“Ketika kebijakan lebih banyak didasarkan pada kalkulasi efisiensi anggaran, keselamatan rakyat berisiko menjadi variabel yang dikompromikan, untung rugi dikedepankan, keselamatan rakyat jadi tumbal kerakusan.”
Oleh Arnita Fakhris
Aktivis Muslimah
WacanaMuslim-Sudah satu bulan lebih berlalu sejak rangkaian bencana alam melanda sejumlah wilayah di Indonesia, khususnya di Sumatra. Namun hingga akhir Desember, kondisi darurat di banyak lokasi masih belum pulih. Jumlah korban jiwa masih terus bertambah, sementara ribuan warga harus bertahan dalam situasi yang serba terbatas. Data yang dihimpun hingga 27 Desember 2025 mencatat sedikitnya 1.138 orang meninggal dunia, dengan kerusakan infrastruktur dan pemukiman yang sangat luas. (DetikNews.com, 27-12- 2025).
Di tengah kondisi tersebut, muncul tanda-tanda keputusasaan dari masyarakat. Di Aceh, sejumlah warga mengibarkan bendera putih sebagai simbol bahwa mereka berada pada batas kemampuan bertahan dan sangat membutuhkan pertolongan. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan krisis kemanusiaan, tetapi juga rasa ditinggalkan ketika bantuan dirasakan belum memadai. Bahkan, di beberapa titik dilaporkan kembali muncul bendera GAM, yang oleh sebagian pihak dipahami sebagai sinyal kekecewaan sosial yang berpotensi meluas ketika negara dianggap tidak hadir secara nyata. (BBC Indonesia, Desember 2025)
Pada saat yang sama, akses vital warga masih bergantung pada jembatan darurat dan infrastruktur sementara yang rawan, sehingga membahayakan keselamatan dan menghambat distribusi logistik. Situasi ini menimbulkan pertanyaan yang sangat mendasar: apakah anggaran penanganan bencana benar-benar mencukupi, dan apakah penyalurannya telah tepat sasaran bagi mereka yang paling membutuhkan?
Sejumlah kalangan, termasuk anggota DPR, mendesak agar pemerintah mempercepat evaluasi dan revisi kebijakan kebencanaan. Mereka menilai bahwa implementasi Undang-Undang Penanggulangan Bencana masih lemah, terutama dalam menjamin respons yang cepat, terkoordinasi, dan berkeadilan bagi para korban. (Gesuri.id, 27-12-2025)
Ketika kebijakan lebih banyak didasarkan pada kalkulasi efisiensi anggaran, keselamatan rakyat berisiko menjadi variabel yang dikompromikan. Untung rugi dikedepankan, keselamatan rakyat jadi tumbal kerakusan.
Dalam pandangan Islam, kondisi ini patut menjadi bahan muhasabah bersama. Islam menegaskan bahwa pemimpin adalah raa’in, pengurus dan penanggung jawab atas urusan rakyatnya. Rasulullah ﷺ bersabda bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Oleh karena itu, keselamatan rakyat, terutama dalam kondisi bencana, bukan sekadar urusan administratif, melainkan amanah besar yang kelak dipertanyakan di hadapan Allah SWT.
Penanganan bencana dalam Islam menuntut tindakan yang cepat, terpusat, dan penuh tanggung jawab. Setiap keterlambatan dalam menolong korban dipandang sebagai kelalaian terhadap amanah. Negara berkewajiban menjamin kebutuhan dasar para korban, mulai dari pangan, tempat tinggal, layanan kesehatan, hingga rasa aman, tanpa terikat pada logika untung-rugi atau kepentingan ekonomi jangka pendek.
Lebih dari itu, Islam juga menekankan kewajiban negara untuk mencegah bencana melalui pengelolaan alam yang adil dan berkelanjutan. Alam adalah titipan Allah yang harus dijaga demi kemaslahatan umat. Kerusakan lingkungan akibat kelalaian manusia pada akhirnya akan kembali dalam bentuk musibah yang menimpa masyarakat luas.
Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk bersikap empatik, mendoakan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, serta mengingatkan para pemangku amanah dengan cara yang santun dan beradab. Musibah ini semestinya menjadi pengingat bahwa keselamatan rakyat tidak boleh dipertaruhkan, dan bahwa kehadiran negara secara nyata adalah bagian dari tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual. Wallahualam bissawab.[] Sumber Foto : Canva