga hidup layak dan bermartabat.
Rangkaian persoalan MBG memperlihatkan bahwa penyelesaian masalah gizi membutuhkan lebih dari program instan. Evaluasi menyeluruh terhadap desain kebijakan, transparansi anggaran, penguatan pengawasan, serta partisipasi masyarakat menjadi fondasi penting. Hanya dengan orientasi pada kemaslahatan rakyat, bukan sekadar keberlangsungan proyek, solusi berkelanjutan dapat terwujud.
Dalam sistem islam pemenuhan kebutuhan dasar, sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan merupakan kewajiban negara. Negara memastikan setiap kepala keluarga memiliki akses pekerjaan yang layak agar mampu memenuhi kebutuhan keluarga secara mandiri. Jika ada warga negara yang tidak mampu, negara wajib menjamin pemenuhan kebutuhan primernya secara langsung melalui mekanisme yang adil, dan struktur.
Seluruh kebutuhan masyarakat ditopang oleh pengelolaan harta di baitul mal yang terarah dan transparan. Pemasukan berasal dari pos-pos seperti pengelolaan kepemilikan umum, dan zakat, hasilnya dikembalikan untuk kemaslahatan rakyat. Dengan fondasi keuangan yang kukuh dan berorientasi pelayanan, negara mampu menjaga sistem pangan tetap stabil dan berkeadilan, hingga terwujud generasi yang kuat, sehat, dan mampu tampil sebagi umat yang terbaik.
Wallahualam bissawab. [] Iis Martina. Sumber Foto : Canva