Kata sang sutradara Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Dale. Dandhy Dwi Laksono menggambarkan situasi ini sebagai bentuk “menguji demokrasi kita“. “Makin ditekan akan makin kami perpanjang musim nobarnya (nonton bareng),”
Oleh: Nabila
Penggerak Majelis Taklim Muslimah Cerdas
WacanaMuslim-Sejak viralnya Nobar film Dokumenter Pesta Babi yang diputar di berbagai daerah saat ini, telah terjadi pelarangan saat nobar berlangsung dan beberapa aparat pun telah membubarkan saat penayangan pemutaran film tersebut. Dilansir dari JAKARTA, KOMPAS.com, (03/05/2026) Pelarangan nonton bareng (nobar) film dokumenter “Pesta Babi” karya Dandhy Dwi Laksono terjadi di sejumlah wilayah. Diantaranya di Ternate, nobar “Pesta Babi” dibubarkan oleh aparat TNI. Sementara itu, kegiatan nobar di Universitas Mataram (Uniram) terpaksa dihentikan seusai dibubarkan oleh pihak keamanan kampus. Alasan penolakan beragam, mulai dari persoalan izin, hingga muatan film yang dinilai provokatif. Film “Pesta Babi” merupakan film dokumenter yang membahas soal konflik lahan, masyarakat adat, hingga keterlibatan aparat dalam proyek strategis nasional (PSN). Film dokumenter berdurasi 95 menit tersebut mengambil latar di wilayah Papua Selatan, terutama di Merauke, Boven Digoel, dan Mappi.
Film tersebut menggambarkan bagaimana hutan-hutan adat yang menjadi sumber kehidupan suku Marind, Awyu, Yei, dan Muyu, dibuka untuk proyek bioetanol dan ketahanan pangan dalam skala besar. Adapun judul “Pesta Babi” merujuk pada tradisi budaya masyarakat Muyu bernama Awon Atatbon. Dimana tradisi itu bergantung pada keberlangsungan hutan dan alam Papua. Karena itu judul “Pesta Babi” dipakai sebagai metafora bahwa kerusakan hutan juga mengancam identitas budaya masyarakat adat. Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, merespons pelarangan nobar film dokumenter “Pesta Babi” tersebut, menegaskan bahwa pelarangan nobar film tidak bisa dilakukan secara sepihak. “Film itu hanya boleh dilarang menurut keputusan pengadilan, menurut undang-undang,” kata Pigai, dikutip dari Antara, Selasa (12/5/2026).
Fakta ini menunjukkan sebenarnya, apa yang menjadikan para aparatur negara begitu sigap bertindak melakukan eksekusi dan pelarangan terhadap pemutaran film ini. Padahal Film Pesta Babi adalah film pendek yang sengaja dibuat oleh masyarakat papua untuk membahas tentang alih fungsi hutan Papua untuk PSN food estate yang diduga kuat akan menguntungkan pihak oligarki. Sedangkan rakyat Papua akan kehilangan kehidupan sakralnya, yang telah mereka huni begitu lama. Namun, dengan dibubarkannya secara paksa pemutaran Film Pesta Babi yang bercerita tentang eksploitasi lingkungan, khususnya di Papua ini, justru permintaan pemutaran film semakin meningkat di berbagai daerah, bahkan hingga ribuan, kata sang sutradara Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Dale. Dandhy Dwi Laksono menggambarkan situasi ini sebagai bentuk “menguji demokrasi kita“. “Makin ditekan akan makin kami perpanjang musim nobarnya (nonton bareng),” katanya.
Sementara, Cypri mengatakan, “Pesta Babi bukan film untuk ditonton saja dengan mata. Pesta Babi adalah film yang menuntut jawaban”. Watchdoc melaporkan setidaknya 21 kali “intimidasi serius” selama pemutaran film Pesta Babi di berbagai daerah di Indonesia. Intimidasi ini berupa telepon pihak keamanan, dipantau langsung intelijen keamanan, permintaan identitas penyelenggara hingga tindakan pembubaran acara secara paksa.
Merespons kasus-kasus intimidasi ini, Pemerintah Indonesia mengklaim bahwa mereka tidak melarang kegiatan nonton bareng film dokumenter tersebut. “Biarkan saja masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan gelar diskusi dan debat. Dengan demikian publik menjadi kritis, pro dan kontra dapat terjadi,” kata Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Kamis (14/05). (bbc.com, 15/05/2026).
Dari Pelarangan nobar film Pesta Babi ini menunjukkan, ada upaya keras dari pihak pemerintah untuk membungkam suara kritis yang berani menyuarakan kebenaran dalam hal kebijakaan dari pemimpin yang bertindak tidak adil dan dzolim kepada rakyatnya. Dengan kuatnya upaya ini nampak bahwa sistem demokrasi kapitalisme yang diterapkan oleh negeri Indonesia, telah memberikan keuntungan kepada para oligarki tanpa memperhatikan keselamatan rakyat. Pemimpin memberikan lahan jutaan hektar kepada para oligarki. Sehingga terjadi ketimpangan kepemilikan lahan yang luar biasa di wilayah-wilayah yang menyimpan banyak sumber kekayaan alam. Sistem sekular kapitalisme makin hari makin menyebabkan ketimpangan ekonomi, ini karena harta milik umum yang seharusnya dikelola oleh negara, namun sayang hari ini justru dikuasai oleh segelintir oligarki. Semua ini adalah dampak dari penerapan sistem ekonomi sekular kapitalisme, paham ini telah menjauhkan pengaturan agama dari kehidupan, yang telah menyebabkan kehidupan rakyat Papua sengsara nan jauh dari kehidupan sejahtera.
Namun sistem sekular kapitalisme akan berbeda dengan pengaturan kehidupan yang diatur dengan sistem Islam, ini karena sistem ini bersumber dari Allah SWT. Islam memiliki pengaturan yang adil dalam mewujudkan ekonomi masyarakat. Kepemilikan harta milik pribadi diakui oleh negara, sehingga tidak akan di gusur paksa. Sedangkan lahan milik umum, akan dikelola negara untuk kemaslahatan rakyat dan nantinya hasil akan bisa dirasakan oleh rakyat. Untuk pengelolaan lahan pun, tidak boleh merusak kehidupan masyarakat, apalagi merusak sistem lingkungan atau ekosistem yang di setiap wilayah. Alhasil proyek negara berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Dalam pengelolaannya pun akan dilaksanakan sesuai syari’at Islam.
Keberadaan seorang pemimpin yaitu seorang Khalifah, ia bertugas sebagai pelindung (junnah) bagi rakyatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. ” Al Imam (pemimpin) adalah pengurus (raa’in)dan akan bertanggung jawab atas rakyat di diurusnya”. (HR.Bukhari-Muslim). Hadist ini dengan tegas menjadikan negara memiliki peran penting dalam mengurus kepemilikan sesuai syari’at Islam, bukan sebagai pendukung para oligarki yang hanya meraih keuntungan untuk dirinya dan golongannya. Pemerintahan Islam juga siap dan terbuka terhadap kritik jika rakyat ingin mengoreksi kebijakan yang dinilai tidak mengutamakan kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya, hanya sistem Islamlah yang mampu menciptakan keadilan dan kemaslahatan bagi umat manusia. Maka mari bersegera beralih dari sistem demokrasi kapitalisme menuju sistem Islam, karena hanya Islam yang dapat memberikan kesejahteraan rakyat dan adil bagi siapapun yang berada dalam naunggannya. Wallahu a’alam bish-showwab.[] Sumber Foto : Canva