Dalam sistem islam negara tidak hanya dituntut memberikan layanan, tetapi memastikan kesejahteraan rakyat terpenuhi secara sistematis dan berkelanjutan
WacanaMuslim-Sungguh miris program peyediaan MBG ( Makanan bergizi gratis) bagi balita di Desa Banjarharja, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, tengah menjadi sorotan publik, menyusul adanya laporan dugaan makanan yang di bagikan tidak layak konsumsi. Berita ini mencuat setelah beredarnya unggahan di media sosial yang memicu kekhawatiran masyarakat terhadap kualitas program yang sejatinya ditunjukan untuk meningkatkan asupan gizi anak. Harapanrakyat.com (04-03-2026)
Kasus keracunan MBG (makan bergizi gratis) yang terus berulang menunjukan adanya cacat pada program ini, salah satunya adalah lemahnya standar keamanan pangan, dan distribusi yang memenuhi standar gizi , jika program ini bener-benar di rencana untuk menjamin gizi untuk generasi, seharusnya aspek keamanan harus menjadi prioritas utama. Paktanya dilapangan justru memperlihatkan bahwa makan bergizi gratis (MBG) berpotensi mengancam kesehatan generasi.
Ditambah anggaran tetap mengalir begitu besar. Ada faktor dasar yang menyebabkan pemerintah tetep ambisi menjalankan program MBG ini, yaitu unsur bisnis. Semua ini dapat dilihat dari beberapa hal,seperti program makan bergizi gratis melibatkan banyak pihak bahkan SPPG. Kehadiran SPPG atau dapur umum makan bergizi gratis (MBG) sangat menguntungkan bagi pelaku bisnis. Mereka bisa menjadi vendor-vendor penyediaan, dan distributor kesekolah-sekolah. Begitu banyak keuntungan yang didapat bagi para pelaku bisnis MBG ketika program ini rutin di jalankan dalam setahun.
kerjasama program ini tidak di imbangi dengan mekanisme yang matang dalam aspek controlling higienis, dan kualitas bahan yang akan diatributkan kepada masyarakat. Semua diambil oleh pelaku bisnis atau vendor. Tentu ini sangat berbahaya jika negara abai dalam pengawasan ini, buktinya penyedia makanan MBG berpotensi asal-asalan, sebagaimana prinsip bisnis kapitalis yaitu modal sekecil-kecilnya untung sebanyak-banyaknya.
Tidak heran jika seperti ini terus terjadi, karena neri ini masih menggunakan sistem kapitalisme, sistem yang rusak ini menjadikan keuntungan sebagai tujuan utama. Jika ada peluang maka akan di eksekusi dengan berbagai caracara, tanpa memandang siapa yang dirugikan tanggung jawab terhadap rakyat seringkali di abaikan karena yang lebih diutamakan adalah cuan (materi).
Jauh berbeda dengan sistem islam, dalam sistem islam negara tidak hanya dituntut memberikan layanan, tetapi memastikan kesejahteraan rakyat terpenuhi secara sistematis dan berkelanjutan. Sistem islam juga mengatur distribusi pangan agar merata, harga-harga tetap stabil bahkan murah, lapangan kerja terbuka luas, dan gaji pekerja di bayar secara layak sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan pokok keluarganya.
Negara dalam sistem islam wajib memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyatnya, pelayanan kesehatan hatus tersedia dengan biaya terjangkau bahkan gratis, disertai edukasi kesehatan yang tepat, kasusnya terkait pemenuhan gizi, dengan cara ini kasus stunting maupun gizi buruk dapat dicegah sejak dini tanpa membahayakan rakyat.
Untuk pendanaan program-programnya, negara dalam sistem islam tidak bergantung pada utang luar negeri, atau pajak yang mencekik rakyat. Dalam sistem islam pendanaan untuk program-programnya mengelola sumber daya alam melalui baitul mall .
Harus dipahami bahwa meningkatkan status gizi rakyat tidak cukup dengan pemberian makanan saja. Perlu dibarengi dengan berbagai kebijakan strategis lainnya. Tentu bukan dengan asas sistem sekuler kapitalistik. Namun, dengan sistem Islam yang diterapkan secara total. Tidak akan ada jaminan pemenuhan gizi bagi seluruh rakyat selain dalam negara yang menerapkan sistem Islam yang disebut Khilafah.[] Sumber Foto : Canva